JAKARTA | MitraBhayangkara.my.id — Pergantian kepemimpinan di tubuh Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) membuka harapan baru bagi reformasi kepolisian. Namun, di balik semangat Polisi Bersama Masyarakat, tantangan sesungguhnya bagi Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto bukan sekadar memperkenalkan slogan, melainkan membuktikan bahwa keadilan, profesionalisme, transparansi, dan pelayanan humanis benar-benar dirasakan masyarakat.
JAKARTA, MitraBhayangkara.my.id — Kehadiran Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto sebagai Kapolri membawa momentum penting bagi pembenahan institusi kepolisian. Presiden Prabowo Subianto melantiknya pada 1 Oktober 2026, menggantikan Jenderal Polisi Listyo Sigit Prabowo. Pergantian tersebut sekaligus membuka babak baru bagi harapan masyarakat terhadap wajah kepolisian yang lebih responsif, profesional, dan berorientasi pada kepentingan publik.
Salah satu pesan utama kepemimpinan baru tersebut adalah tagline Polisi Bersama Masyarakat. Semangat ini diperkenalkan sebagai penegasan bahwa Polri harus hadir di tengah masyarakat, mendengarkan aspirasi, memberikan kepastian hukum, serta bekerja bersama warga dalam menjaga keamanan dan ketertiban.
Dalam pemberitaan resmi Polri pada 5 Oktober 2026, Kadivhumas Polri Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir menegaskan bahwa tagline tersebut bukan sekadar identitas komunikasi, melainkan semangat yang harus diwujudkan dalam pelaksanaan tugas kepolisian sehari-hari.
Arah kebijakan itu juga sejalan dengan prioritas awal Kapolri Suyudi, yang mencakup konsolidasi internal, peningkatan pelayanan publik, penegakan hukum yang adil, serta penguatan hubungan antara polisi dan masyarakat.
Namun, satu pertanyaan mendasar tetap perlu dijawab: sejauh mana semangat perubahan tersebut akan diterjemahkan menjadi perbaikan nyata dalam pengalaman masyarakat ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum?
Tagline Baru, Tuntutan Publik Tetap Sama
Setiap pergantian kepemimpinan selalu menghadirkan ekspektasi. Akan tetapi, kepercayaan masyarakat tidak tumbuh hanya karena pergantian pejabat, peluncuran program, atau penyampaian komitmen di hadapan publik.
Kepercayaan dibangun melalui tindakan yang konsisten, prosedur yang transparan, penanganan perkara yang profesional, serta kesediaan institusi untuk mengoreksi kesalahan.
Bagi Polri, tantangan tersebut tidak sederhana. Tugas kepolisian semakin kompleks seiring berkembangnya kejahatan siber, penipuan digital, peredaran narkotika, konflik sosial, kekerasan, hingga penyebaran disinformasi yang berpotensi memicu keresahan masyarakat.
Dalam situasi tersebut, kemampuan menjaga keamanan harus berjalan beriringan dengan perlindungan hak warga negara. Ketegasan penegakan hukum tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan prosedur, sementara pendekatan humanis tidak boleh dimaknai sebagai sikap lunak terhadap pelanggaran hukum.
Justru di sinilah profesionalisme kepolisian diuji: tegas terhadap pelanggaran, adil dalam proses, terbuka terhadap pengawasan, dan tetap menghormati martabat manusia.
Tagline Polisi Bersama Masyarakat karena itu perlu ditempatkan sebagai komitmen institusional yang memiliki konsekuensi nyata, bukan sekadar pesan seremonial.
Memaknai Polisi Bersama Masyarakat
Masyarakat bukan semata-mata objek pengamanan. Warga merupakan mitra penting dalam mencegah kejahatan, menyampaikan informasi, mengidentifikasi persoalan sosial, serta membantu menciptakan lingkungan yang aman dan tertib.
Keamanan yang berkelanjutan tidak hanya ditentukan oleh intensitas patroli, jumlah personel, atau kecanggihan teknologi. Keamanan juga tumbuh dari hubungan yang sehat antara aparat dan warga.
Ketika masyarakat percaya kepada polisi, keberanian untuk melaporkan tindak kejahatan akan meningkat. Sebaliknya, apabila warga merasa laporannya tidak ditangani secara layak, proses hukum tidak jelas, atau pengaduan sulit ditindaklanjuti, hubungan kepercayaan berisiko melemah.
Karena itu, semangat kebersamaan harus diwujudkan melalui ruang komunikasi yang terbuka, pelayanan yang mudah diakses, mekanisme pengaduan yang dapat dipercaya, serta penanganan laporan yang dapat dipantau sesuai ketentuan hukum.
