BENGKALIS, RIAU — Mitrabhayangkara.my.id Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) di MTsN 1 Bengkalis periode 2021–2025 mendapat sorotan. Koalisi LSM dan media di Kabupaten Bengkalis telah melayangkan surat klarifikasi dan konfirmasi terkait dugaan adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran sekolah tersebut.
Surat bernomor 05/KL-KF/KOALISI LSM-MEDIA/BKS/VIII/2026, tertanggal 27 Agustus 2026, ditujukan kepada Plt. Kepala Sekolah MTsN 1 Bengkalis, mantan kepala sekolah, mantan bendahara, serta Ketua Komite MTsN 1 Bengkalis.
Dalam surat tersebut, Koalisi LSM dan Media menyebut telah melakukan investigasi serta meminta klarifikasi mengenai sejumlah pos penggunaan Dana BOS dan dana infak siswa selama periode 2021 hingga 2025.
Cetus" Koalisi LSM dan Media Juma'at 11 september 2026.
Beberapa hal yang dipertanyakan antara lain pembayaran honor guru pengajar per jam, dana perpustakaan, perbaikan dan rehabilitasi sekolah, penggunaan dana infak siswa, serta kegiatan lain yang menggunakan Dana BOS.
Koalisi juga mempertanyakan kondisi sejumlah fasilitas sekolah yang dinilai perlu mendapatkan perhatian, di antaranya fasilitas WC, bangunan sekolah dan ruang perpustakaan.
Nama Mantan Kepala Sekolah Disorot
Dalam perkembangan persoalan tersebut, nama Drs. Yusmanto, yang merupakan mantan Kepala MTsN 1 Bengkalis, turut menjadi sorotan terkait pengelolaan anggaran pada periode tersebut.
Meski Yusmanto saat ini telah memasuki masa pensiun, pihak yang melontarkan dugaan menilai status pensiun tidak serta-merta menghapus kewajiban untuk memberikan penjelasan apabila terdapat persoalan dalam pengelolaan anggaran ketika yang bersangkutan masih menjabat.
Namun demikian, dugaan penyimpangan tersebut masih perlu dibuktikan melalui pemeriksaan dan proses hukum oleh aparat yang berwenang. Belum dapat disimpulkan bahwa Yusmanto telah melakukan tindak pidana sebelum adanya hasil audit, penyelidikan, atau putusan hukum yang berkekuatan tetap.
Plt Kepala Sekolah Diminta Buka Informasi
Sementara itu, Plt. Kepala MTsN 1 Bengkalis, H. Khairul Anwar, S.Ag., juga menjadi perhatian dalam persoalan tersebut.
Informasi yang disampaikan kepada media menyebutkan bahwa Khairul Anwar saat ini masih tergolong baru menjabat sebagai Plt. Kepala Sekolah, sehingga tidak terlibat langsung dalam pengelolaan anggaran pada periode yang dipersoalkan.
Meski demikian, Koalisi LSM dan Media meminta pihak sekolah memberikan informasi dan klarifikasi berdasarkan data yang tersedia, khususnya terkait penggunaan Dana BOS dan dana infak siswa.
Surat tersebut juga memberikan waktu lima hari kepada pihak yang dituju untuk memberikan jawaban atas permintaan klarifikasi dan konfirmasi.
APH Diminta Turun Tangan
Koalisi LSM dan Media menyatakan apabila klarifikasi tidak diberikan atau ditemukan adanya indikasi pelanggaran setelah dilakukan pemeriksaan, persoalan tersebut akan diteruskan kepada pihak yang berwenang.
Mereka meminta Aparat Penegak Hukum (APH) melakukan penyelidikan secara profesional dan objektif apabila terdapat indikasi penyimpangan penggunaan anggaran.
“Persoalan ini jangan hanya berhenti pada isu. Kalau memang ada dugaan penyimpangan, silakan diperiksa berdasarkan data dan dokumen. Jika tidak terbukti, nama baik pihak yang dituduh juga harus dipulihkan,” demikian prinsip yang penting dikedepankan dalam persoalan tersebut.
Publik kini menunggu keterbukaan informasi dari pihak MTsN 1 Bengkalis maupun instansi terkait mengenai pengelolaan Dana BOS periode 2021–2025.
Sebagai catatan:
Berdasarkan Informasi
Siswa/siswi
Di MTsN 1 bengkalis, berjumlah sekitar kurang lebih 800 orang,
Persiswa dengan dana BOS sekitar Rp. 1.100.000.
"Semantar itu, Drs. Yusmanto, mantan kepala MTsN1 Kecamatan bengkalis, atas surat bernomor 05/KL-KF/KOALISI-LSM-MEDIA/BKS/V111/2026, tertanggal 27 agustus saat di konfirmasi diminta tanggapan belum ada balasan melalui whasApp pribadi nya alias bungkam sampai berita ini di publikasi***
Kaperwil Riau:M.Rafi,
Penulis: Red/Tim
