MitraBhayangkara.my.id, Samosir — Sebuah kapal yang bertuliskan KEJAKSAAN NEGERI SAMOSIR – ADHYAKSA 023, yang disebut sebagai kapal patroli milik Kejaksaan Negeri (Kejari) Samosir, menjadi sorotan setelah ditemukan dalam kondisi tidak terawat di tepi Danau Toba.
Kapal berwarna putih-hijau tersebut tidak terlihat berada di dermaga atau digunakan untuk aktivitas patroli perairan. Berdasarkan pantauan di lokasi pada Senin, 24 Agustus 2026, kapal tampak berada di daratan, tepat di bawah sebuah bangunan terbuka di kawasan tepi Danau Toba.
Di sekitar lambung kapal terlihat rumput liar dan tanaman merambat. Sejumlah bagian kapal juga tampak membutuhkan perawatan, sementara cat pada beberapa bagian terlihat mulai mengelupas dan kaca bagian depan tampak buram.
Kondisi fisik tersebut memunculkan pertanyaan yang lebih besar: bagaimana sebenarnya status, penggunaan, pemeliharaan dan riwayat pengelolaan kapal ADHYAKSA 023 sebagai aset negara?
Bukan Sekadar Kapal yang Tidak Terpakai
Persoalan ADHYAKSA 023 tidak semestinya berhenti pada kondisi fisik kapal.
Apabila kapal tersebut benar merupakan Barang Milik Negara (BMN) yang diperoleh melalui anggaran negara, maka terdapat aspek administrasi dan tata kelola aset yang perlu dijelaskan kepada publik.
Pertanyaan utamanya antara lain: kapan kapal tersebut diperoleh, berapa nilai perolehannya, dari sumber anggaran apa, siapa pengguna barangnya, bagaimana status pencatatannya, kapan terakhir digunakan dan bagaimana kondisi aset tersebut saat ini?
Pertanyaan tersebut menjadi semakin relevan apabila benar kapal sudah tidak digunakan dalam waktu lama.
Seorang warga yang meminta identitasnya tidak dipublikasikan mempertanyakan keberadaan kapal tersebut.
“Beli pakai uang negara, tapi dibiarkan jadi besi tua. Kami ingin tahu kapal ini dibeli tahun berapa dan berapa anggarannya.”
Pernyataan warga tersebut merupakan aspirasi dan pertanyaan publik yang masih membutuhkan verifikasi serta jawaban resmi dari pihak berwenang.
Klaim Enam Tahun Tidak Beroperasi Perlu Diverifikasi
Seorang warga Pangururan lainnya menyebut ADHYAKSA 023 telah berada dalam kondisi tersebut selama kurang lebih enam tahun.
Namun, informasi mengenai lamanya kapal tidak digunakan tersebut belum dapat dianggap sebagai fakta final karena belum disertai dokumen penggunaan, log operasional, laporan pemeliharaan maupun keterangan resmi dari Kejari Samosir.
Jika klaim tersebut benar, pertanyaan berikutnya menjadi penting.
- Apa penyebab kapal tidak digunakan selama bertahun-tahun?
- Apakah mengalami kerusakan?
- Apakah biaya pemeliharaan tidak tersedia?
- Apakah kapal sudah tidak memenuhi standar operasional?
- Ataukah kebutuhan operasional Kejari Samosir terhadap kapal patroli memang sudah tidak ada?
Jawaban atas pertanyaan tersebut akan menentukan apakah persoalan ADHYAKSA 023 merupakan masalah teknis, administrasi, kebutuhan organisasi, atau persoalan optimalisasi aset negara.
Ada AC Outdoor di Bagian Buritan
Hal lain yang terlihat dalam pantauan lapangan adalah keberadaan sebuah unit AC outdoor merek Samsung yang terpasang di bagian buritan kapal.
Keberadaan perangkat tersebut juga menimbulkan pertanyaan mengenai fungsi dan penggunaannya.
- Apakah AC tersebut merupakan bagian dari perlengkapan kapal sejak pengadaan?
- Apakah dipasang kemudian?
- Untuk ruangan atau fungsi apa?
- Kapan pemasangan dilakukan?
