UNGARAN | MitraBhayangkara.my.id — Puluhan dokumen yang diajukan penyidik Polres Semarang belum mengakhiri pertanyaan mendasar dalam praperadilan Yohanes Sugiwiyarno, S.H., M.H. Di balik 69 bukti surat yang disampaikan pihak Termohon, persoalan yang hendak diuji justru menyangkut hal paling mendasar dalam proses pidana: apakah dasar hukum dan bukti yang digunakan untuk menetapkan Yohanes sebagai tersangka benar-benar memenuhi persyaratan hukum?
Perhatian pihak Yohanes tertuju pada dua dokumen terkait Surat Keterangan Catatan Kepolisian (SKCK) tahun 2018. Dokumen pertama berupa formulir permohonan SKCK, sedangkan dokumen kedua merupakan SKCK bernomor SKCK/YANMAS/16594/XI/2018/INTELKAM tertanggal 28 November 2018, yang menurut pihak pemohon diterbitkan secara resmi oleh kepolisian setelah pemeriksaan data.
Persoalan tersebut menjadi bagian penting dari upaya Yohanes menguji keabsahan penetapan dirinya sebagai tersangka melalui praperadilan Nomor 7/Pid.Pra/2026/PN Unr di Pengadilan Negeri Ungaran, Kabupaten Semarang.
Pertanyaan yang kini menjadi sorotan bukan semata-mata berapa banyak dokumen yang diajukan, melainkan apakah bukti tersebut dapat menjelaskan secara konkret perbuatan yang disangkakan kepada Yohanes dan memenuhi persyaratan hukum untuk menetapkan seseorang sebagai tersangka.
SKCK Diterbitkan Kepolisian, Mengapa Justru Menjadi Persoalan Pidana?
Dokumen konferensi pers Yohanes tertanggal 9 Oktober 2026 menyebut dua bukti yang menjadi perhatian utama pihak pemohon.
Bukti T-25 (1) berupa formulir permohonan SKCK tahun 2018. Sementara itu, bukti T-25 (2) berupa SKCK resmi bernomor SKCK/YANMAS/16594/XI/2018/INTELKAM tertanggal 28 November 2018.
Menurut dokumen tersebut, SKCK diterbitkan setelah pemeriksaan melalui sistem data kepolisian dan hasilnya disebut tidak menemukan catatan kriminal.
Yohanes mempertanyakan bagaimana kedua dokumen itu dapat dikaitkan dengan dugaan tindak pidana yang disangkakan kepadanya.
Pertanyaan ini layak memperoleh penjelasan yang terang. Apabila suatu dokumen diterbitkan oleh instansi resmi, perlu ditelusuri proses penerbitannya, isi dokumen, keterangan yang diberikan pemohon, serta hubungan setiap unsur tersebut dengan dugaan tindak pidana yang sedang diperiksa.
Namun, penerbitan SKCK oleh kepolisian tidak otomatis menghapus kemungkinan adanya persoalan pidana lain. Sebaliknya, keberadaan SKCK tersebut juga tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Yohanes melakukan pemalsuan.
Hal yang harus dibuktikan adalah perbuatan konkret yang disangkakan, unsur kesalahan yang relevan, serta bukti yang menghubungkan perbuatan tersebut dengan Yohanes.
Di sinilah substansi pembelaan Yohanes perlu ditempatkan. Proses hukum tidak semestinya hanya berhenti pada keberadaan dokumen, tetapi harus menjelaskan mengapa dokumen tersebut dianggap berkaitan dengan tindak pidana dan apa dasar pertanggungjawaban yang diarahkan kepada dirinya.
69 Bukti Surat Bukan Sekadar Persoalan Jumlah
Dalam persidangan pada 7 Oktober 2026, penyidik Polres Semarang selaku Termohon mengajukan 69 bukti surat. Kuasa hukum Yohanes, Parsugin Rakisa, mempertanyakan apakah dokumen-dokumen tersebut benar-benar mendukung dasar penetapan tersangka.
Secara hukum, banyaknya dokumen tidak otomatis menentukan kuat atau lemahnya dasar penetapan tersangka. Yang harus diperiksa adalah relevansi, keabsahan, serta hubungan bukti dengan perbuatan yang disangkakan.
Karena itu, keberatan pihak Yohanes perlu dibaca sebagai pertanyaan mengenai kualitas dasar hukum yang digunakan penyidik, bukan sekadar perdebatan mengenai jumlah dokumen.
Jika bukti yang diajukan tidak mampu menjelaskan hubungan antara Yohanes dan dugaan tindak pidana, persoalan tersebut patut diuji berdasarkan ruang lingkup pemeriksaan praperadilan dan ketentuan hukum yang berlaku.
Sebaliknya, kesimpulan mengenai ada atau tidaknya hubungan tersebut harus didasarkan pada pemeriksaan bukti dan argumentasi kedua pihak, bukan pada penilaian sepihak.
Ahli Pemohon Soroti Asas Legalitas dan Larangan Hukum Berlaku Surut
Persoalan lain yang mengemuka dalam persidangan adalah dasar hukum yang digunakan dalam penetapan tersangka.
