SEMARANG | MitraBhayangkara.my.id – Persoalan dugaan ketidaksesuaian kadar emas pada cincin yang dibeli di Toko Emas “SUMBER MAS”, Jalan MT. Haryono No. 932 C, Kota Semarang, kini berkembang menjadi persoalan hukum yang lebih serius. M.S., konsumen yang semula mempertanyakan dugaan perbedaan kadar emas pada perhiasan yang dibelinya, kini justru dikabarkan berstatus sebagai terlapor di Polresta Semarang.
Situasi ini memunculkan pertanyaan: bagaimana konsumen yang mempersoalkan dugaan ketidaksesuaian barang justru berujung menjadi pihak yang dilaporkan?
Persoalan bermula dari pembelian sebuah cincin emas pada 3 Januari 2026. Berdasarkan nota pembelian yang dimiliki M.S., cincin dengan model CC Model Stamp Emerald AD Penuh tersebut tercatat memiliki kadar 17 karat, berat 12,350 gram, dengan harga pembelian sebesar Rp22.848.000.
Namun, ketika cincin tersebut dibawa ke Pegadaian Cabang Pembantu Ungaran pada 9 Maret 2026 untuk keperluan gadai, muncul persoalan mengenai hasil penaksiran kadar emas yang dipahami konsumen berada di kisaran 10 karat.
Perbedaan yang dipersoalkan mencapai sekitar tujuh karat. Meski demikian, hasil penaksiran Pegadaian perlu dikonfirmasi lebih lanjut karena penaksiran untuk keperluan gadai tidak serta-merta dapat dipersamakan dengan hasil uji kadar melalui pemeriksaan laboratorium atau pengujian independen.
UANG DITRANSFER, CINCIN DIMINTA KEMBALI: M.S. KINI JADI TERLAPOR
Perkembangan berikutnya justru menimbulkan tanda tanya baru.
Berdasarkan keterangan yang disampaikan kepada pihak pendamping, setelah munculnya persoalan mengenai kadar emas tersebut, pihak Toko Emas SUMBER MAS disebut melakukan transfer uang sekitar Rp22,88 juta ke rekening M.S.
Setelah transfer dilakukan, M.S. mengaku menerima pesan melalui aplikasi WhatsApp yang pada intinya menyampaikan bahwa uang pembelian telah dikembalikan dan M.S. diwajibkan mengembalikan cincin emas tersebut kepada pihak toko.
Akan tetapi, hingga saat ini cincin beserta nota atau kuitansi pembelian disebut belum dikembalikan oleh M.S. Menurut keterangan yang disampaikan, kedua benda tersebut masih dipertahankan karena dipandang sebagai barang bukti penting untuk memperjelas duduk perkara dugaan ketidaksesuaian kadar emas dan transaksi jual beli yang dipersoalkan.
M.S. menilai, transfer uang yang disertai permintaan pengembalian cincin tersebut tidak serta-merta menyelesaikan pokok persoalan. Ia masih menginginkan kejelasan mengenai kadar emas yang sebenarnya, kesesuaian barang dengan keterangan pada nota pembelian, serta pertanggungjawaban atas transaksi tersebut.
Namun, perkembangan yang kemudian terjadi adalah M.S. kini menjadi pihak terlapor di Polresta Semarang. Kondisi ini menimbulkan pertanyaan mengenai kronologi pelaporan, dasar pengaduan, serta bagaimana posisi cincin, nota pembelian, bukti transfer, dan percakapan WhatsApp dinilai dalam proses penanganan perkara.
Apakah transfer uang tersebut merupakan penyelesaian transaksi, pengembalian pembayaran, atau bagian dari rangkaian peristiwa yang masih harus diperiksa secara hukum? Pertanyaan ini perlu dijawab melalui pemeriksaan bukti secara menyeluruh dan keterangan semua pihak.
Redaksi belum memperoleh keterangan resmi mengenai materi laporan terhadap M.S., pasal yang disangkakan apabila sudah ditetapkan, maupun perkembangan penanganan perkara di Polresta Semarang. Karena itu, status M.S. sebagai terlapor tidak boleh dimaknai sebagai bukti bahwa yang bersangkutan telah melakukan tindak pidana.
BUKTI TRANSAKSI DAN TRANSFER HARUS DIPERIKSA SECARA UTUH
Dalam perkara ini, terdapat sejumlah dokumen dan bukti yang perlu diuji secara objektif, antara lain:
- Nota pembelian cincin tertanggal 3 Januari 2026 yang mencantumkan kadar 17 karat, berat 12,350 gram, dan harga Rp22.848.000.
- Dokumen penaksiran atau Surat Bukti Gadai dari Pegadaian Cabang Pembantu Ungaran.
- Bukti transfer uang dari pihak Toko Emas SUMBER MAS ke rekening M.S.
- Riwayat percakapan WhatsApp yang berisi pemberitahuan pengembalian uang dan permintaan agar cincin dikembalikan.
