Pontianak Kalimantan Barat // Mitrabhayangkar.my.id – Pelantikan Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar sebagai Kepala Kepolisian Daerah (Kapolda) Kalimantan Barat disambut dengan harapan besar dari berbagai kalangan masyarakat. Pergantian kepemimpinan tersebut dinilai bukan sekadar rotasi jabatan, melainkan momentum strategis untuk melakukan pembenahan menyeluruh terhadap kinerja Polda Kalbar, baik dalam aspek penegakan hukum maupun tata kelola internal institusi.
Masyarakat berharap kepemimpinan baru mampu menghadirkan penegakan hukum yang adil, profesional, transparan, dan tidak tebang pilih. Berbagai persoalan hukum yang selama ini menjadi perhatian publik diharapkan dapat ditangani secara serius, cepat, dan akuntabel sehingga mampu meningkatkan kembali kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.
Harapan tersebut disampaikan Pengamat Hukum dan Kebijakan Publik Kalimantan Barat, Dr. Herman Hofi Munawar, saat dimintai tanggapannya pada Minggu (5/7/2026).
Menurut Herman, sebagai provinsi yang memiliki kekayaan sumber daya alam yang melimpah, Kalimantan Barat masih menghadapi berbagai persoalan serius, mulai dari dugaan aktivitas pertambangan ilegal, pelanggaran di sektor perkebunan, hingga eksploitasi sumber daya alam yang dinilai belum memberikan manfaat optimal bagi kesejahteraan masyarakat.
"Berbagai aktivitas tersebut justru berpotensi menimbulkan kerusakan lingkungan, konflik sosial, serta kerugian bagi negara maupun masyarakat. Karena itu, masyarakat berharap Kapolda Kalbar yang baru mampu memperkuat sistem penegakan hukum terhadap berbagai tindak pidana di sektor sumber daya alam. Pengawasan yang selama ini dinilai masih lemah perlu diperkuat melalui langkah penegakan hukum yang tegas, profesional, dan bebas dari intervensi," ujarnya.
Selain persoalan sumber daya alam, Herman menilai tantangan besar lainnya adalah penanganan kejahatan lintas batas. Posisi Kalimantan Barat yang berbatasan langsung dengan Malaysia menjadikan wilayah ini rawan terhadap berbagai tindak kejahatan transnasional, seperti penyelundupan, perdagangan orang, peredaran narkotika, perdagangan satwa dilindungi, hingga berbagai bentuk kejahatan lintas negara lainnya.
Menurutnya, kondisi tersebut memerlukan strategi penegakan hukum yang lebih adaptif melalui peningkatan koordinasi antarlembaga, penguatan pengawasan wilayah perbatasan, serta optimalisasi fungsi intelijen dan penindakan.
Namun demikian, Herman menegaskan bahwa harapan terbesar masyarakat sesungguhnya tidak hanya tertuju pada penegakan hukum di tengah masyarakat, tetapi juga pada reformasi internal di lingkungan Polda Kalbar.
"Pembenahan organisasi merupakan fondasi utama dalam membangun institusi kepolisian yang profesional, bersih, akuntabel, dan dipercaya publik," katanya.
Ia menilai terdapat sejumlah aspek yang perlu menjadi perhatian utama Kapolda Kalbar yang baru, di antaranya peningkatan profesionalisme penyidik, penguatan kompetensi teknis personel, transparansi dalam proses penanganan perkara, serta pencegahan berbagai praktik yang berpotensi mencederai rasa keadilan masyarakat.
"Integritas seluruh personel harus menjadi prioritas sehingga citra kepolisian semakin baik dan terbebas dari perilaku yang dapat merusak kepercayaan publik," tegasnya.
Herman juga menyoroti pentingnya penguatan sistem pengawasan internal. Menurutnya, momentum serah terima jabatan Inspektur Pengawasan Daerah (Irwasda) harus dimanfaatkan untuk memperkuat fungsi pengawasan internal sebagai instrumen pencegahan penyimpangan di lingkungan kepolisian.
"Pengawasan internal yang efektif merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan institusi kepolisian yang bersih, profesional, dan akuntabel," ujarnya.
Di sisi lain, lanjut Herman, inovasi pelayanan publik juga harus terus dikembangkan agar pelayanan kepolisian semakin cepat, mudah diakses, responsif, serta mampu menjawab berbagai tantangan keamanan yang terus berkembang.
Ia mengakui bahwa harapan tersebut bukanlah pekerjaan yang ringan. Sebagai Polda Tipe A, Polda Kalbar memiliki wilayah kerja yang luas dengan karakteristik geografis dan sosial yang beragam, termasuk kawasan perbatasan negara yang memiliki tingkat kerawanan tinggi.
"Kondisi tersebut menuntut kepemimpinan yang kuat, kemampuan manajerial yang baik, serta keberanian untuk melakukan pembenahan secara menyeluruh," katanya.
Untuk itu, Herman menilai sejumlah langkah strategis perlu segera dilakukan, antara lain mengevaluasi secara menyeluruh kinerja satuan fungsi, khususnya Direktorat Reserse Kriminal Umum (Ditreskrimum) dan Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditreskrimsus), memperkuat akuntabilitas penyidik melalui sistem pengawasan yang lebih transparan, mengoptimalkan program community policing guna mempererat hubungan antara Polri dan masyarakat, serta memprioritaskan penyelesaian perkara-perkara yang menjadi perhatian publik secara profesional, cepat, transparan, dan berkeadilan.
"Masyarakat Kalimantan Barat berharap kepemimpinan Irjen Pol. Alberd Teddy Benhard Sianipar mampu membawa Polda Kalbar menjadi institusi yang semakin profesional, modern, berintegritas, serta semakin dipercaya masyarakat. Momentum pergantian kepemimpinan ini diharapkan menjadi titik awal lahirnya perubahan nyata dalam penegakan hukum dan pelayanan publik di Bumi Khatulistiwa," ujarnya.
Di akhir keterangannya, Herman berharap amanah besar yang diemban Kapolda Kalbar yang baru dapat dijalankan dengan penuh integritas dan tanggung jawab demi terwujudnya keamanan, keadilan, kepastian hukum, serta meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi Kepolisian di Kalimantan Barat.
Pewarta:Budiman
