SAMOSIR, MitraBhayangkara.my.id — Penggunaan ambulans atau mobil jenazah milik RSUD dr. Hadrianus Sinaga kembali menjadi perhatian publik. Bukan semata soal layanan pengantaran jenazah, melainkan mengenai transparansi tarif, mekanisme pembayaran, serta pertanggungjawaban atas setiap penerimaan yang dibayarkan masyarakat.
Pertanyaan yang kini mengemuka cukup sederhana: ketika ambulans atau mobil jenazah berangkat mengantarkan jenazah dan masyarakat membayar tarif, ke mana uang tersebut bermuara?
Apakah setiap pembayaran langsung tercatat sebagai penerimaan resmi Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD? Apakah masyarakat memperoleh kuitansi atau bukti pembayaran resmi? Siapa yang menerima uang tersebut di lapangan? Dan bagaimana mekanisme pencatatan serta penyetorannya ke rekening atau sistem keuangan rumah sakit?
Pertanyaan-pertanyaan tersebut penting dijawab karena ambulans maupun mobil jenazah yang digunakan merupakan fasilitas pelayanan rumah sakit pemerintah daerah. Setiap penerimaan yang bersumber dari pelayanan kepada masyarakat semestinya memiliki dasar tarif yang jelas, mekanisme pembayaran yang transparan, pencatatan administratif, serta pertanggungjawaban keuangan yang dapat ditelusuri.
Bukan Menuduh, tetapi Meminta Transparansi
MitraBhayangkara.my.id tidak sedang menuduh telah terjadi penyimpangan dalam penggunaan ambulans atau mobil jenazah RSUD dr. Hadrianus Sinaga.
Namun, prinsip keterbukaan publik mengharuskan adanya penjelasan ketika masyarakat mempertanyakan bagaimana sebuah penerimaan layanan dikelola.
Justru karena menyangkut fasilitas publik, informasi mengenai tarif dan mekanisme penerimaannya penting diketahui masyarakat.
Publik berhak mengetahui setidaknya:
Berapa tarif resmi penggunaan ambulans atau mobil jenazah?
Apa dasar hukum atau keputusan yang menetapkan tarif tersebut?Apakah pembayaran dilakukan langsung melalui kasir atau mekanisme resmi BLUD?
Apakah setiap pengguna mendapatkan kuitansi atau bukti pembayaran?
Siapa petugas yang berwenang menerima pembayaran?
Bagaimana penerimaan tersebut dicatat dalam pembukuan rumah sakit?
Berapa kali ambulans atau mobil jenazah digunakan masyarakat dalam satu tahun?
Berapa nilai total penerimaan dari layanan tersebut?
Apakah seluruh penerimaan telah disetorkan dan tercatat dalam sistem keuangan BLUD?
Pertanyaan tersebut bukan sekadar persoalan administratif. Jawabannya berkaitan dengan akuntabilitas pengelolaan uang yang berasal dari masyarakat.
Tarif Harus Memiliki Dasar yang Jelas
Dalam pengelolaan BLUD, penerimaan dari pelayanan kepada masyarakat pada prinsipnya tidak boleh berjalan tanpa mekanisme administrasi yang jelas.
Karena itu, apabila terdapat tarif penggunaan ambulans atau mobil jenazah, masyarakat semestinya dapat memperoleh informasi mengenai nominal tarif, komponen biaya, dasar penetapan tarif, serta prosedur pembayarannya.
Transparansi tersebut sekaligus menjadi perlindungan bagi rumah sakit.
Dengan sistem pembayaran yang jelas dan terdokumentasi, rumah sakit dapat menunjukkan bahwa seluruh penerimaan telah dikelola sesuai ketentuan. Sebaliknya, apabila mekanisme pembayaran tidak dijelaskan secara terbuka, ruang pertanyaan publik akan semakin besar.
Dari Ambulans ke Pertanggungjawaban Keuangan
Persoalannya bukan berhenti pada berapa rupiah yang dibayarkan oleh keluarga pengguna jasa.
Yang lebih penting adalah jejak administrasinya.
Sebuah transaksi pelayanan publik idealnya dapat ditelusuri sejak tarif ditetapkan, pembayaran diterima, bukti transaksi diterbitkan, penerimaan dicatat, hingga uang tersebut masuk dalam sistem pertanggungjawaban keuangan rumah sakit.
Dengan demikian, apabila suatu saat masyarakat, auditor, atau lembaga pengawas meminta penjelasan, seluruh transaksi dapat diverifikasi berdasarkan dokumen yang tersedia.
Di sinilah transparansi menjadi penting.
Publik Menunggu Jawaban Direktur RSUD
Pertanyaan tersebut kini diarahkan kepada Direktur RSUD dr. Hadrianus Sinaga.
Masyarakat membutuhkan penjelasan yang konkret, bukan sekadar pernyataan bahwa pelayanan ambulans atau mobil jenazah telah berjalan.
Publik ingin mengetahui berapa tarifnya, bagaimana cara membayarnya, siapa yang menerima, apakah ada kuitansi, dan ke mana penerimaan tersebut dicatat serta disetorkan.
Jika seluruh mekanisme telah berjalan sesuai ketentuan, penjelasan terbuka justru dapat menjadi klarifikasi sekaligus memastikan tidak ada ruang bagi spekulasi.
Sebaliknya, jika terdapat persoalan administratif, transparansi dapat menjadi pintu awal untuk melakukan pembenahan.
Pada akhirnya, persoalan ini bukan tentang mencari siapa yang salah.
Ini tentang memastikan bahwa setiap rupiah yang dibayarkan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan fasilitas publik memiliki jejak administrasi yang jelas dan dapat dipertanggungjawabkan.
Jenazah mungkin telah tiba di tempat tujuan. Namun pertanyaan publik mengenai tujuan akhir uang tarif ambulans masih menunggu jawaban.
Kini, publik menanti penjelasan resmi dari Direktur RSUD dr. Hadrianus Sinaga.
(Pewarta: Andi Naibaho)
MitraBhayangkara.my.id membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi pihak RSUD dr. Hadrianus Sinaga maupun pihak terkait untuk memberikan penjelasan mengenai tarif, mekanisme pembayaran, pencatatan, dan pertanggungjawaban penerimaan layanan ambulans atau mobil jenazah.
