BOGOR, MitraBhayangkara.my.id — Ada dua persoalan yang kini menjadi perhatian dalam sidak Ombudsman Republik Indonesia di Lapas Kelas IIA Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat.
Pertama, dugaan adanya perlakuan atau fasilitas khusus bagi sebagian warga binaan. Kedua, persoalan akses pemeriksaan setelah tim Ombudsman mengaku sempat ditolak masuk ke area tertentu dan terjadi aksi saling dorong dengan petugas lapas.
Ombudsman RI dalam siaran persnya menyebut pemeriksaan dilakukan pada Rabu, 23 September 2026. Tim datang dengan membawa surat tugas untuk menjalankan fungsi pengawasan pelayanan publik. Namun, menurut Ombudsman, petugas sempat menolak akses tim untuk masuk ke area blok tertentu. :contentReference[oaicite:3]{index=3}
Situasi tersebut kemudian berkembang menjadi persoalan yang lebih serius. Setelah memperoleh akses, tim Ombudsman menemukan dugaan bangunan atau klaster hunian dengan fasilitas yang dinilai tidak lazim dibandingkan hunian warga binaan pada umumnya.
Sejumlah pemberitaan yang mengutip keterangan Ombudsman menyebut fasilitas tersebut antara lain berupa pendingin ruangan, televisi, kulkas, tempat tidur, ruang tamu, kamar mandi pribadi serta fasilitas lain yang disebut menyerupai hunian apartemen. Ombudsman juga menyampaikan adanya fasilitas seperti gym dan simulator golf yang ditemukan atau sedang dibangun. :contentReference[oaicite:4]{index=4}
Penghadangan Ombudsman Menjadi Pertanyaan Hukum
Peristiwa saling dorong antara tim pemeriksa Ombudsman dan petugas lapas menjadi bagian yang tidak kalah penting untuk diusut. Sebab, persoalannya bukan semata mengenai prosedur internal lapas, tetapi menyangkut pelaksanaan kewenangan lembaga negara yang mendapat mandat undang-undang.
Anggota Ombudsman RI Syafrida Rachmawati Rasahan membenarkan adanya aksi saling dorong tersebut. Ombudsman menyatakan tim sebelumnya telah membawa surat tugas yang ditandatangani pimpinan Ombudsman.
Ombudsman juga menegaskan bahwa lembaga tersebut mempunyai kewenangan melakukan pemeriksaan terhadap dugaan maladministrasi pelayanan publik. :contentReference[oaicite:5]{index=5}
Persoalan hukum menjadi semakin jelas karena Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia secara khusus mengatur larangan menghalangi pemeriksaan Ombudsman.
Pasal 44 UU Nomor 37 Tahun 2008 menyatakan bahwa setiap orang yang menghalangi Ombudsman dalam melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dapat dipidana dengan pidana penjara paling lama dua tahun atau denda paling banyak Rp1 miliar.
Dengan demikian, dugaan tindakan menghalangi pemeriksaan tidak otomatis berarti seseorang telah melakukan tindak pidana. Unsur pidananya tetap harus dibuktikan melalui proses pemeriksaan dan penegakan hukum. Namun, ketentuan Pasal 44 menunjukkan bahwa tindakan menghalangi pemeriksaan Ombudsman memang memiliki konsekuensi pidana apabila seluruh unsur pasalnya terbukti. :contentReference[oaicite:6]{index=6}
Didi Sungkono: Jangan Berhenti pada Persoalan Administratif
Pengamat hukum Dr. Didi Sungkono, S.H., M.H., menilai peristiwa tersebut perlu dibuka secara transparan. Menurutnya, apabila benar terjadi penghalangan terhadap pemeriksaan yang dilakukan berdasarkan surat tugas resmi, persoalan tersebut perlu diperiksa dari sisi hukum maupun administrasi pemerintahan.
"Penghadangan atau penghalangan tugas Ombudsman bukan persoalan yang boleh dianggap sepele. Kalau unsur Pasal 44 UU Ombudsman terpenuhi, tentu ada konsekuensi pidananya," ujar Didi Sungkono.
Didi juga menyoroti temuan fasilitas yang disebut menyerupai hunian apartemen. Ia meminta dugaan adanya pemberian fasilitas khusus kepada warga binaan ditelusuri berdasarkan bukti, termasuk siapa yang menggunakan, siapa yang memberikan kewenangan, bagaimana fasilitas tersebut dibangun atau disediakan, serta apakah terdapat transaksi atau penyalahgunaan kewenangan.
"Kalau benar ada pemberian fasilitas khusus melalui penyalahgunaan kewenangan atau transaksi tertentu, maka harus diusut berdasarkan fakta dan bukti. Jangan berhenti pada pemeriksaan administratif," kata Didi.
Temuan Fasilitas Mewah Belum Berarti Pelanggaran Pidana Terbukti
Dalam pemberitaan yang berkembang, muncul berbagai dugaan mengenai siapa yang menggunakan bangunan tersebut. Namun, identitas penghuni dan status masing-masing bangunan masih memerlukan verifikasi resmi.
