Bandung,Jabar,MitraBhayangkara. my.id - Rencana Pemerintah Provinsi Jawa Barat yang akan mengubah skema Bantuan Pendidikan Menengah Universal (BPMU) menjadi program beasiswa langsung kepada siswa menuai penolakan dari sejumlah pihak, terutama dari kalangan sekolah swasta di berbagai daerah.
Kebijakan yang disebut sebagai upaya mengefektifkan bantuan pendidikan tersebut dinilai justru bisa menyulitkan sekolah swasta, terutama dalam hal pembiayaan operasional dan honorarium guru honorer yang selama ini turut terbantu melalui dana BPMU.
Menurut Forum Kepala Sekolah Swasta (FKSS) Kabupaten Bandung Barat, BPMU bukan sekadar bantuan bagi siswa, tetapi juga bentuk dukungan nyata bagi sekolah swasta dalam mempertahankan mutu pendidikan.
“Kalau BPMU dihapus dan diganti dengan beasiswa per siswa, maka sekolah kehilangan sumber daya untuk menggaji guru dan menutupi biaya operasional. Ini bisa berpengaruh pada kualitas pembelajaran,” ujar salah satu perwakilan FKSS, Senin (13/10/2025).
Sementara itu, sejumlah pemerhati pendidikan menilai bahwa perubahan skema bantuan sebaiknya dilakukan dengan kajian mendalam dan dialog terbuka, agar tidak menimbulkan kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta.
Mereka mengingatkan bahwa selama ini BPMU berperan besar dalam menjaga keberlangsungan sekolah swasta di Jawa Barat yang menampung ribuan siswa dari keluarga menengah ke bawah.
Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Barat hingga berita ini diterbitkan belum memberikan keterangan resmi terkait waktu dan mekanisme pasti penggantian BPMU menjadi beasiswa.
Namun, sumber internal menyebutkan bahwa rencana tersebut masih dalam tahap evaluasi dan kajian teknis oleh pihak pemerintah provinsi.
Meski demikian, suara penolakan terus mengalir dari berbagai wilayah, termasuk Bandung, Cirebon, dan Sukabumi. Para pengelola sekolah berharap pemerintah mempertimbangkan kembali kebijakan tersebut demi keberlangsungan pendidikan yang adil bagi semua pihak.
(Yos)
