SIDIKALANG,DAIRI, MitraBhayangkara.my.id — Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Tahun Anggaran 2025 di UPT SD Negeri 030300 Pancuran, Kecamatan Sidikalang, Kabupaten Dairi, menjadi sorotan setelah muncul dugaan ketidaksesuaian data jumlah siswa dan komponen belanja pada tahap pencairan pertama.
Pada 26 Januari 2026, media melakukan konfirmasi di kantor kepala sekolah terkait anggaran Dana BOS Tahun 2025. Saat ditanya jumlah siswa, Kepala Sekolah Dermawati br. Aritonang menyampaikan bahwa jumlah peserta didik di sekolah tersebut sebanyak 138 siswa.
Namun, wartawan mempertanyakan adanya data lain yang mencantumkan jumlah siswa 140 siswa. Perbedaan angka tersebut kemudian dikaitkan dengan rincian alokasi Dana BOS Tahap I yang menurut data yang ditunjukkan wartawan, tercatat pencairan pada 22 Januari 2025 dengan beberapa komponen, di antaranya:
-
Penerimaan Peserta Didik Baru: Rp0
-
Pengembangan Perpustakaan: Rp5.892.000
-
Kegiatan Asesmen/Evaluasi Pembelajaran: Rp4.369.700
-
Administrasi Kegiatan Sekolah: Rp19.837.550
-
Pengembangan Profesi Pendidik dan Tenaga Kependidikan: Rp6.050.000
-
Langganan Daya dan Jasa: Rp3.780.000
-
Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Sekolah: Rp11.570.750
-
Penyediaan Alat Multimedia Pembelajaran: Rp0
Wartawan menanyakan secara khusus komponen “pembayaran kehormatan” senilai Rp15.000.000. Menurut wartawan, komponen itu diduga berkaitan dengan kepala sekolah. Namun, Dermawati br. Aritonang membantah adanya penerimaan tersebut.
“Tidak tahu, Pak. Tidak ada itu, Pak,” ujar Dermawati br. Aritonang saat dikonfirmasi.
Dalam konfirmasi tersebut, wartawan juga menanyakan apakah laporan Dana BOS Tahun 2025 sudah disampaikan. Kepala sekolah menyebut pihaknya sudah melaporkan ke dinas pada Januari 2026. Ketika wartawan menunjukkan data rincian Dana BOS, kepala sekolah mempertanyakan sumber data tersebut.
“Dari mana Bapak bisa dapat data?” katanya.
Berdasarkan data yang ditunjukkan wartawan, total Dana BOS Tahap I yang disebut “diambil/diterima” tercatat sebesar Rp66.500.000.
Media menyampaikan bahwa persoalan ini juga perlu mendapat penjelasan dari Dinas Pendidikan Kabupaten Dairi, termasuk terkait validasi jumlah siswa, mekanisme penganggaran, serta kebenaran komponen pembayaran kehormatan dalam realisasi Dana BOS. Hingga berita ini diturunkan, keterangan resmi dari pihak dinas terkait masih diupayakan.
(Pewarta : Baslan Naibaho)
