Samosir, MitraBhayangkara.my.id — Pengelolaan limbah dari KMP Tao Toba 1 dan KMP Tao Toba 2 yang beroperasi di perairan Danau Toba menjadi perhatian masyarakat. Pertanyaan utama bukan semata-mata mengenai ada atau tidaknya limbah kapal, melainkan bagaimana limbah tersebut ditampung, diolah, diangkut, dan dibuang agar tidak berpotensi mencemari perairan Danau Toba.
Sorotan tersebut kini diarahkan kepada PT Gunung Hijau Megah (GHM) selaku operator KMP Tao Toba 1 dan 2. Berdasarkan sejumlah sumber terbuka, kedua kapal melayani lintasan Ajibata–Tomok dan merupakan kapal yang dioperasikan oleh PT Gunung Hijau Megah. KMP Tao Toba I tercatat memiliki tonase kotor 373 GT, sedangkan KMP Tao Toba II disebut memiliki kapasitas 445 GT dalam kajian transportasi yang tersedia secara terbuka.
Persoalannya, sampai saat ini belum diperoleh penjelasan resmi dari PT Gunung Hijau Megah mengenai sistem pengelolaan black water, grey water, maupun limbah lain yang dihasilkan selama kapal beroperasi.
Pertanyaan Publik Berawal dari Limbah Cair Kapal
Pertanyaan masyarakat terutama berkaitan dengan limbah cair yang berasal dari aktivitas penumpang dan awak kapal.
Dalam operasional kapal penumpang, keberadaan limbah domestik merupakan konsekuensi yang perlu dikelola. Karena itu, yang menjadi penting untuk diketahui publik adalah apakah limbah tersebut langsung dibuang, ditampung sementara, atau terlebih dahulu diolah menggunakan sistem pengolahan tertentu.
Pertanyaan tersebut bukan tuduhan bahwa PT Gunung Hijau Megah telah mencemari Danau Toba.
Sebaliknya, pertanyaan tersebut merupakan bagian dari kontrol publik terhadap kegiatan usaha yang berlangsung di kawasan perairan yang memiliki nilai ekologis, ekonomi, dan pariwisata tinggi.
Tim Media Datangi Kantor PT GHM
Untuk memperoleh jawaban langsung, tim deliksumut.com, ParameterToday.com dan MitraBhayangkara.my.id mendatangi kantor PT Gunung Hijau Megah pada Jumat, 7 Agustus 2026.
Kedatangan tersebut dimaksudkan untuk meminta klarifikasi mengenai operasional KMP Tao Toba 1 dan 2, khususnya sistem pengelolaan limbah kapal.
Di kantor perusahaan, wartawan diarahkan pihak Humas agar pertanyaan dan permintaan konfirmasi disampaikan melalui surat resmi.
Arahan tersebut kemudian dihormati oleh tim media. Sebelumnya, daftar pertanyaan memang telah disampaikan melalui komunikasi WhatsApp kepada pihak Humas.
Dalam perkembangan berikutnya, tim media mengetahui bahwa pesan konfirmasi yang dikirim melalui WhatsApp tersebut beredar di salah satu grup WhatsApp.
Namun, hingga berita ini diterbitkan, belum diketahui siapa yang menyebarluaskan pesan tersebut maupun dalam konteks apa pesan tersebut diteruskan.
Karena belum terdapat informasi yang dapat memastikan pihak yang menyebarkan pesan, media tidak menarik kesimpulan mengenai hal tersebut.
Ada Sejumlah Pertanyaan yang Perlu Dijawab
Surat konfirmasi yang akan disampaikan kepada PT Gunung Hijau Megah mencakup sejumlah aspek teknis.
Pertama, bagaimana sistem pengelolaan black water dan grey water pada KMP Tao Toba 1 dan 2.
Kedua, apakah kedua kapal dilengkapi Sewage Treatment Plant (STP), sewage treatment equipment, holding tank, atau sistem pengelolaan limbah lain.
Ketiga, apabila limbah ditampung dalam tangki, berapa kapasitasnya dan bagaimana pencatatan volume limbah yang ditampung.
Keempat, bagaimana prosedur pengosongan atau penyedotan tangki serta seberapa sering kegiatan tersebut dilakukan.
Kelima, siapa pihak yang menerima, mengangkut, mengolah, atau mengelola limbah setelah dikeluarkan dari kapal.
Keenam, ke mana limbah tersebut dibawa dan apakah terdapat dokumen serah-terima atau bukti pengelolaan limbah.
Ketujuh, bagaimana dokumen lingkungan yang menjadi dasar operasional perusahaan, termasuk persetujuan lingkungan dan dokumen teknis terkait pengelolaan limbah.
Kedelapan, bagaimana mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh instansi terkait terhadap pengelolaan limbah kapal tersebut.
Regulasi Kapal Mengatur Pencegahan Pencemaran
Secara regulasi, isu ini tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan internal perusahaan.
Ketentuan mengenai pencegahan pencemaran dari kapal telah mengatur kewajiban kapal dengan jenis dan ukuran tertentu untuk memiliki peralatan pencegahan pencemaran.
Dalam ketentuan yang diterbitkan Kementerian Perhubungan, kapal dengan jumlah pelayar 15 orang atau lebih antara lain diwajibkan memiliki peralatan pencegahan pencemaran oleh kotoran berupa alat pengolah kotoran, alat penghancur kotoran, dan/atau tangki penampung kotoran beserta sambungan pembuangan standar.
Regulasi tersebut juga menunjukkan bahwa tata cara pembuangan limbah dan bahan lain yang berada di kapal merupakan bagian yang diatur dalam rezim keselamatan dan perlindungan lingkungan bidang pelayaran.