Polisi juga perlu membuka ruang kritik yang konstruktif. Kritik masyarakat seharusnya menjadi bahan evaluasi untuk memperbaiki kualitas pelayanan, bukan secara otomatis dipandang sebagai ancaman terhadap institusi.
Pada saat yang sama, partisipasi publik harus dibangun melalui komunikasi yang bertanggung jawab, penghormatan terhadap hukum, dan perlindungan terhadap pihak-pihak yang menyampaikan informasi secara sah.
Dengan pendekatan demikian, masyarakat tidak sekadar menjadi penerima layanan, tetapi turut mengambil bagian dalam membangun keamanan yang inklusif dan berkelanjutan.
Melindungi, Mengayomi, dan Melayani Harus Terukur
Semangat Polisi Bersama Masyarakat perlu berjalan seiring dengan prinsip Melindungi, Mengayomi, dan Melayani. Ketiga prinsip tersebut seharusnya menjadi ukuran konkret untuk menilai kualitas kehadiran kepolisian.
Melindungi berarti memberikan rasa aman dan menegakkan perlindungan hukum tanpa diskriminasi. Setiap warga berhak mendapatkan perlakuan yang setara di hadapan hukum, tanpa memandang latar belakang sosial, ekonomi, jabatan, maupun kedekatan dengan kekuasaan.
Mengayomi berarti menjalankan tugas dengan menghormati martabat manusia. Pendekatan humanis harus tercermin dalam komunikasi petugas, penanganan masyarakat yang membutuhkan pertolongan, serta perlakuan terhadap setiap orang yang berhadapan dengan proses hukum.
Melayani berarti memberikan pelayanan secara profesional, cepat, jelas, dan akuntabel. Masyarakat membutuhkan prosedur yang mudah dipahami, informasi yang tidak menyesatkan, serta kepastian mengenai tindak lanjut atas laporan yang disampaikan.
Ketiga prinsip tersebut tidak cukup diukur melalui slogan atau kegiatan sosialisasi. Pelaksanaannya perlu dievaluasi menggunakan indikator yang dapat diperiksa, seperti kecepatan respons terhadap pengaduan, kepastian tindak lanjut laporan, kualitas pelayanan, penyelesaian keluhan, serta konsistensi penegakan kode etik.
Evaluasi semacam itu penting agar keberhasilan program tidak hanya dinilai dari banyaknya kegiatan yang dilaksanakan, tetapi juga dari perubahan yang benar-benar dirasakan masyarakat.
Reformasi Internal Menjadi Kunci
Perubahan hubungan antara polisi dan masyarakat tidak dapat dipisahkan dari pembenahan internal institusi.
Peningkatan kualitas sumber daya manusia, pendidikan kepolisian, pengawasan internal, penegakan kode etik, serta evaluasi terhadap pelaksanaan tugas harus berjalan secara berkelanjutan.
Teknologi dapat membantu mempercepat pelayanan dan meningkatkan keterlacakan proses administrasi. Namun, teknologi tidak akan memberikan hasil optimal apabila tidak disertai integritas, kompetensi, dan tanggung jawab personel yang menggunakannya.
Demikian pula, pengawasan tidak cukup hanya mengandalkan mekanisme internal. Keterbukaan informasi yang sesuai ketentuan, evaluasi yang objektif, dan tindak lanjut atas pengaduan masyarakat diperlukan untuk memastikan bahwa kewenangan kepolisian dijalankan secara bertanggung jawab.
Dalam konteks ini, kepemimpinan Kapolri Suyudi memiliki kesempatan untuk memperkuat budaya organisasi yang tidak hanya berorientasi pada hasil operasional, tetapi juga pada kualitas proses, kepatuhan terhadap hukum, dan perlindungan hak warga negara.
Pembenahan harus menyentuh seluruh jenjang organisasi. Komitmen pimpinan perlu diterjemahkan menjadi standar kerja yang jelas bagi setiap satuan dan personel, sehingga masyarakat tidak menerima kualitas pelayanan yang berbeda-beda hanya karena perbedaan wilayah atau petugas yang menangani.
Penegakan Hukum yang Adil sebagai Tolok Ukur
Salah satu ukuran terpenting dalam menilai kepemimpinan Polri adalah konsistensi penegakan hukum.
Masyarakat membutuhkan kepastian bahwa setiap laporan ditangani berdasarkan fakta, alat bukti, prosedur, dan ketentuan hukum yang berlaku. Proses penanganan perkara harus dapat dipertanggungjawabkan, sementara hak para pihak tetap dihormati.