Dalam sidang pada 7 Oktober 2026, pihak pemohon menghadirkan ahli teori hukum dan dosen filsafat hukum, Dr. Bernard L. Tanya, S.H., M.H.
Pandangan ahli itu menjadi salah satu argumentasi penting yang diajukan pihak pemohon. Namun, pandangan tersebut tetap harus dibedakan dari kesimpulan hakim mengenai sah atau tidaknya penetapan tersangka.
Dalam perkara yang menyangkut peristiwa pada 2018, pemeriksaan mengenai hukum yang berlaku pada saat perbuatan diduga terjadi menjadi penting. Penilaian tersebut harus memperhatikan ketentuan pidana yang relevan, aturan peralihan apabila ada, serta hukum yang berlaku pada saat tindakan penyidikan dilakukan.
Apabila benar terdapat penggunaan ketentuan pidana yang tidak dapat diterapkan terhadap peristiwa yang dipersoalkan, hal itu merupakan persoalan mendasar yang harus diuji secara hukum.
Karena itu, pertanyaan mengenai dasar hukum penetapan tersangka tidak boleh dianggap sepele. Kepastian mengenai ketentuan yang berlaku merupakan bagian penting dari perlindungan hak seseorang dalam proses pidana.
Yohanes Menggunakan Hak Hukum untuk Menguji Penetapan Tersangka
Praperadilan yang diajukan Yohanes merupakan upaya hukum untuk meminta pengujian terhadap tindakan penyidik yang menjadi objek permohonan.
Langkah tersebut tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa penetapan tersangka tidak sah. Namun, penggunaan mekanisme praperadilan juga tidak semestinya dipandang sebagai tindakan menghindari penegakan hukum.
Setiap orang berhak mengajukan keberatan melalui jalur yang disediakan undang-undang. Hak tersebut penting agar tindakan aparat dapat diperiksa berdasarkan persyaratan hukum, bukan semata-mata berdasarkan kewenangan institusi.
Dalam perkara Yohanes, terdapat sejumlah pertanyaan yang perlu dijawab melalui pengujian hukum:
- Apa dasar hukum yang digunakan untuk menetapkan Yohanes sebagai tersangka?
- Apakah ketentuan pidana yang digunakan relevan dengan peristiwa yang dipersoalkan?
- Apakah bukti yang diajukan memiliki hubungan yang cukup dengan dugaan tindak pidana dan Yohanes secara pribadi?
- Bagaimana SKCK tahun 2018 dan formulir permohonannya dinilai dalam konteks perkara?
- Apakah prosedur penetapan tersangka telah dilaksanakan sesuai ketentuan hukum yang berlaku?
Jawaban atas pertanyaan tersebut harus mengacu pada berkas perkara, argumentasi kedua pihak, dan penilaian hakim.
Putusan 13 Oktober 2026 Dinantikan
Berdasarkan informasi agenda persidangan yang disampaikan, Jumat, 9 Oktober 2026, merupakan agenda penyampaian kesimpulan para pihak. Sidang berikutnya dijadwalkan pada Selasa, 13 Oktober 2026, dengan agenda pengumuman putusan atau penetapan.
Juru Bicara Pengadilan Negeri Ungaran, Raden Anggara Kurniawan, menyatakan bahwa permohonan praperadilan tetap diproses dan hasilnya harus menunggu putusan hakim.
Dengan demikian, sebelum putusan resmi diumumkan, belum tepat untuk menyatakan permohonan Yohanes pasti dikabulkan atau ditolak.
Yang perlu menjadi perhatian adalah bagaimana hakim menilai dalil pemohon, jawaban Termohon, bukti surat, serta argumentasi ahli dalam batas kewenangan pemeriksaan praperadilan.
Bagi Yohanes, putusan tersebut menjadi bagian penting dari upayanya memperoleh kepastian hukum atas penetapan dirinya sebagai tersangka. Bagi publik, perkara ini juga menjadi kesempatan untuk melihat bagaimana mekanisme pengawasan yudisial terhadap tindakan penyidik dijalankan.
Membela Hak Yohanes, Mengedepankan Pengujian Hukum
Perkara ini tidak seharusnya dinilai hanya berdasarkan siapa yang mengajukan dokumen paling banyak atau siapa yang paling keras menyampaikan pendapat.
Hal yang lebih mendasar adalah apakah penetapan tersangka mempunyai dasar hukum yang dapat dipertanggungjawabkan dan apakah bukti yang digunakan memenuhi persyaratan yang berlaku.
Yohanes berhak mengajukan pembelaan, mempertanyakan relevansi dokumen yang dipersoalkan, serta meminta hakim menguji tindakan penyidik melalui mekanisme praperadilan.
Pada saat yang sama, Termohon berhak memberikan penjelasan dan mempertahankan dasar tindakannya di hadapan pengadilan.
Pewarta: 75
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi seluruh pihak terkait demi menjaga akurasi, keberimbangan, dan profesionalitas pemberitaan.
