Banjarbaru, Kalimantan Selatan, Mitra Bhayangkara,my,id – Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan bersama Polda Kalimantan Selatan dan PT Pertamina Patra Niaga membahas persoalan kelangkaan serta antrean panjang bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi yang terjadi di sejumlah wilayah di Kalimantan Selatan.
Pembahasan tersebut berlangsung dalam pertemuan yang digelar di ruang kerja Kapolda Kalimantan Selatan di Banjarbaru, Selasa (2/6/2026), yang dihadiri Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin, Kapolda Kalsel Irjen Pol. Rosyanto Yudha Hermawan, Plh Sekdaprov Kalsel Subhan Noor Yaumil, serta jajaran PT Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan.
Turut hadir dalam pertemuan itu sejumlah pejabat utama Polda Kalsel, di antaranya Wakapolda, Irwasda, Karo Ops, Dirreskrimum, Dirreskrimsus, Wadir Polair, dan Kasubdit Ekonomi Dit Intelkam. Sementara dari Pertamina hadir Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Isfahani, serta Area Manager Pertamina Patra Niaga Kalsel, Bondan Tri Wibowo.
Dalam pertemuan tersebut, berbagai persoalan terkait distribusi BBM bersubsidi menjadi fokus pembahasan. Berdasarkan hasil evaluasi awal, terdapat sejumlah faktor yang diduga menjadi penyebab antrean panjang dan kelangkaan BBM di beberapa daerah.
Di antaranya adalah adanya indikasi penimbunan BBM oleh oknum tertentu, praktik premanisme dalam rantai distribusi, hingga lemahnya pengawasan terhadap penggunaan QR Code sebagai instrumen pengendalian pembelian BBM subsidi.
Padahal, berdasarkan data kuota yang telah ditetapkan pemerintah, ketersediaan BBM bersubsidi di Kalimantan Selatan secara teoritis masih mencukupi kebutuhan masyarakat sehingga tidak seharusnya terjadi kelangkaan maupun antrean panjang.
Executive General Manager Pertamina Patra Niaga Regional Kalimantan, Isfahani, menjelaskan bahwa saat ini penyaluran BBM subsidi, khususnya solar, telah menggunakan sistem QR Code untuk mengontrol pembelian oleh konsumen.
“Penyaluran BBM subsidi sudah menggunakan mekanisme QR Code yang terintegrasi dengan pembatasan volume pembelian. Sistem ini dirancang untuk memastikan BBM subsidi disalurkan kepada pihak yang berhak sesuai ketentuan yang berlaku,” jelasnya.
Ia menambahkan bahwa petugas SPBU memiliki tanggung jawab melakukan verifikasi langsung terhadap pengguna QR Code saat transaksi berlangsung. Namun demikian, masih terdapat sejumlah tantangan dalam implementasi pengawasan di lapangan.
“Kami mengakui masih terdapat kendala dalam pengawasan penggunaan QR Code serta kepatuhan pengguna. Karena itu evaluasi dan penyempurnaan sistem akan terus dilakukan agar pengendalian distribusi BBM subsidi semakin efektif,” ujarnya.
Sementara itu, Gubernur Kalimantan Selatan H. Muhidin menegaskan bahwa pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi harus diperkuat agar tidak terjadi penyalahgunaan yang merugikan masyarakat.
“Perlu dilakukan penguatan sistem pengendalian penggunaan QR Code. Salah satu yang perlu dikaji adalah integrasi data kendaraan melalui STNK sehingga penggunaan BBM subsidi bisa lebih terkontrol dan meminimalkan potensi penyalahgunaan,” terangnya.
Gubernur juga meminta Pertamina menjelaskan secara rinci mekanisme pengawasan barcode atau QR Code serta langkah-langkah konkret yang akan dilakukan untuk mengatasi persoalan antrean dan kelangkaan BBM yang terjadi di lapangan.
Selain itu, Muhidin menilai distribusi BBM dari depo hingga ke SPBU perlu diatur secara lebih terkoordinasi dan merata guna mencegah keterlambatan pasokan maupun penumpukan antrean di daerah tertentu.
“Kita memerlukan sinergi yang lebih kuat antara Pertamina, pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan pengelola SPBU agar distribusi BBM berjalan lancar, tepat sasaran, dan benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat,” tegasnya.
Dari hasil pertemuan tersebut disepakati bahwa pengawasan terhadap distribusi BBM subsidi akan ditingkatkan melalui koordinasi lintas instansi. Dugaan penimbunan dan praktik premanisme dalam rantai distribusi juga akan menjadi perhatian serius untuk ditindaklanjuti.
Pertamina juga diminta melakukan evaluasi menyeluruh terhadap sistem QR Code agar lebih efektif dalam mengawasi penyaluran BBM subsidi. Selain itu, pengaturan distribusi dan pengisian BBM dari depo akan diperbaiki agar pasokan di seluruh wilayah Kalimantan Selatan tetap terjaga.
Hasil pembahasan ini selanjutnya akan menjadi bahan tindak lanjut bersama antara Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan, Polda Kalimantan Selatan, dan PT Pertamina Patra Niaga guna memastikan distribusi BBM bersubsidi berjalan lancar, tepat sasaran, dan mampu memenuhi kebutuhan masyarakat Kalimantan Selatan.(88)
