SAMOSIR, SUMATERA UTARA | MitraBhayangkara.my.id – Lebih dari lima bulan berlalu sejak seorang pekerja tempat hiburan malam (THM) berinisial DLPH meninggal dunia di Kabupaten Samosir, Sumatera Utara. Namun, hingga Sabtu (7/11/2026), kepastian mengenai penyebab kematiannya masih menjadi tanda tanya besar.
Jenazah korban sebelumnya telah dibawa ke Rumah Sakit Bhayangkara Medan untuk menjalani autopsi guna memastikan penyebab kematian. Pemeriksaan toksikologi terhadap isi lambung korban juga disebut menjadi bagian penting dalam proses pengungkapan perkara.
Ironisnya, setelah berbulan-bulan berlalu, masyarakat belum memperoleh penjelasan resmi mengenai kesimpulan pemeriksaan forensik tersebut.
Pertanyaan serius pun muncul: apakah hasil autopsi sudah diterima penyidik Polres Samosir? Apakah pemeriksaan toksikologi telah selesai? Jika sudah, mengapa belum ada penjelasan mengenai penyebab kematian korban?
Persoalan ini bukan sekadar keterlambatan publikasi sebuah informasi. Ini menyangkut kepastian hukum, hak keluarga korban, profesionalitas penyelidikan, serta tanggung jawab kepolisian dalam mengungkap peristiwa kematian seseorang.
BERAWAL DARI DUGAAN OVERDOSIS, POLISI LAKUKAN AUTOPSI
Peristiwa kematian DLPH mencuat pada awal Juni 2026. Informasi yang berkembang saat itu menyebutkan korban diduga meninggal dunia akibat overdosis.
Namun, dugaan tersebut belum dapat dipastikan secara medis maupun hukum.
Pada Kamis, 4 Juni 2026, Kasat Reskrim Polres Samosir saat itu, AKP Edward Sidauruk, membenarkan adanya seorang pekerja tempat hiburan malam yang meninggal dunia.
"Benar, ada satu orang pekerja yang meninggal dunia. Untuk informasi lebih lanjut masih dalam tahap penyelidikan," ujarnya sebagaimana dikutip Waspada.id, Kamis (4/6/2026).
Pihak kepolisian kemudian melakukan penyelidikan dan membawa jenazah korban ke RS Bhayangkara Medan untuk menjalani autopsi.
Langkah tersebut semestinya menjadi bagian penting dalam mengungkap fakta medis mengenai penyebab kematian korban, sekaligus menentukan apakah terdapat unsur tindak pidana atau tidak.
Sejumlah media daring, termasuk Waspada.id, Mistar.id, dan MedanBisnisDaily.com, turut memberitakan peristiwa tersebut pada Juni 2026.
Dengan demikian, kematian DLPH bukan perkara yang sama sekali tidak diketahui publik. Sejak awal, masyarakat telah mengikuti perkembangan penanganannya.
JULI 2026: POLISI MENGAKU MASIH MENUNGGU HASIL TOKSIKOLOGI
Perkembangan penting muncul dalam pemberitaan MedanBisnisDaily.com pada 14 Juli 2026.
Dalam pemberitaan tersebut, Kasat Reskrim Polres Samosir yang saat itu dijabat Akp Edward Sidauruk menyampaikan bahwa pihaknya masih menunggu hasil pemeriksaan dari RS Bhayangkara Medan.
Pemeriksaan toksikologi terhadap isi lambung korban disebut masih berproses.
Pemeriksaan toksikologi merupakan bagian penting untuk mendeteksi kemungkinan adanya zat tertentu dalam tubuh yang dapat membantu menjelaskan kondisi korban sebelum meninggal dunia.
Karena itu, dugaan overdosis yang sempat berkembang di tengah masyarakat tidak boleh dianggap sebagai penyebab kematian sebelum terdapat kesimpulan medis yang dapat dipertanggungjawabkan.
Persoalannya, kini waktu telah berjalan lebih dari lima bulan sejak kematian tersebut.
Publik membutuhkan jawaban: apakah pemeriksaan toksikologi sudah selesai? Apakah hasil autopsi sudah diterima? Jika sudah, bagaimana tindak lanjut penyidikannya?
Jangan sampai dugaan yang belum terbukti justru terus berkembang menjadi opini publik karena tidak adanya penjelasan resmi.
