MERANTI, RIAU -Mitrabhayangkara.my.id Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi ( LSM - KPK ) meminta dan mengajak masyarakat dapat ikut andil dan berperan aktif untuk mengawasi semua pembangunan proyek yang sedang maupun yang akan dikerjakan demi untuk kemajuan Kabupaten Kepulauan Meranti sebagai mana yang diharapkan.
Kata M. Rafi, " LSM Komunitas Pemberantas Korupsi ( LSM - KPK ) mengajak masyarakat Meranti untuk bersama - sama ikut berperan aktif untuk melakukan pengawasan terhadap pembangunan proyek - proyek yang ada di Kabupaten Kepulauan Meranti, Riau, termasuk saat ini proyek pembangunan program revitalisasi satuan pendidikan Tahun Anggaran 2026 dengan pagu anggaran yang mencapai Rp18.040.125.163 untuk 97 satuan pendidikan ( sekolah ) yang tersebar di masing - masing kecamatan di Kabupaten Kepulauan Meranti.
Sehingga proyek yang dilaksanakan bisa optimal dengan menghasilkan mutu yang berkualitas sesuai harapan demi untuk kemajuan dan kesejahteraan dunia pendidikan dan daerah Kabupaten Kepulauan Meranti ", papar Ketua Devisi Investigasi Lembaga Swadaya Masyarakat Komunitas Pemberantas Korupsi ( LSM - KPK ) saat ngobar di salah satu kafe jl. antara bengkalis kepada rekan-rekan insan pers Kamis pagi ( 20/8/2026 ).
" Berdasarkan informasi yang kita peroleh, bahwa proyek pembangunan program revitalisasi satuan pendidikan Tahun Anggaran 2026 di Kaputen Kepulauan Meranti seperti :
SD Negeri 9 Selatpanjang Timur dengan pagu sebesar Rp1.886.949.420,
SD Negeri 7 Selatpanjang Selatan Rp1,6 miliar, SD Negeri 3 Teluk Samak Rp1.521.540.407 dan
SD Negeri 10 Selatpanjang Timur Rp1.296.675.000.
SD Negeri 14 Baran Melintang sebesar Rp807 juta,
SD Negeri 7 Teluk Belitung Rp703 juta dan
SD Negeri 15 Teluk Belitung Rp665,5 juta.
Sementara satuan pendidikan lainnya yang tersebar di masing - masing kecamatan baik yang sedang dan yang akan dikerjakan memiliki pagu yang berbeda ",
Ia juga mengatakan ," sosial kontrol dari publik dan atau peran aktif masyarakat terhadap berbagai pengawasan pembangunan yang ada selama ini sangat memberikan kontribusi positif yang dibutuhkan dan amat terasa sangat dapat membantu kerjanya pemerintah maupun aparat penegak hukum di Negara Republik Indonesia yang kita cintai ini. demi mewujudkan sistem dan tata kelola pemerintahan yang transparan agar bersih dan bebas dari praktek KKN yang kita dambakan dapat berjalan dengan sebaik - bainya terutama menyangkut kepentingan dan penggunaan uang rakyat ", tutup Ketua Devisi Investigasi LSM Komunitas Pemberantas Korupsi, Muhamad Rafi. ( Tim )