- Keberadaan fisik cincin dan nota pembelian yang masih dikuasai M.S.
- Dokumen laporan atau pengaduan yang menyebabkan M.S. berstatus sebagai terlapor di Polresta Semarang.
Seluruh bukti tersebut perlu diperiksa berdasarkan urutan waktu, konteks komunikasi, identitas pengirim transfer, tujuan pembayaran, serta ada atau tidaknya kesepakatan penyelesaian transaksi.
Pemeriksaan juga perlu memastikan apakah pengembalian uang telah disepakati sebagai pembatalan transaksi, apakah terdapat persyaratan tertentu mengenai penyerahan kembali cincin, dan bagaimana kedua belah pihak memahami kewajiban masing-masing.
Tanpa pemeriksaan menyeluruh, tidak tepat apabila salah satu pihak langsung dinyatakan bersalah hanya berdasarkan sebagian bukti.
LAI-BPAN SIAP TEMPUH JALUR HUKUM
Menanggapi perkembangan tersebut, Lembaga Aliansi Indonesia – Badan Penelitian Aset Negara (LAI-BPAN) DPC Kabupaten Semarang menyatakan siap melakukan pendampingan dan menyampaikan pengaduan resmi kepada Aparat Penegak Hukum (APH), baik Kepolisian maupun Kejaksaan, serta instansi pemerintah yang memiliki kewenangan dalam pengawasan perlindungan konsumen.
Ketua LAI-BPAN DPC Kabupaten Semarang, Jansen Sidabutar, S.Th., S.H., bersama Bidang Hukum Widi Agus Purnomo, S.H. dan Asih Nuryanti, S.H., mendorong agar persoalan ini diperiksa secara transparan, profesional, dan berimbang.
LAI-BPAN menilai terdapat sejumlah hal yang perlu mendapatkan penjelasan, mulai dari dugaan ketidaksesuaian kadar emas, mekanisme pengembalian uang, permintaan pengembalian cincin, hingga munculnya laporan terhadap konsumen.
LAI-BPAN juga mendorong agar aparat tidak hanya melihat satu sisi peristiwa. Nota pembelian, bukti penaksiran Pegadaian, bukti transfer, percakapan WhatsApp, serta laporan terhadap M.S. perlu ditempatkan sebagai satu rangkaian bukti yang diperiksa secara utuh.
Apabila ditemukan indikasi pelanggaran hukum, penanganannya harus dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku. Sebaliknya, apabila terdapat kesalahpahaman atau persoalan perdata dalam penyelesaian transaksi, hal tersebut juga harus ditempatkan secara proporsional.
UU PERLINDUNGAN KONSUMEN JADI SALAH SATU DASAR PENELAAHAN
Persoalan ini dapat ditelaah berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen.
Pasal 4 mengatur hak konsumen, termasuk hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang. Sementara Pasal 7 mengatur kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi serta jaminan barang atau jasa.
Pasal 8 juga dapat menjadi bahan penelaahan apabila hasil pemeriksaan membuktikan adanya barang yang diperdagangkan tidak sesuai dengan keterangan, label, atau standar yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.
Adapun ketentuan pidana dalam undang-undang tersebut hanya dapat diterapkan apabila unsur pelanggarannya terbukti melalui proses hukum.
Selain itu, dugaan adanya unsur penipuan atau perbuatan lain yang merugikan konsumen perlu dianalisis berdasarkan fakta, niat, rangkaian perbuatan, dan ketentuan hukum pidana yang berlaku. Tidak tepat menetapkan adanya tindak pidana hanya berdasarkan perbedaan hasil penaksiran tanpa pemeriksaan lebih lanjut.
Redaksi juga membuka ruang bagi pihak Toko Emas SUMBER MAS untuk memberikan penjelasan mengenai kadar emas, proses transaksi, alasan transfer uang, serta dasar permintaan pengembalian cincin. Pegadaian Cabang Pembantu Ungaran juga diharapkan dapat memberikan penjelasan mengenai metode dan hasil penaksiran yang tercantum dalam dokumen terkait.
Kasus ini bukan semata-mata soal cincin emas dan uang Rp22,8 juta. Persoalan utamanya adalah kepastian informasi yang diterima konsumen, transparansi transaksi, serta jaminan bahwa proses hukum berjalan adil bagi semua pihak.
M.S. berhak memperoleh perlindungan dan proses hukum yang objektif apabila merasa dirugikan. Pada saat yang sama, pihak Toko Emas SUMBER MAS juga berhak memberikan klarifikasi dan memperoleh perlakuan sesuai asas praduga tak bersalah.
Redaksi MitraBhayangkara.my.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi seluas-luasnya kepada pihak Toko Emas SUMBER MAS, Pegadaian Cabang Pembantu Ungaran, M.S., Polresta Semarang, maupun pihak terkait lainnya demi menjunjung tinggi prinsip keberimbangan, akurasi, dan profesionalitas jurnalistik.
(Pewarta : Soleh)