KASAT RESKRIM: HASIL AUTOPSI AKAN DIBERITAHUKAN KEPADA KELUARGA
Dalam upaya memperoleh perkembangan terbaru, awak media kembali menghubungi Kasat Reskrim Polres Samosir, Iptu Antonius Hutahaean.
Saat dikonfirmasi mengenai hasil autopsi dan perkembangan penyelidikan kematian DLPH, Iptu Antonius Hutahaean menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan akan diberitahukan kepada pihak keluarga korban.
"Saya lagi di Medan, kami akan memberitahukan kepada keluarga ya, Bang," ujar Iptu Antonius Hutahaean.
Pernyataan tersebut menjadi informasi penting yang perlu ditindaklanjuti.
Namun, jawaban tersebut belum menjawab sejumlah pertanyaan mendasar.
Apakah hasil autopsi sudah diterima secara resmi oleh penyidik? Apakah pemeriksaan toksikologi sudah selesai? Apa kesimpulan pemeriksaan medis? Apakah perkara masih dalam tahap penyelidikan atau sudah ditingkatkan ke tahap penyidikan?
Apabila hasil pemeriksaan sudah diterima, keluarga korban semestinya mendapatkan penjelasan melalui mekanisme yang sah.
Sementara masyarakat juga patut memperoleh informasi mengenai perkembangan penanganan perkara sepanjang tidak melanggar ketentuan kerahasiaan penyidikan dan perlindungan data pribadi.
KAPOLRES SAMOSIR BELUM MEMBERIKAN JAWABAN
Awak media juga telah berupaya meminta penjelasan kepada Kapolres Samosir, AKBP Rina Tarigan.
Namun, hingga berita ini disusun, pertanyaan yang disampaikan awak media belum memperoleh jawaban.
Sikap tidak adanya respons tersebut tentu menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas komunikasi publik Polres Samosir dalam menghadapi persoalan yang telah menjadi perhatian masyarakat.
Dalam perkara kematian seseorang, penjelasan resmi kepolisian sangat dibutuhkan agar tidak berkembang spekulasi, asumsi, maupun dugaan yang belum tentu sesuai fakta.
Perlu ditegaskan, tidak dipublikasikannya seluruh dokumen autopsi bukan otomatis merupakan pelanggaran hukum. Namun, alasan kerahasiaan penyidikan juga tidak semestinya dijadikan alasan untuk menghindari seluruh pertanyaan mengenai perkembangan penanganan perkara.
Polres Samosir setidaknya dapat memberikan penjelasan mengenai status perkara, perkembangan pemeriksaan forensik, dan langkah hukum yang telah dilakukan tanpa harus membuka materi penyidikan yang dikecualikan.
TUMBUR HABEAHAN SOROTI KURANGNYA KETERBUKAAN INFORMASI
Tumbur Habeahan, salah seorang pelaku sosial kontrol, menyayangkan belum adanya penjelasan yang memadai dari Polres Samosir mengenai penyebab kematian DLPH.
Menurutnya, kematian seseorang tidak boleh dibiarkan tanpa kepastian, terlebih ketika sejak awal pihak kepolisian telah melakukan langkah autopsi untuk mengetahui penyebab kematian korban.
Ia menilai keluarga korban dan masyarakat membutuhkan kejelasan mengenai hasil pemeriksaan tersebut.
Persoalannya bukan semata-mata apakah dokumen autopsi dipublikasikan atau tidak, melainkan apakah proses penyelidikan benar-benar berjalan dan menghasilkan kepastian hukum.
Apalagi, sejak awal terdapat dugaan overdosis yang berkembang di tengah masyarakat. Dugaan tersebut harus dibuktikan atau diluruskan berdasarkan hasil pemeriksaan medis, bukan dibiarkan menjadi spekulasi berkepanjangan.
Menurutnya, Polres Samosir harus memberikan penjelasan secara profesional dan tidak membiarkan pertanyaan masyarakat menggantung tanpa kepastian.
PERPOL NOMOR 9 TAHUN 2024: POLRI MEMILIKI ATURAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK
Persoalan keterbukaan informasi di lingkungan kepolisian sebenarnya telah memiliki landasan regulasi tersendiri.
Salah satunya adalah Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan Polri.