Dengan demikian, pertanyaan publik mengenai fasilitas pengolahan dan penampungan limbah KMP Tao Toba bukanlah pertanyaan tanpa dasar.
Namun, jenis fasilitas yang wajib tersedia harus dilihat berdasarkan karakteristik kapal, jumlah pelayar, dokumen kapal, serta ketentuan teknis yang berlaku terhadap kapal tersebut.
Pelabuhan Juga Memiliki Tanggung Jawab Pengelolaan Limbah
Persoalan tidak berhenti pada kapal.
Regulasi pelayaran juga menempatkan kewajiban pada fasilitas pelabuhan. Ketentuan yang tersedia dalam regulasi Kementerian Perhubungan menyebutkan bahwa pelabuhan, terminal khusus, dan terminal untuk kepentingan sendiri termasuk galangan kapal wajib menampung atau menangani limbah maupun residu yang dihasilkan dari kegiatannya dan dari kapal yang beroperasi di fasilitas tersebut.
Karena itu, investigasi mengenai limbah KMP Tao Toba perlu melihat rantai pengelolaan secara utuh:
Kapal → penampungan → pengolahan/pengangkutan → fasilitas penerima → pengelolaan akhir.
Titik kritisnya adalah memastikan tidak terdapat mata rantai pengelolaan yang tidak terdokumentasi.
Bukan Sekadar Soal Ada atau Tidak Ada STP
Salah satu pertanyaan yang perlu diluruskan adalah mengenai istilah STP.
Tidak adanya STP pada suatu kapal tidak otomatis dapat dijadikan dasar untuk menyimpulkan adanya pelanggaran. Sistem yang diperbolehkan dapat bergantung pada spesifikasi kapal dan ketentuan yang berlaku, termasuk penggunaan tangki penampungan atau peralatan pengolahan tertentu.
Karena itu, media tidak akan menyimpulkan bahwa KMP Tao Toba melakukan pelanggaran hanya karena belum mendapatkan informasi mengenai STP.
Yang justru perlu dibuka adalah sistem apa yang digunakan, kapasitasnya berapa, bagaimana pengoperasiannya, dan ke mana limbah akhirnya dikelola.
Danau Toba Membutuhkan Transparansi
Urgensi keterbukaan menjadi semakin penting karena Danau Toba merupakan salah satu destinasi pariwisata super prioritas nasional. Pemerintah memasukkan Danau Toba bersama Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo dan Likupang sebagai lima destinasi pariwisata super prioritas.
Aktivitas transportasi dan pariwisata di Danau Toba tentu memiliki manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Namun, peningkatan aktivitas tersebut harus berjalan seiring dengan perlindungan lingkungan.
Karena itu, keterbukaan mengenai pengelolaan limbah kapal bukan semata kepentingan media. Informasi tersebut juga berkaitan dengan kepentingan masyarakat, pengguna jasa, pelaku pariwisata, dan keberlanjutan ekosistem Danau Toba.
Menunggu Jawaban PT Gunung Hijau Megah
Hingga berita ini diterbitkan, PT Gunung Hijau Megah belum memberikan jawaban substantif atas pertanyaan mengenai sistem pengelolaan limbah KMP Tao Toba 1 dan 2.
Media telah memperoleh arahan agar permintaan konfirmasi disampaikan melalui surat resmi. Oleh sebab itu, tim media akan menindaklanjuti proses tersebut melalui mekanisme tertulis.
Pertanyaan yang diajukan bukan untuk menghakimi perusahaan, melainkan untuk memperoleh data dan penjelasan yang dapat diverifikasi.
Jika PT Gunung Hijau Megah memiliki dokumen, prosedur operasional, fasilitas pengolahan, bukti penyedotan, dokumen serah-terima limbah, atau keterangan teknis lainnya, informasi tersebut penting untuk disampaikan agar publik mendapatkan gambaran secara utuh.
Investigasi Berlanjut: Dari Dokumen hingga Kondisi Lapangan
Tahap berikutnya, penelusuran akan diarahkan pada sejumlah aspek yang dapat diverifikasi, antara lain:
Dokumen kapal dan spesifikasi teknis terkait pengelolaan limbah.
Sistem penampungan limbah domestik di masing-masing kapal.
Kapasitas dan kondisi holding tank apabila tersedia.
Sistem pengolahan limbah apabila terdapat instalasi pengolahan.
Rekam penyedotan dan pengangkutan limbah.
Pihak atau fasilitas penerima limbah.
Dokumen lingkungan perusahaan.
Pengawasan oleh instansi teknis terkait.
Mekanisme pengelolaan limbah di fasilitas pelabuhan.
Kesesuaian antara dokumen dengan praktik operasional di lapangan.
Dengan pendekatan tersebut, pemberitaan tidak berhenti pada klaim atau dugaan, tetapi berusaha menguji dokumen, prosedur, keterangan pihak terkait, dan fakta lapangan.
Hak Jawab Tetap Terbuka
MitraBhayangkara.my.id bersama deliksumut.com dan ParameterToday.com menegaskan bahwa pemberitaan ini tidak menyimpulkan PT Gunung Hijau Megah telah melakukan pencemaran atau pelanggaran hukum.
Sampai terdapat bukti yang terverifikasi dan keterangan dari instansi berwenang, isu tersebut tetap ditempatkan sebagai pertanyaan publik yang sedang dimintakan klarifikasi.
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi PT Gunung Hijau Megah maupun pihak-pihak terkait lainnya.
Apabila perusahaan memberikan tanggapan resmi, dokumen pendukung, atau klarifikasi teknis, redaksi akan memuatnya secara proporsional sebagai bagian dari prinsip keberimbangan dan Kode Etik Jurnalistik.
Pewarta: Kirman
