MitraBhayangkara.my.id, Jakarta - Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) kembali meraih Digital Government Award Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) Summit tahun 2024. Kemenkumham dinobatkan sebagai yang terbaik dalam Penerapan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik untuk kategori Kementerian.
Penghargaan ini diberikan kepada Kemenkumham atas penerapan SPBE selama tahun 2023. Pengumuman penghargaan tersebut dilakukan pada kegiatan SPBE Summit 2024 yang dipimpin oleh Presiden Joko Widodo di Istana Negara pada Senin (27/05/2024).
Sekretaris Jenderal Kemenkumham, Andap Budhi Revianto, menyatakan bahwa Kemenkumham telah menerapkan pelayanan publik berbasis digital untuk memudahkan masyarakat mendapatkan berbagai layanan yang tersedia. Dengan berbagai layanan digital yang dapat diakses oleh masyarakat, Kemenkumham memastikan bahwa pelayanan tidak lagi terbatas pada ruang kantor, tetapi dapat diakses di mana saja dengan menggunakan handphone dan akses internet.
Kemenkumham terus meningkatkan delapan aspek SPBE, termasuk kualitas kebijakan internal, sistem TIK, inovasi dan aplikasi, manajemen SPBE, audit TIK, layanan publik elektronik, dan layanan administrasi pemerintahan elektronik. Indeks SPBE Kemenkumham juga menunjukkan tren positif dari tahun ke tahun, dengan pencapaian nilai maksimum pada aspek layanan publik berbasis elektronik dan layanan administrasi pemerintahan berbasis elektronik.
Andap menegaskan bahwa teknologi digital terus berkembang, dan Kemenkumham terus memperbaiki pelayanan digitalnya untuk memastikan kenyamanan dan kepercayaan masyarakat terhadap layanan yang diberikan. Kesuksesan Kemenkumham dalam meraih penghargaan DGA dua tahun berturut-turut merupakan hasil dari komitmen pimpinan dan kolaborasi antar unit kerja.
DGA merupakan bentuk apresiasi yang diberikan oleh KemenPAN RB kepada Instansi Pusat dan Pemerintah Daerah yang telah berhasil menyelenggarakan SPBE. Kemenkumham berkomitmen untuk terus meningkatkan kualitas layanan publik melalui optimalisasi penyelenggaraan SPBE, menjadikan layanan Kemenkumham lebih cepat, mudah diakses, dan lebih transparan.