Peraturan tersebut berlaku sejak 5 September 2024.
Dalam regulasi tersebut, informasi publik di lingkungan Polri diklasifikasikan menjadi informasi yang dikecualikan, informasi yang wajib diumumkan secara serta-merta, informasi yang wajib tersedia setiap saat, dan informasi yang wajib disampaikan secara berkala.
Pasal 5 mengatur klasifikasi informasi tersebut, sedangkan Pasal 6 mengatur informasi yang dikecualikan berkaitan dengan kepentingan penegakan hukum.
Artinya, memang terdapat informasi tertentu yang tidak dapat dibuka kepada masyarakat apabila pengungkapannya berpotensi menghambat penyelidikan atau penyidikan.
Namun, pengecualian informasi harus memiliki dasar hukum dan mekanisme yang dapat dipertanggungjawabkan.
Tidak semestinya seluruh informasi mengenai perkembangan perkara dianggap rahasia tanpa penjelasan.
Polres Samosir tetap dapat memberikan keterangan mengenai status penanganan perkara, apakah hasil autopsi sudah diterima, apakah pemeriksaan toksikologi telah selesai, serta apakah penyelidikan masih berlangsung.
Sepanjang tidak membuka materi penyidikan yang dikecualikan, informasi tersebut penting untuk memberikan kepastian kepada masyarakat.
UU NOMOR 14 TAHUN 2008: KETERBUKAAN INFORMASI BUKAN SEKADAR PILIHAN
Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik juga menjadi dasar penting dalam persoalan ini.
Pasal 2 menegaskan bahwa setiap informasi publik pada dasarnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap pengguna informasi publik, kecuali informasi yang dikecualikan berdasarkan ketentuan undang-undang.
Pasal 7 mengatur kewajiban badan publik menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya.
Sementara itu, Pasal 11 mengatur informasi yang wajib tersedia setiap saat.
Adapun Pasal 22 memberikan mekanisme permohonan informasi publik. Badan publik wajib memberikan pemberitahuan tertulis paling lambat 10 hari kerja setelah permohonan diterima. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang paling lama 7 hari kerja dengan alasan tertulis.
Ketentuan ini memberikan jalan hukum bagi keluarga korban, masyarakat, maupun pihak yang memiliki kepentingan sah untuk mengajukan permohonan informasi melalui PPID Polri.
Jika permohonan ditolak, pemohon dapat menggunakan mekanisme keberatan dan penyelesaian sengketa informasi sesuai ketentuan yang berlaku.
Dengan demikian, persoalan ini tidak harus berhenti pada komunikasi informal antara wartawan dan pejabat kepolisian.
Ada mekanisme hukum yang dapat ditempuh untuk meminta pertanggungjawaban pelayanan informasi publik.
PERKA POLRI NOMOR 6 TAHUN 2023: KEHUMASAN POLRI HARUS MENJAWAB KEBUTUHAN INFORMASI MASYARAKAT
Selain regulasi pelayanan informasi publik, terdapat Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Kehumasan di Lingkungan Polri.
Regulasi ini mengatur penyelenggaraan kehumasan sebagai bagian dari pelaksanaan tugas kepolisian.
Komunikasi yang baik dengan masyarakat merupakan bagian penting dalam membangun kepercayaan publik terhadap institusi Polri.
Dalam konteks kasus kematian DLPH, fungsi kehumasan Polres Samosir seharusnya dapat menjadi jembatan komunikasi antara penyidik, pimpinan kepolisian, keluarga korban, media, dan masyarakat.
Kehumasan tidak hanya dibutuhkan ketika institusi menyampaikan keberhasilan, tetapi juga ketika masyarakat membutuhkan penjelasan mengenai perkara yang menjadi perhatian publik.
Transparansi yang proporsional justru dapat mencegah berkembangnya informasi yang keliru dan menjaga kepercayaan masyarakat terhadap kepolisian.
UU NOMOR 2 TAHUN 2002: POLRI WAJIB MENJALANKAN TUGAS PENEGAKAN HUKUM
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia memberikan landasan mengenai tugas pokok Polri.
Pasal 13 menegaskan bahwa tugas pokok Polri meliputi:
Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat.
Menegakkan hukum.
Memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
Ketentuan tersebut menjadi dasar bahwa setiap peristiwa yang diduga mengandung unsur tindak pidana harus ditangani sesuai prosedur dan kewenangan hukum.
Dalam perkara DLPH, penyidik perlu memastikan apakah hasil autopsi dan toksikologi telah memberikan petunjuk mengenai penyebab kematian.
Apabila ditemukan indikasi tindak pidana, penyelidikan harus ditindaklanjuti sesuai ketentuan hukum acara pidana.
Sebaliknya, apabila tidak ditemukan unsur tindak pidana, keputusan tersebut juga harus didasarkan pada hasil pemeriksaan dan pertimbangan hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kepastian hukum tidak boleh digantikan oleh dugaan, asumsi, ataupun pernyataan yang tidak disertai penjelasan.
KAPOLDA SUMATERA UTARA DIMINTA TURUN TANGAN
Mengingat belum adanya kepastian informasi setelah lebih dari lima bulan, redaksi menilai persoalan ini perlu mendapatkan perhatian dan pengawasan dari Kapolda Sumatera Utara.
Kapolda Sumatera Utara diharapkan meminta penjelasan kepada Kapolres Samosir mengenai perkembangan penanganan perkara kematian DLPH, termasuk status hasil autopsi dan pemeriksaan toksikologi dari RS Bhayangkara Medan.
Pengawasan tersebut penting untuk memastikan bahwa penanganan perkara berjalan profesional, objektif, transparan, dan akuntabel.
Apabila terdapat kendala administratif atau teknis dalam memperoleh hasil pemeriksaan forensik, hal tersebut perlu dijelaskan.
Apabila hasil pemeriksaan telah diterima, penyidik harus menjelaskan tindak lanjutnya sesuai ketentuan hukum.
Dan apabila ditemukan indikasi tindak pidana, penegakan hukum harus dilakukan tanpa pandang bulu.
Jangan sampai masyarakat kehilangan kepercayaan karena sebuah perkara kematian yang sejak awal telah mendapat perhatian publik justru tidak memperoleh penjelasan yang memadai.
JANGAN BIARKAN KELUARGA KORBAN MENUNGGU TANPA KEPASTIAN
Lima bulan lebih bukan waktu yang singkat bagi keluarga untuk menunggu jawaban mengenai penyebab meninggalnya anggota keluarga mereka.
Keluarga korban berhak memperoleh penjelasan mengenai hasil pemeriksaan medis sesuai ketentuan yang berlaku.
Masyarakat juga berhak mengetahui perkembangan penanganan perkara melalui mekanisme keterbukaan informasi publik.
Sementara kepolisian berkewajiban menjalankan tugas penegakan hukum secara profesional dan bertanggung jawab.
Polres Samosir harus memberikan jawaban yang jelas berdasarkan fakta, bukan sekadar pernyataan bahwa hasil pemeriksaan akan disampaikan kepada keluarga.
Apabila hasil autopsi telah diterima, jelaskan tindak lanjutnya. Apabila pemeriksaan toksikologi masih berlangsung, sampaikan perkembangan yang dapat diinformasikan. Apabila penyelidikan telah dihentikan, jelaskan dasar hukum dan mekanisme yang ditempuh.
Kematian seseorang bukan persoalan yang boleh dibiarkan menjadi misteri berkepanjangan.
Redaksi MitraBhayangkara.my.id mendesak Kapolres Samosir segera memberikan penjelasan resmi dan meminta Kapolda Sumatera Utara melakukan pengawasan terhadap penanganan perkara tersebut.
UNGKAP FAKTA SEBENARNYA!
Jangan biarkan dugaan overdosis menjadi satu-satunya narasi yang berkembang tanpa kepastian hasil pemeriksaan medis. Jangan biarkan keluarga korban terus menunggu tanpa jawaban. Dan jangan biarkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum terkikis akibat minimnya keterbukaan informasi.
Penegakan hukum harus memberikan kepastian, bukan meninggalkan pertanyaan.
Redaksi MitraBhayangkara.my.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada Kapolres Samosir, Kasat Reskrim Polres Samosir, Kapolda Sumatera Utara, RS Bhayangkara Medan, keluarga korban, serta seluruh pihak terkait sesuai Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan Kode Etik Jurnalistik.
(TIM INVESTIGASI MITRABHAYANGKARA.MY.ID)