- Dan apakah perangkat tersebut tercatat sebagai bagian dari inventaris kapal?
Pertanyaan ini tentu membutuhkan penjelasan teknis dan administrasi dari pihak Kejari Samosir.
Redaksi tidak menyimpulkan bahwa keberadaan AC tersebut merupakan pelanggaran. Temuan itu hanya disampaikan sebagai bagian dari kondisi visual kapal yang perlu dijelaskan.
BMN Harus Dikelola, Bukan Sekadar Disimpan
Pengelolaan aset negara memiliki dasar hukum yang jelas.
PP Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, yang telah diubah melalui PP Nomor 28 Tahun 2020, mengatur antara lain aspek penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN/D. Pemerintah melalui regulasi tersebut menekankan pentingnya pengelolaan BMN/D agar dapat dilakukan secara optimal, efektif dan efisien.
Karena itu, ketika suatu aset pemerintah tidak lagi digunakan, persoalannya bukan sekadar apakah aset tersebut berada di lokasi yang tepat.
Yang perlu dipastikan adalah:
- Apakah aset masih tercatat sebagai BMN?
- Siapa pengguna barangnya?
- Apakah aset masih memiliki status layak operasi?
- Bagaimana riwayat pemeliharaannya?
- Apakah tersedia anggaran pemeliharaan?
- Apakah pernah dilakukan pemeriksaan kondisi aset?
- Apakah ada rencana penggunaan kembali?
- Jika tidak lagi diperlukan, apakah telah ditempuh mekanisme pengelolaan BMN sesuai ketentuan?
PP Nomor 28 Tahun 2020 secara khusus melakukan penyempurnaan terhadap pengaturan mengenai penggunaan, pemanfaatan dan pemindahtanganan BMN/D.
Dengan demikian, apabila ADHYAKSA 023 memang sudah tidak digunakan dalam waktu lama, publik patut mendapatkan penjelasan mengenai status dan rencana penanganannya.
Danau Toba Butuh Pengawasan Perairan
Pertanyaan mengenai kapal tersebut juga memiliki konteks strategis.
Kabupaten Samosir merupakan wilayah yang aktivitas masyarakat, transportasi dan pariwisatanya sangat berkaitan dengan kawasan Danau Toba.
Sarana patroli di wilayah perairan secara prinsip memiliki fungsi penting apabila memang ditujukan untuk mendukung tugas pengawasan dan penegakan hukum.
Seorang warga mengatakan keberadaan kapal patroli justru menjadi ironi apabila tidak dapat digunakan ketika aktivitas masyarakat di perairan membutuhkan pengawasan.
“Di danau ini butuh pengawasan. Tapi kapalnya malah tidur di darat.”
Pernyataan tersebut merupakan pandangan warga dan bukan kesimpulan redaksi mengenai lemahnya penegakan hukum di perairan Danau Toba.
Namun, keberadaan aset patroli yang tidak tampak digunakan memang layak menjadi bahan evaluasi apabila aset tersebut masih tercatat dan diperuntukkan bagi kegiatan operasional.
Jangan Sampai Aset Negara Kehilangan Fungsi
Dalam perspektif tata kelola pemerintahan, aset negara seharusnya memiliki kejelasan mengenai status, penggunaan, kondisi dan pengelolaannya.
Jika masih diperlukan, aset harus dapat dioptimalkan.
Jika mengalami kerusakan, perlu ada kejelasan mengenai kondisi teknis serta langkah perbaikannya.
Jika tidak lagi dibutuhkan, tersedia mekanisme pengelolaan aset yang harus ditempuh sesuai ketentuan.
Karena itu, pertanyaan mengenai ADHYAKSA 023 bukan semata-mata “mengapa kapal diparkir di darat”.
Pertanyaan yang lebih mendasar adalah:
- Apakah kapal tersebut masih aktif sebagai aset operasional Kejari Samosir?
- Berapa nilai asetnya saat ini?
- Kapan terakhir kali kapal digunakan?
- Berapa biaya pemeliharaan yang telah dikeluarkan?
- Apakah pernah dilakukan pemeriksaan atau inventarisasi kondisi fisik?
