MitraBhayangkara.my.id, Dairi - Warga di Kabupaten Dairi, Sumatera Utara, dihantui kecurigaan terhadap proyek pembangunan parit di Jalan Lintas Provinsi Sumatera Utara. Proyek yang menggunakan dana negara ini terkesan "siluman" karena tidak memasang papan proyek, padahal hal ini diwajibkan oleh Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik (KIP) Nomor 14 Tahun 2008 dan Perpres Nomor 54 Tahun 2010 dan Nomor 70 Tahun 2012.
UU tersebut menetapkan bahwa setiap pekerjaan bangunan fisik yang dibiayai oleh negara wajib memasang papan nama proyek sebagai bentuk transparansi pertanggungjawaban terhadap publik. Pasalnya, dana yang digunakan untuk proyek ini berasal dari uang rakyat dan harus dipertanggungjawabkan dengan jelas.
Ketiadaan papan proyek di lokasi proyek pembangunan parit di Desa Sigalingging, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi, menimbulkan kecurigaan di tengah masyarakat. "Mana papan proyeknya? Kok gak ada? Padahal proyek ini kan pakai uang negara," ujar salah seorang warga yang enggan disebutkan namanya.
Wartawan Mitra Bhayangkara yang menanyakan keberadaan papan proyek kepada pengawas proyek hanya mendapat jawaban bahwa papan proyek belum selesai dicetak. Nomor telepon pemborong yang diberikan oleh pengawas juga tidak tersambung.
Selain ketiadaan papan proyek, warga juga curiga dengan kualitas proyek. Mereka menduga proyek ini merupakan proyek "asal jadi" dengan penggunaan material yang kurang berkualitas. "Lihat saja pasirnya, dicampur tanah. Terus perbandingan materialnya juga gak benar, 4 pasir, 1 beko, 1 sak semen. Gimana mau kuat paritnya kalau begini," ungkap warga lainnya.
Ketiadaan transparansi dalam proyek ini menimbulkan pertanyaan besar tentang akuntabilitas penggunaan dana negara. Warga berharap pihak terkait segera menyelidiki proyek ini agar tidak merugikan masyarakat dan negara.
Mitra Bhayangkara, media yang mengungkap kasus ini, menyerukan agar dilakukan pemantauan dan investigasi lebih lanjut terhadap proyek pembangunan parit tersebut. Hal ini penting untuk memastikan bahwa proyek tersebut dilaksanakan sesuai dengan spesifikasi yang telah ditetapkan dan menggunakan material yang berkualitas.
"Kami akan terus memantau dan menginvestigasi proyek ini. Semoga kasus ini dapat menjadi pembelajaran bagi semua pihak agar proyek-proyek pemerintah dijalankan dengan transparan dan akuntabel," tegas Baslan Naibaho.
(Redaksi)
