MitraBhayangkara.my.id | Medan – Misteri kematian Winda Lorenza (WLG), istri seorang anggota Polri yang bertugas di Polsek Medan Sunggal, masih menjadi perhatian publik. Perbedaan pandangan antara hasil penyelidikan sementara kepolisian dengan keyakinan pihak keluarga memunculkan tuntutan agar proses penegakan hukum dilakukan secara profesional, transparan, akuntabel, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.
Korban ditemukan meninggal dunia di sebuah rumah di Kompleks Bumi Asri, Jalan Asrama, Kecamatan Medan Helvetia, Kota Medan, pada Minggu (2/8/2026).
Kapolrestabes Medan Kombes Pol. Jean Calvijn Simanjuntak sebelumnya menjelaskan bahwa berdasarkan hasil olah tempat kejadian perkara (TKP), ditemukan senjata api di kamar mandi serta luka pada tubuh korban. Menurut kepolisian, temuan tersebut diperkuat hasil pemeriksaan Laboratorium Forensik (Labfor) dan autopsi yang mengarah pada dugaan bunuh diri menggunakan senjata api milik mantan suami korban.
Selain itu, tim Identifikasi dan Laboratorium Forensik juga melakukan pemeriksaan terhadap mantan suami korban. Berdasarkan hasil uji residu tembakan (gunshot residue/GSR), disebutkan tidak ditemukan residu tembakan pada jari tengah yang diperiksa.
Namun demikian, pihak keluarga korban menyampaikan pandangan berbeda.
Ayah kandung korban menilai terdapat sejumlah luka yang menurut keluarga perlu dijelaskan secara terbuka, antara lain luka lebam pada bagian wajah, mata, serta bekas luka pada leher yang menurut mereka patut didalami lebih lanjut.
Paman korban, Sobambowo, juga mengungkapkan bahwa keluarga mengaku tidak pernah memperoleh informasi mengenai status perceraian korban dengan mantan suaminya. Ia menyebut keluarga mempertanyakan sejumlah aspek penanganan perkara, termasuk keterlambatan informasi kepada keluarga, akses melihat jenazah, serta proses autopsi yang menurut mereka masih menyisakan pertanyaan.
Pernyataan tersebut merupakan pandangan keluarga korban yang perlu diuji melalui proses penyidikan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum.
Publik Meminta Penyelidikan Tidak Prematur
Ketua Hubungan Masyarakat Madani Viva Voce, Yohanes Simanjuntak, menilai penyampaian kesimpulan penyebab kematian sebelum seluruh proses penyelidikan selesai berpotensi menimbulkan polemik di tengah masyarakat.
Menurutnya, aparat penegak hukum perlu mengedepankan asas kehati-hatian, objektivitas, dan transparansi agar kepercayaan publik terhadap institusi penegak hukum tetap terjaga.
Ia meminta seluruh rangkaian penyelidikan, pemeriksaan laboratorium forensik, hasil autopsi, hingga analisis balistik disampaikan secara proporsional sesuai ketentuan hukum yang berlaku.
Praktisi Hukum Desak Kapolda Sumut Awasi Langsung
Praktisi hukum Panal H. Limbong, S.H., M.H. mendesak Kapolda Sumatera Utara agar memberikan supervisi langsung terhadap penanganan perkara tersebut.
Menurutnya, setiap kematian yang masih menyisakan perbedaan pandangan harus diungkap secara terang-benderang melalui mekanisme hukum yang profesional dan ilmiah.
Ia juga mengajak masyarakat untuk mengawal proses hukum secara objektif tanpa membentuk opini yang dapat mengganggu jalannya penyidikan maupun menghakimi pihak tertentu sebelum adanya putusan hukum yang berkekuatan hukum tetap.
Aspek Hukum yang Perlu Diperhatikan
Kasus kematian yang masih diperdebatkan penyebabnya harus ditangani berdasarkan prinsip-prinsip hukum acara pidana.
Dalam KUHAP (UU Nomor 8 Tahun 1981), penyidik wajib mencari dan mengumpulkan bukti guna membuat terang suatu tindak pidana serta menemukan tersangkanya apabila memang terdapat unsur pidana. Proses penyidikan harus dilakukan secara objektif, profesional, dan berdasarkan alat bukti yang sah.
Selain itu, Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana mengatur bahwa penyidikan wajib dilakukan secara profesional, proporsional, prosedural, transparan, dan akuntabel. Apabila masih terdapat keraguan terhadap penyebab kematian, penyidik dapat melakukan pendalaman melalui pemeriksaan tambahan, rekonstruksi, maupun pendapat ahli.
Di sisi lain, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Polri menegaskan bahwa setiap anggota Polri wajib menjaga integritas, menaati hukum, serta bersikap profesional dalam setiap tindakan.
Apabila dalam proses penyidikan ditemukan adanya dugaan tindak pidana, maka penerapan ketentuan KUHP Baru (Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023) yang mulai berlaku penuh pada tahun 2026 harus dilakukan sesuai fakta hukum yang diperoleh penyidik.
Apabila terbukti terdapat unsur kekerasan yang mengakibatkan kematian, penyidik dapat menerapkan pasal-pasal yang relevan dalam KUHP Baru sesuai hasil pembuktian. Sebaliknya, apabila seluruh alat bukti secara ilmiah membuktikan tidak adanya tindak pidana, maka kesimpulan tersebut juga harus dapat dipertanggungjawabkan secara hukum, ilmiah, dan terbuka kepada keluarga korban.
Transparansi Menjadi Kunci
Dalam perkara yang melibatkan aparat penegak hukum maupun keluarganya, keterbukaan informasi yang tidak mengganggu proses penyidikan menjadi faktor penting untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap institusi Polri.
Penyampaian hasil autopsi, pemeriksaan forensik, balistik, digital forensik, hingga kronologi berdasarkan alat bukti secara komprehensif dinilai akan mengurangi spekulasi publik sekaligus memberikan kepastian hukum bagi seluruh pihak.
Masyarakat berharap penyelidikan dilakukan secara independen, profesional, serta bebas dari intervensi sehingga penyebab pasti kematian Winda Lorenza dapat terungkap berdasarkan fakta hukum dan bukti ilmiah, bukan semata-mata berdasarkan asumsi ataupun opini.
(Redaksi,75)
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
