MELAWI, KALIMANTAN BARAT,.itraBhayangkara.my.id – Aktivitas usaha penggergajian kayu atau somel di Desa Melana, Kecamatan Sokan, Kabupaten Melawi, Kalimantan Barat, menjadi pertanyaan masyarakat. Usaha penggergajian kayu tersebut berdasarkan informasi warga diduga milik Udang Kaduk, ayah dari Kepala Desa Melana bernama Sampan, kegiatan tersebut dipertanyakan legalitas perizinan usaha maupun keabsahan asal-usul kayu yang diolah.
Berdasarkan pantauan Tim Investigasi media ini di lapangan, aktivitas pengolahan kayu terlihat berlangsung dengan menggunakan bahan baku kayu balok. Kayu tersebut diduga berasal dari kawasan hutan Pekolai dan Merurung, Kecamatan Sokan. Namun, informasi yang didapat mengenai sumber kayu tersebut masih memerlukan pemeriksaan dan verifikasi oleh instansi berwenang.
Informasi yang dihimpun menyebutkan, kayu hasil penggergajian diduga dipasarkan dan dikirim ke wilayah Nanga Pinoh, Kabupaten Melawi, hingga Kabupaten Sintang.
Persoalan ini memunculkan sejumlah pertanyaan mendasar: apakah usaha tersebut telah memenuhi seluruh persyaratan perizinan industri pengolahan kayu? Apakah bahan baku yang digunakan dilengkapi dokumen legalitas hasil hutan? Serta apakah rantai distribusi kayu yang diperdagangkan telah memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan?
WARGA MINTA APH TIDAK TUTUP MATA
Seorang warga setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan mengungkapkan bahwa usaha penggergajian kayu tersebut disebut telah beroperasi cukup lama.
"Somel tersebut milik Pak Udang Kaduk, bapaknya Kades Melana, Sampan. Sudah lama dibuka dan sampai sekarang belum terlihat tersentuh pemeriksaan polisi. Kayunya biasa dijual ke wilayah Melawi dan Sintang," ungkap warga tersebut.
Warga itu juga menyampaikan dugaan adanya pembayaran uang keamanan yang disebut-sebut membuat aktivitas usaha tersebut tetap berjalan.
Namun, dugaan mengenai adanya aliran uang atau pembayaran kepada pihak tertentu tersebut belum dapat dipastikan kebenarannya dan membutuhkan penelusuran aparat penegak hukum.
Atas informasi tersebut, Tim Investigasi mendorong aparat tidak hanya melakukan pemeriksaan administratif, tetapi juga menelusuri kemungkinan adanya pelanggaran hukum dalam rantai pasokan, pengolahan, hingga perdagangan kayu.
KAPOLSEK SOKAN MERESPONS INFORMASI MEDIA
Dalam upaya menjalankan prinsip keberimbangan pemberitaan, media ini telah menghubungi Kapolsek Sokan, IPTU N. Yunus, untuk meminta tanggapan mengenai aktivitas somel tersebut.
Kapolsek memberikan respons melalui pesan singkat.
"Malam mas, terima kasih infonya, di mana TKP-nya mas," jawab IPTU N. Yunus.
Selanjutnya, ia menyampaikan:
"Ok terima kasih infonya, biar segera dicek anggota ke TKP sesuai informasinya."
Respons tersebut menjadi langkah awal yang patut ditindaklanjuti melalui pemeriksaan langsung di lapangan. Publik kini menunggu realisasi pengecekan serta hasil klarifikasi terhadap legalitas usaha dan sumber bahan baku kayu yang digunakan.
LANDASAN HUKUM DAN TUNTUTAN PENEGAKAN HUKUM
Pengolahan serta perdagangan hasil hutan bukan merupakan kegiatan yang bebas dari pengawasan. Setiap pelaku usaha wajib memenuhi ketentuan perizinan berusaha, legalitas sumber bahan baku, serta ketentuan administrasi dan tata kelola hasil hutan.
Sejumlah regulasi yang relevan untuk menjadi dasar pemeriksaan antara lain:
1. UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan, sebagaimana telah mengalami perubahan, mengatur perlindungan hutan serta ketentuan pemanfaatan hasil hutan.
2. UU Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Perusakan Hutan**, sebagaimana telah diubah, antara lain melalui UU Nomor 6 Tahun 2023, mengatur larangan dan sanksi terhadap aktivitas hasil hutan yang melanggar ketentuan hukum.
3. UU Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja, terkait ketentuan perizinan berusaha berbasis risiko.
4. PP Nomor 5 Tahun 2021, sebagaimana telah digantikan dengan PP Nomor 28 Tahun 2025 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko.
5. PP Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan, yang mengatur penyelenggaraan kegiatan kehutanan dan tata kelola hasil hutan.
6. Ketentuan teknis Kementerian Kehutanan mengenai penatausahaan hasil hutan dan Sistem Verifikasi Legalitas dan Kelestarian (SVLK).
Penerapan pasal pidana dan sanksi harus didasarkan pada hasil pemeriksaan, jenis pelanggaran, status bahan baku, serta terpenuhinya unsur tindak pidana. Tidak setiap ketidaklengkapan administrasi secara otomatis dapat dikategorikan sebagai tindak pidana kehutanan.
DESAK KAPOLRES MELAWI TURUN TANGAN
Masyarakat berharap Kapolres Melawi bersama jajaran Polsek Sokan, serta instansi kehutanan yang berwenang, segera melakukan pemeriksaan secara objektif dan menyeluruh.
Ada beberapa hal yang perlu ditelusuri:
- Memeriksa legalitas perizinan usaha pengolahan kayu.
- Memastikan dokumen legalitas dan asal-usul seluruh bahan baku kayu.
- Menelusuri jalur distribusi serta perdagangan kayu ke Melawi dan Sintang.
- Memeriksa kesesuaian kegiatan usaha dengan ketentuan kehutanan dan perizinan berusaha.
- Mengklarifikasi informasi mengenai dugaan pembayaran uang keamanan yang disampaikan warga.
- Menindaklanjuti apabila ditemukan bukti pelanggaran hukum sesuai kewenangan dan ketentuan yang berlaku.
Pengawasan hukum tidak boleh tebang pilih. Siapa pun yang menjalankan kegiatan usaha wajib tunduk pada ketentuan hukum yang berlaku, tanpa memandang hubungan keluarga, jabatan, maupun kedudukan sosial.
RUANG KLARIFIKASI DAN HAK JAWAB
Tim Redaksi membuka ruang seluas-luasnya kepada Udang Kaduk selaku pihak yang disebut warga sebagai pemilik usaha, Kepala Desa Melana, Pemerintah Desa Melana, Kapolsek Sokan, Kapolres Melawi, serta instansi kehutanan terkait untuk memberikan penjelasan dan klarifikasi.
Pemberitaan ini merupakan bagian dari fungsi kontrol sosial pers dan tidak dimaksudkan untuk menyimpulkan adanya tindak pidana sebelum dilakukan pemeriksaan oleh aparat berwenang.
**Publik menunggu tindakan nyata, bukan sekadar respons. Jika usaha tersebut telah memenuhi seluruh ketentuan, hasil pemeriksaan diharapkan dapat menjelaskannya secara terbuka. Namun, apabila ditemukan pelanggaran, penegakan hukum harus dilakukan secara profesional, transparan, dan tanpa pandang bulu.
(TIM INVESTIGASI / REDAKSI)




