PONTIANAK ,Kalbar,MitraBhayangkara.my.id— Sebanyak 670 warga berpenghasilan rendah di Kota Pontianak menerima bantuan tunai masing-masing sebesar Rp600 ribu dari Pemerintah Kota Pontianak. Program tersebut menyasar masyarakat yang belum tersentuh program bantuan sosial dari pemerintah pusat, seperti Program Keluarga Harapan (PKH) dan Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT).
Penyaluran bantuan menjadi bagian dari langkah Pemerintah Kota Pontianak dalam memperkuat jaring pengaman sosial sekaligus membantu masyarakat memenuhi kebutuhan dasar di tengah tekanan ekonomi.
Bagi penerima manfaat, bantuan sebesar Rp600 ribu dinilai cukup berarti untuk meringankan beban kebutuhan rumah tangga. Namun, pemerintah daerah menegaskan bahwa bantuan tunai bukan satu-satunya instrumen dalam upaya menangani persoalan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Penyaluran dilakukan secara langsung melalui rekening masing-masing penerima di Bank Kalbar. Mekanisme tersebut diharapkan mampu meningkatkan ketepatan sasaran, transparansi, serta meminimalkan potensi perantara dalam proses pencairan bantuan.
Dari total 670 penerima, sebanyak 403 warga berasal dari Kecamatan Pontianak Kota, sedangkan penerima lainnya berasal dari Kecamatan Pontianak Utara dan Pontianak Timur.
Penyerahan bantuan dilakukan secara bertahap. Untuk penerima dari Kecamatan Pontianak Kota, penyerahan secara simbolis berlangsung di Aula Kantor Camat Pontianak Kota, Selasa (11/8).
Wali Kota Pontianak Edi Rusdi Kamtono mengatakan, program tersebut merupakan bentuk perhatian pemerintah daerah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat.
> “Nilainya mungkin Bapak-Ibu merasa masih kurang. Namun yang paling penting kita bisa bersilaturahmi dan menyampaikan informasi tentang pembangunan di Kota Pontianak,” ujar Edi usai penyerahan bantuan.
Tak Hanya Mengandalkan Bantuan Tunai
Menurut Edi, pemerintah daerah tidak dapat hanya mengandalkan bantuan tunai untuk menyelesaikan persoalan kemiskinan. Karena itu, berbagai program lainnya terus diarahkan untuk memperkuat perlindungan sosial, meningkatkan akses pelayanan dasar, sekaligus membuka ruang bagi masyarakat untuk meningkatkan kualitas kehidupannya.
Salah satu sektor yang menjadi perhatian adalah kesehatan. Pemerintah Kota Pontianak mengalokasikan hampir Rp80 miliar untuk mendukung kepesertaan masyarakat dalam program BPJS Kesehatan.
Cakupan Universal Health Coverage (UHC) di Kota Pontianak disebut telah mencapai sekitar 98,8 persen. Capaian tersebut menjadi salah satu bagian dari strategi pemerintah daerah dalam memastikan masyarakat, khususnya kelompok rentan, tetap memperoleh akses terhadap pelayanan kesehatan.
Bantuan Harus Berkelanjutan dan Tepat Sasaran
Penyaluran bantuan Rp600 ribu kepada 670 warga menjadi salah satu bentuk intervensi pemerintah daerah dalam menghadapi persoalan kesejahteraan masyarakat.
Namun, efektivitas program tidak semata-mata diukur dari jumlah penerima maupun besaran bantuan yang diberikan. Ketepatan sasaran, transparansi, pengawasan, serta keberlanjutan program menjadi faktor penting agar bantuan benar-benar memberikan dampak bagi penerima manfaat.
Pemerintah juga diharapkan tidak berhenti pada pemberian bantuan konsumtif. Masyarakat berpenghasilan rendah perlu didorong untuk memperoleh akses terhadap program pemberdayaan ekonomi, pelatihan keterampilan, kesempatan kerja, pengembangan usaha mikro, serta pelayanan dasar.
Dengan pendekatan tersebut, bantuan sosial dapat menjadi pintu masuk bagi keluarga rentan untuk secara bertahap meningkatkan kemandirian ekonomi.
Mahmud: Bantuan Pemerintah Sangat Berarti bagi Masyarakat Kecil
Salah seorang penerima bantuan, Mahmud, mengaku bersyukur dan merasa terbantu dengan program yang digulirkan Pemerintah Kota Pontianak.
Menurutnya, bantuan yang diterima secara langsung tersebut cukup berarti untuk meringankan beban kebutuhan sehari-hari keluarganya.
Mahmud menilai perhatian pemerintah daerah yang menyentuh langsung masyarakat berpenghasilan rendah merupakan langkah positif, terutama bagi warga yang belum tersentuh berbagai program bantuan dari pemerintah pusat.
> “Kami merasa terbantu dengan adanya bantuan ini. Bagi kami masyarakat kecil, bantuan seperti ini sangat berarti untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari,” ujar Mahmud.
Ia berharap program serupa dapat terus dilanjutkan dengan pendataan dan verifikasi penerima yang dilakukan secara akurat sehingga bantuan benar-benar diterima masyarakat yang membutuhkan.
Menurut Mahmud, kepedulian pemerintah tidak hanya dilihat dari besarnya nominal bantuan, tetapi juga dari kehadiran pemerintah yang turun langsung dan memperhatikan kondisi masyarakat di lapangan.
> “Semoga program seperti ini terus berlanjut. Kami berharap pemerintah tetap memperhatikan masyarakat kecil dan memberikan bantuan secara tepat sasaran,” katanya.
Ia menambahkan, kehadiran program tersebut setidaknya memberikan rasa diperhatikan sekaligus menjadi bentuk nyata kepedulian pemerintah daerah terhadap masyarakat berpenghasilan rendah.
Redaksi: Bantuan Sosial Harus Menjadi Bagian dari Strategi Pengentasan Kemiskinan
Penyaluran bantuan tunai merupakan bentuk kehadiran pemerintah dalam memberikan perlindungan kepada masyarakat yang berada dalam kondisi ekonomi rentan. Namun, bantuan sosial idealnya tidak berhenti sebagai bantalan ekonomi jangka pendek.
Program tersebut perlu diintegrasikan dengan kebijakan pemberdayaan masyarakat, peningkatan kapasitas ekonomi keluarga, penciptaan lapangan kerja, akses pendidikan dan kesehatan, serta penguatan usaha masyarakat.
Dengan demikian, keberhasilan program tidak hanya dinilai berdasarkan jumlah penerima dan besaran anggaran, tetapi juga dari ketepatan sasaran, transparansi penyaluran, pengawasan, keberlanjutan program, serta dampaknya terhadap peningkatan kesejahteraan dan kemandirian masyarakat.
Pada akhirnya, bantuan yang tepat sasaran bukan sekadar meringankan beban hari ini, tetapi harus mampu membuka jalan bagi masyarakat untuk keluar dari kerentanan ekonomi secara berkelanjutan.(Bsg/Red)
