Jakarta | MitraBhayangkara.my.id
Oleh: Dr. Rido Hermawan, M.Sc.
Deputi PPNK Lemhannas RI periode 2024–2026, TA Pengajar Bidang Kewaspadaan Nasional Lemhannas RI 2019–2024, Dosen Bidang Manajemen FBIS Undira
Dunia tidak sedang sekadar mengalami perubahan. Tatanan global sedang mengalami tekanan yang dapat mengubah cara negara mempertahankan kepentingan, keamanan, ekonomi, energi, teknologi, bahkan kedaulatannya.
Pertanyaannya bagi Indonesia bukan lagi sekadar bagaimana bertahan ketika badai datang. Pertanyaan yang jauh lebih strategis adalah: apakah Indonesia akan terus menjadi objek dari perubahan global, atau mulai memiliki kemampuan untuk ikut membentuk arah perubahan tersebut?
Dunia yang Makin Rapuh
Dunia hari ini semakin sulit dibaca dengan pola lama. Persaingan Amerika Serikat dan Tiongkok tidak lagi hanya berlangsung melalui kekuatan militer dan perdagangan, tetapi juga teknologi, rantai pasok, mineral strategis, semikonduktor, kecerdasan buatan, energi, serta sistem keuangan.
Perang Rusia-Ukraina menunjukkan bahwa konflik regional dapat menghasilkan konsekuensi global. Ketegangan di Timur Tengah kembali memperlihatkan betapa rentannya jalur energi dan perdagangan dunia. Sementara kebijakan tarif, sanksi, dan pembatasan ekspor semakin sering digunakan sebagai instrumen politik dan ekonomi.
Indonesia Besar, Tetapi Tidak Otomatis Berdaulat
Indonesia memiliki modal strategis yang tidak kecil. BPS memproyeksikan jumlah penduduk Indonesia pada pertengahan 2026 mencapai sekitar 287,2 juta jiwa.
Namun jumlah penduduk, kekayaan sumber daya alam, dan posisi geografis tidak otomatis berubah menjadi kekuatan nasional. Kedaulatan harus dibangun melalui kemampuan mengendalikan faktor-faktor strategis yang menentukan keberlangsungan negara.
Energi: Pelajaran dari Badai Geopolitik
Energi merupakan salah satu titik paling sensitif. Ketika konflik geopolitik mengganggu pasokan minyak dan jalur pelayaran, negara-negara pengimpor energi akan segera merasakan dampaknya.
Implementasi B50 pada 2026 merupakan salah satu contoh kebijakan yang diarahkan untuk mengurangi ketergantungan terhadap impor solar sekaligus meningkatkan pemanfaatan sumber daya domestik.
Perang Dagang dan Ujian Diplomasi Ekonomi
Indonesia juga menghadapi perubahan besar dalam sistem perdagangan internasional. Tekanan tarif Amerika Serikat menjadi salah satu contoh bagaimana instrumen perdagangan semakin terkait dengan kepentingan geopolitik.
Indonesia dan Amerika Serikat telah menandatangani Agreement on Reciprocal Trade atau ART pada Februari 2026. Implementasi kesepakatan tersebut tetap menjadi agenda diplomasi ekonomi kedua negara.
Membentuk, Bukan Sekadar Bertahan
Indonesia tidak harus memilih menjadi bagian dari satu blok kekuatan. Justru kekuatan Indonesia terletak pada kemampuan memainkan politik luar negeri bebas dan aktif dengan pendekatan yang lebih adaptif.
Indonesia telah menjadi anggota penuh BRICS sejak Januari 2025. Di sisi lain, Indonesia tetap berada dalam proses aksesi OECD dan terus memperkuat hubungan dengan berbagai pusat ekonomi dunia.
Lima Pilar Kedaulatan Indonesia
1. Diplomasi Ketahanan
Politik luar negeri bebas aktif harus berkembang dari sekadar menjaga keseimbangan menjadi kemampuan membentuk agenda.
2. Kedaulatan Pangan dan Energi
Swasembada harus berarti memiliki kemampuan bertahan ketika rantai pasok global terganggu.
3. Hilirisasi yang Menghasilkan Teknologi
Pemerintah pada 2026 menempatkan 18 proyek hilirisasi prioritas dengan nilai investasi sekitar Rp618 triliun. Realisasi investasi sektor hilirisasi pada Semester I 2026 mencapai Rp300,1 triliun.
4. Kedaulatan Teknologi
Semikonduktor, kecerdasan buatan, pusat data, keamanan siber, sistem pembayaran digital, satelit, robotika, dan teknologi pertahanan akan semakin menentukan kekuatan negara.
Kerja sama Danantara dengan Arm pada 2026 menargetkan pengembangan hingga 15.000 talenta Indonesia dalam desain chip.
5. Diversifikasi Pasar Global
Indonesia harus memperluas perdagangan ke Afrika, Timur Tengah, Asia Selatan, Amerika Latin, dan kawasan Indo-Pasifik agar guncangan pada satu pasar tidak langsung mengguncang seluruh perekonomian.
Jalan Menuju Indonesia Emas 2045
Visi Indonesia Emas 2045 membutuhkan lebih dari sekadar pertumbuhan ekonomi. RPJPN 2025–2045 menempatkan transformasi sosial, transformasi ekonomi, transformasi tata kelola, serta ketahanan sosial budaya dan ekologi sebagai bagian dari agenda pembangunan jangka panjang.
Tantangan Terbesarnya Bukan Hanya dari Luar
Ancaman terbesar terhadap strategi geopolitik Indonesia tidak selalu berasal dari negara lain. Ia dapat muncul dari kelemahan internal: korupsi, regulasi yang tidak konsisten, birokrasi lambat, kesenjangan kualitas pendidikan, lemahnya riset, ketergantungan teknologi dan rendahnya produktivitas.
Dari Penonton Menjadi Pembentuk
Badai geopolitik global tidak akan berhenti hanya karena Indonesia memilih bersikap netral. Dunia yang semakin kompetitif justru menuntut Indonesia memiliki kapasitas untuk menentukan kepentingannya sendiri.
Kedaulatan bukan berarti berdiri sendirian. Kedaulatan berarti memiliki cukup kemampuan untuk memilih dengan siapa bekerja sama, kapan harus bernegosiasi, kapan harus menolak tekanan, dan kapan harus mengambil inisiatif.
Indonesia tidak perlu menunggu dunia berubah. Indonesia harus mulai membentuk masa depannya sendiri.
Catatan Redaksi: Artikel ini merupakan analisis/opini. Data dan konteks strategis telah disesuaikan dengan perkembangan informasi 2026.
