BREAKING NEWS

Tiorita–PKS Kembali Satu Meja, Apa yang Dibahas di Balik “Program Pro Rakyat”?


Langkat | MitraBhayangkara.my.id - 
Pertemuan Plt. Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti dengan PKS Langkat kembali memperkuat komunikasi politik dan pemerintahan. Di balik agenda silaturahmi tersebut, terdapat jejak hubungan politik yang terbentuk sejak Pilkada Langkat 2024.

Pertemuan Pelaksana Tugas (Plt.) Bupati Langkat Tiorita Br. Surbakti dengan jajaran Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Langkat di kediamannya, Desa Raja Tengah, Kecamatan Kuala, Selasa (29/9/2026) malam, sekilas terlihat sebagai agenda silaturahmi politik biasa.

Namun, jika ditarik ke belakang, pertemuan tersebut memiliki konteks politik yang lebih panjang. PKS merupakan salah satu partai yang mendukung pasangan Syah Afandin–Tiorita dalam Pilkada Langkat 2024.

Pasangan tersebut kemudian ditetapkan sebagai Bupati dan Wakil Bupati Langkat terpilih setelah memperoleh 216.918 suara atau 55,37 persen.

Dari Koalisi Pilkada ke Komunikasi Pemerintahan

Dalam pertemuan 29 September 2026, jajaran PKS Langkat menyampaikan apresiasi terhadap program Pemerintah Kabupaten Langkat yang dinilai menyentuh kebutuhan masyarakat.

PKS juga menyatakan komitmen untuk terus membangun komunikasi dan memperkuat sinergi dengan Pemerintah Kabupaten Langkat.

Hubungan tersebut memiliki latar belakang politik yang jelas. Pada Pilkada Langkat 2024, PKS menjadi bagian dari kekuatan politik yang mendukung pasangan Syah Afandin–Tiorita.

Tiorita: Dukungan Menjadi Energi Pemerintahan

Tiorita menyampaikan apresiasi kepada PKS Langkat atas dukungan dan komunikasi yang terus terjalin sejak proses pencalonan hingga dirinya mendapat amanah sebagai Plt. Bupati Langkat.

“Dukungan ini tentunya menjadi semangat bagi kami untuk terus menjalankan program-program yang pro rakyat dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat Langkat.”

Tiorita juga menegaskan bahwa pemerintah daerah tidak dapat bekerja sendiri. Menurutnya, komunikasi dan kolaborasi dengan berbagai elemen daerah diperlukan agar pembangunan berjalan lebih efektif.

Tetapi Ada Batas yang Harus Tetap Dijaga

Dukungan partai politik terhadap pemerintah daerah tidak dengan sendirinya menunjukkan adanya pelanggaran. Partai politik merupakan bagian dari kehidupan demokrasi dan dapat berkomunikasi dengan pemerintah mengenai kebijakan publik.

Namun, ketika komunikasi politik bertemu dengan penyelenggaraan pemerintahan, transparansi tetap menjadi aspek penting.

Program yang disebut “pro rakyat” idealnya dapat diuji melalui indikator yang terukur: penerima manfaat, sumber dan besaran anggaran, mekanisme pelaksanaan, target program, serta hasil yang diterima masyarakat.

Dari Silaturahmi ke Pengawasan Publik

Pertemuan Tiorita dengan PKS Langkat membawa dua dimensi sekaligus: komunikasi politik dan penyelenggaraan pemerintahan.

Karena itu, ukuran keberhasilan kolaborasi tersebut bukan semata seberapa sering pertemuan dilakukan atau seberapa kuat pernyataan dukungan disampaikan.

Ukuran yang lebih konkret adalah apakah kebijakan pemerintah benar-benar menjawab persoalan masyarakat Langkat, memperbaiki pelayanan publik, meningkatkan kualitas pembangunan, memastikan program sosial tepat sasaran, serta dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka.

Pejabat dan Pengurus yang Hadir

Hadir Anggota DPRD Sumatera Utara dari Fraksi PKS Fatimah, Ketua PKS Langkat Ganda Wahyudi, anggota DPRD Langkat dari Fraksi PKS serta jajaran pengurus PKS Langkat.

Dari unsur Pemerintah Kabupaten Langkat hadir Kepala BPKAD Langkat Iskandarsyah, Kepala Dinas PPKB dan PPA Langkat Indri Nugraheni, Kepala Dinas Kominfo Langkat Wahyudiharto, Plt. Kepala Dinas PUTR Langkat Arie Ramadhany, Kasatpol PP Langkat Damaeka Putra Singarimbun, Kepala Kesbangpol Langkat Faisal Badawi serta Plt. Kabag Prokopim Langkat M. Nawawi.

Pertemuan berlangsung dalam suasana kekeluargaan. PKS menyatakan dukungannya terhadap program pemerintah yang dinilai berorientasi kepada kepentingan masyarakat, sementara Tiorita mengapresiasi komunikasi dan dukungan politik yang telah terjalin.

Di luar ruang silaturahmi tersebut, masyarakat tetap memiliki kepentingan yang lebih besar: memastikan setiap kebijakan pemerintah daerah dapat dipertanggungjawabkan dan memberikan manfaat nyata.


Pewarta: Fitra Hariadi Barus

Post a Comment

Selamat Datang

To be published, comments must be reviewed by the administrator *

Lebih baru Lebih lama
Post ADS 1