Prinsip persamaan di hadapan hukum juga harus menjadi landasan dalam setiap tindakan kepolisian. Status sosial, kekuatan ekonomi, jabatan, maupun pengaruh seseorang tidak semestinya menentukan bagaimana hukum diterapkan.
Di sisi lain, keterbukaan terhadap kritik merupakan bagian penting dari akuntabilitas. Apabila muncul dugaan kesalahan prosedur atau pelanggaran etik, institusi harus memiliki mekanisme pemeriksaan yang objektif dan memberikan penjelasan sesuai kewenangan serta ketentuan hukum.
Pendekatan ini bukan untuk melemahkan institusi kepolisian. Sebaliknya, akuntabilitas yang kuat justru dapat memperkokoh legitimasi dan meningkatkan kepercayaan masyarakat.
Polri yang profesional bukanlah institusi yang dianggap tidak pernah melakukan kesalahan, melainkan institusi yang mampu mencegah pelanggaran, memeriksa dugaan penyimpangan secara adil, dan melakukan perbaikan ketika kekurangan ditemukan.
Pengetahuan dan Riset untuk Memperkuat Transformasi
Transformasi kepolisian juga membutuhkan fondasi pengetahuan yang kuat. Pengalaman operasional, inovasi pelayanan, dan praktik baik di lapangan perlu didokumentasikan, dievaluasi, serta dikembangkan menjadi bahan perbaikan kebijakan.
Riset dan kajian institusional dapat membantu mengidentifikasi persoalan yang berulang, mengukur efektivitas program, dan menentukan langkah pembenahan berdasarkan data.
Dalam konteks tersebut, peran lembaga kajian seperti Indonesian Initiative for Strategic and Policy Studies (INISIATOR) menjadi relevan dalam mendorong pengembangan pengetahuan strategis dan kebijakan publik.
Pengalaman anggota kepolisian dalam menyelesaikan persoalan masyarakat dapat menjadi sumber pembelajaran, selama dikaji secara objektif dan tidak menggantikan kewajiban institusi untuk melakukan evaluasi secara resmi.
Tradisi intelektual semacam ini penting agar kebijakan tidak semata-mata bergantung pada intuisi atau pengalaman individual. Setiap program perlu memiliki tujuan yang jelas, indikator keberhasilan, mekanisme evaluasi, serta dokumentasi yang memungkinkan hasilnya dipelajari dan diperbaiki.
Dengan demikian, transformasi tidak berhenti ketika seorang pejabat mengakhiri masa jabatannya. Pembelajaran yang telah dibangun dapat terus digunakan untuk meningkatkan kualitas organisasi.
Warisan Kepemimpinan Ditentukan oleh Hasil
Kepemimpinan baru Polri menghadirkan peluang untuk mempertemukan reformasi kelembagaan dengan penguatan hubungan antara aparat dan masyarakat.
Namun, keberhasilan peluang tersebut tidak dapat ditentukan hanya melalui popularitas slogan atau besarnya dukungan pada awal masa jabatan. Ukuran yang lebih penting adalah konsistensi pelaksanaan kebijakan dan dampaknya terhadap pelayanan publik.
Masyarakat perlu melihat perubahan melalui pengalaman sehari-hari: laporan yang ditangani secara profesional, pelayanan yang tidak diskriminatif, proses hukum yang dapat dipertanggungjawabkan, serta petugas yang hadir memberikan solusi ketika warga menghadapi persoalan.
Kepemimpinan yang meninggalkan warisan kuat adalah kepemimpinan yang mampu membangun sistem, memperbaiki budaya organisasi, memperkuat pengawasan, dan menciptakan standar pelayanan yang terus berjalan setelah masa jabatan berakhir.
Pada akhirnya, Polisi Bersama Masyarakat akan memperoleh makna sesungguhnya ketika masyarakat tidak hanya mendengar komitmen tersebut, tetapi juga merasakan manfaatnya.
Kapolri Suyudi memiliki momentum untuk mendorong perubahan itu. Tantangannya adalah memastikan bahwa semangat humanis, profesionalisme, keterbukaan, dan keadilan tidak berhenti sebagai narasi kepemimpinan, melainkan menjadi praktik yang konsisten di seluruh jajaran Polri.
Sebab, kepercayaan publik bukan sesuatu yang dapat diminta. Kepercayaan harus dibangun melalui tindakan, dibuktikan dengan integritas, dan dipelihara melalui pertanggungjawaban.
Penulis: Yakub F. Ismail
Direktur Eksekutif Indonesian Initiative for Strategic and Policy Studies (INISIATOR).
