MitraBhayangkara.my.id, Surabaya - Komisaris Besar Polisi Iman Setiawan, Kabid Propam Polda Jatim, mendapat sorotan untuk bertindak lebih tegas dalam penegakan hukum terhadap oknum anggota Polri yang diduga melakukan pemerasan dan melanggar standar operasional prosedur saat menjalankan tugasnya. Dalam perannya sebagai Garda Terakhir dalam mencari keadilan, fungsi Propam diharapkan dapat memberikan perlindungan bagi masyarakat dari penyalahgunaan wewenang yang merugikan.
Pengamat Kepolisian asal Surabaya, Didi Sungkono, SH., MH., menyoroti ketidaktransparan dan ketidakterbukaan dalam penanganan kasus dugaan pemerasan yang melibatkan oknum Polri. Dugaan pemerasan yang dilakukan terhadap korban penyalahgunaan narkoba bernama Adam oleh oknum Kanit AKP inisial JYD, menimbulkan kekhawatiran akan keadilan yang terpantau.
Didi Sungkono menegaskan pentingnya tindakan presisi dan transparansi dalam penegakan hukum, terutama dalam kasus-kasus yang melibatkan oknum yang berwenang. Ia menekankan bahwa Polri harus menjalankan fungsi dan tugasnya sebagai alat negara yang melayani masyarakat dengan penuh tanggung jawab.
Kasus dugaan pemerasan yang melibatkan oknum Polri menunjukkan adanya modus operandi yang merugikan masyarakat secara finansial dan moral. Dengan adanya informasi yang terungkap, masyarakat diharapkan turut berperan dalam mengawasi dan memberikan dukungan terhadap upaya penegakan hukum yang transparan dan berkeadilan.
Penegakan hukum yang transparan, responsif, dan tegas diperlukan untuk menciptakan rasa keadilan dan kepercayaan masyarakat pada institusi Polri. Peran Kabid Propam Polda Jatim diharapkan menjadi garda terdepan dalam memberantas perilaku melanggar hukum dan melindungi hak-hak masyarakat dari penyalahgunaan kekuasaan.
(Kontributor: Redho Fitriyadi)