ANTARA melaporkan bahwa Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan Jawa Barat masih melakukan pendalaman terhadap temuan Ombudsman. Kepala Kanwil Ditjenpas Jawa Barat Yudi Suseno menyatakan pihaknya menunggu hasil pemeriksaan agar kesimpulan tidak prematur. :contentReference[oaicite:7]{index=7}
Ditjenpas juga belum menjelaskan secara final siapa warga binaan yang diduga memperoleh fasilitas tersebut. Karena itu, dugaan mengenai penerima fasilitas maupun pihak yang bertanggung jawab perlu ditempatkan sebagai materi pemeriksaan, bukan sebagai fakta pidana yang telah terbukti.
Pada sisi lain, terdapat penjelasan dari pihak pemasyarakatan bahwa area yang menjadi sorotan berkaitan dengan kawasan asimilasi dan rumah dinas. Perbedaan penjelasan mengenai fungsi bangunan tersebut justru menjadi bagian penting yang perlu diverifikasi melalui dokumen, tata ruang, daftar penghuni, serta dasar penggunaan fasilitas. :contentReference[oaicite:8]{index=8}
UU ASN Tidak Otomatis Membuat Petugas Dapat Dipidana
Dalam naskah yang beredar, UU Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara juga disebut sebagai dasar untuk mempidanakan petugas. Secara hukum, penyebutan tersebut perlu diluruskan.
UU Nomor 20 Tahun 2023 memang merupakan undang-undang yang mengatur ASN dan menekankan profesionalitas, akuntabilitas, pelayanan publik serta pemerintahan yang bersih dari korupsi, kolusi dan nepotisme. Namun, pelanggaran terhadap ketentuan ASN tidak dengan sendirinya berarti seseorang terbukti melakukan tindak pidana korupsi. :contentReference[oaicite:9]{index=9}
Apabila dalam pemeriksaan ditemukan dugaan korupsi, suap, gratifikasi, penyalahgunaan kewenangan yang memenuhi unsur tindak pidana, atau tindak pidana lainnya, maka penegak hukum dapat menentukan pasal pidana yang relevan berdasarkan fakta dan alat bukti.
Komisi XIII DPR Diminta Mengawasi
Didi Sungkono juga mendorong DPR RI menjalankan fungsi pengawasan terhadap persoalan tersebut. Menurutnya, pemanggilan atau forum klarifikasi dapat menjadi ruang untuk mempertemukan keterangan Ombudsman dengan penjelasan pihak pemasyarakatan.
"Yang penting seluruh fakta dibuka. Ombudsman harus dapat menjalankan fungsi pengawasan, sementara pihak lapas juga harus diberi ruang untuk menjelaskan prosedur dan dasar penggunaan bangunan tersebut," ujarnya.
Dorongan tersebut menjadi relevan karena persoalan yang muncul bukan hanya mengenai fasilitas warga binaan, tetapi juga menyangkut transparansi, pengawasan pelayanan publik dan tata kelola lembaga pemasyarakatan.
Ada Dua Pertanyaan Besar yang Belum Terjawab
Dari rangkaian fakta yang telah disampaikan Ombudsman dan penjelasan sementara Ditjenpas, sedikitnya terdapat dua pertanyaan utama yang masih menunggu jawaban resmi.
- Apa dasar hukum, administrasi, dan peruntukan bangunan dengan fasilitas yang ditemukan Ombudsman?
- Mengapa tim Ombudsman sempat mengalami penolakan akses ketika membawa surat tugas untuk melakukan pemeriksaan?
Jawaban atas dua pertanyaan tersebut penting untuk menentukan apakah persoalan berhenti pada kesalahpahaman prosedural, pelanggaran disiplin, maladministrasi, atau justru terdapat dugaan tindak pidana yang harus ditangani aparat penegak hukum.
Transparansi Menjadi Kunci
Peristiwa di Lapas Cibinong pada akhirnya tidak cukup diselesaikan dengan saling bantah. Publik membutuhkan penjelasan berbasis dokumen dan hasil pemeriksaan.
Apabila fasilitas tersebut memang diperuntukkan bagi rumah dinas atau program asimilasi, dasar penggunaan, daftar peruntukan, mekanisme pengawasan dan status penghuninya perlu dijelaskan secara terbuka.
Sebaliknya, apabila pemeriksaan resmi menemukan adanya fasilitas khusus yang diberikan secara ilegal kepada warga binaan, penyalahgunaan kewenangan, pungutan, transaksi, atau bentuk pelanggaran lainnya, maka aparat penegak hukum perlu menindaklanjutinya sesuai ketentuan hukum.
Dalam konteks penghalangan pemeriksaan, Pasal 44 UU Ombudsman memberikan batas hukum yang jelas. Tetapi penentuan ada atau tidaknya tindak pidana tetap membutuhkan proses hukum, pemeriksaan saksi, alat bukti dan pembuktian terhadap unsur pasal. :contentReference[oaicite:10]{index=10}
Kasus ini karena itu masih menyisakan pekerjaan besar: memastikan fungsi setiap bangunan, mengidentifikasi penggunanya, menelusuri sumber fasilitas, memeriksa rantai kewenangan serta memastikan apakah terjadi pelanggaran hukum atau tidak.
MitraBhayangkara.my.id akan terus memantau perkembangan pemeriksaan Ombudsman dan Ditjenpas Jawa Barat serta membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak-pihak yang disebut dalam pemberitaan ini.
Pewarta: Redho Fitriyadi