- Dan apabila kapal memang sudah tidak dibutuhkan, apa rencana resmi terhadap aset tersebut?
Publik Berhak Mengetahui Riwayat Aset
Keterbukaan mengenai aset pemerintah penting karena masyarakat merupakan pihak yang berkepentingan terhadap pengelolaan sumber daya negara.
UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers menempatkan pers sebagai salah satu sarana untuk memenuhi hak masyarakat memperoleh informasi serta melakukan pengawasan, kritik, koreksi dan saran terhadap hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan umum.
Dalam pemberitaan ini, redaksi tidak menyatakan telah terjadi kerugian negara, penyalahgunaan anggaran maupun pelanggaran hukum.
Hal tersebut baru dapat dinilai setelah terdapat data dan dokumen yang memadai, termasuk dokumen pengadaan, nilai aset, kondisi teknis, riwayat penggunaan, biaya pemeliharaan dan status pencatatan BMN.
Dengan demikian, fokus investigasi ini adalah mendorong transparansi dan meminta penjelasan mengenai pengelolaan aset negara.
Kejari Samosir Belum Memberikan Klarifikasi
Hingga berita ini diterbitkan, Kejaksaan Negeri Samosir belum memberikan keterangan resmi mengenai:
- tahun pengadaan ADHYAKSA 023;
- nilai pengadaan;
- sumber anggaran;
- status pencatatan sebagai BMN;
- pengguna barang;
- riwayat operasional kapal;
- kondisi teknis terkini;
- biaya pemeliharaan;
- alasan kapal tidak digunakan;
- keberadaan AC outdoor di bagian buritan; dan
- rencana pemanfaatan atau penanganan kapal ke depan.
Redaksi MitraBhayangkara.my.id membuka ruang seluas-luasnya bagi Kejari Samosir, Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara maupun pihak terkait untuk memberikan klarifikasi, data, koreksi atau hak jawab atas pemberitaan ini.
Prinsip keberimbangan dan hak jawab merupakan bagian penting dalam kerja jurnalistik. Dewan Pers menegaskan bahwa pers wajib melayani hak jawab dan hak koreksi secara proporsional.
Bola Kini di Tangan Pengelola Aset
Temuan ADHYAKSA 023 seharusnya menjadi momentum untuk membuka kembali seluruh riwayat pengelolaan kapal tersebut.
Bukan untuk mencari siapa yang harus disalahkan, melainkan untuk memastikan apakah aset negara benar-benar memberikan manfaat sesuai tujuan pengadaannya.
Sebab, jika sebuah aset masih dibutuhkan, masyarakat tentu berharap aset tersebut dapat kembali berfungsi.
Jika rusak, publik berhak mengetahui langkah perbaikannya.
Jika tidak lagi dibutuhkan, publik berhak mengetahui bagaimana mekanisme penyelesaian aset tersebut dilakukan.
Dan jika selama bertahun-tahun memang tidak digunakan, maka pertanyaan mengenai efektivitas pengelolaannya menjadi sesuatu yang wajar untuk diajukan.
ADHYAKSA 023 mungkin hanya sebuah kapal. Namun di balik kapal itu terdapat pertanyaan lebih besar tentang bagaimana uang negara diterjemahkan menjadi aset, kemudian bagaimana aset tersebut dijaga, digunakan dan dipertanggungjawabkan.
MitraBhayangkara.my.id akan terus mengikuti perkembangan dan membuka ruang bagi seluruh pihak terkait untuk memberikan penjelasan berdasarkan data dan dokumen.
(Pewarta: Andi Naibaho)
Catatan Redaksi: Pemberitaan ini disusun berdasarkan hasil pantauan lapangan, keterangan warga dan informasi yang tersedia saat berita diterbitkan. Pernyataan mengenai status BMN, nilai pengadaan, masa tidak beroperasi, kondisi teknis serta kemungkinan adanya persoalan administrasi masih memerlukan konfirmasi dan verifikasi dokumen resmi. Redaksi tidak menyimpulkan adanya kerugian negara atau pelanggaran hukum sebelum terdapat bukti dan keterangan resmi yang mendukung.
