MitraBhayangkara.my.id | Samosir – Sikap Kepala Desa Sipinggan Lumban Siantar, Kecamatan Nainggolan, Kabupaten Samosir, kembali menjadi perhatian publik. Kali ini, sorotan mengarah pada dugaan kurangnya netralitas dalam menyikapi upaya konfirmasi yang dilakukan insan pers terkait pelayanan administrasi pemerintahan desa.
Peristiwa ini memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana pejabat publik menjalankan prinsip keterbukaan informasi dan komunikasi yang profesional terhadap media massa, sebagaimana diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.
Berdasarkan informasi yang dihimpun MitraBhayangkara.my.id, pada Jumat pagi seorang warga berinisial JS menghubungi jurnalis Patoli Hukum dan meminta agar datang ke Kantor Desa Sipinggan Lumban Siantar. Dalam rekaman percakapan yang diperoleh redaksi, JS menyampaikan tudingan bahwa jurnalis diduga telah mengancam kepala desa terkait persoalan administrasi.
Menanggapi tudingan tersebut, pihak jurnalis membantah keras adanya tindakan intimidasi maupun ancaman. Jurnalis menegaskan bahwa seluruh proses yang dilakukan semata-mata merupakan bagian dari pelaksanaan tugas jurnalistik untuk memperoleh konfirmasi atas informasi yang berkembang di masyarakat.
Menurut jurnalis yang bersangkutan, apabila Pemerintah Desa memang membutuhkan klarifikasi atau pertemuan resmi, undangan seharusnya disampaikan langsung oleh Kepala Desa atau perangkat desa yang berwenang, bukan melalui perantara warga.
Meski JS mengaku akan meminta Kepala Desa menghubungi jurnalis secara langsung, hingga berita ini diterbitkan belum terdapat undangan resmi maupun komunikasi formal dari Pemerintah Desa Sipinggan Lumban Siantar.
Berawal dari Surat Konfirmasi Media
Informasi yang diperoleh redaksi menyebutkan, polemik ini bermula ketika salah satu media mengirimkan surat konfirmasi kepada Pemerintah Desa Sipinggan Lumban Siantar.
Surat tersebut mempertanyakan belum ditandatanganinya dokumen administrasi milik salah seorang warga oleh kepala desa.
Namun, setelah surat konfirmasi beredar, berkembang isu yang menyebut seolah-olah jurnalis melakukan tekanan agar kepala desa segera menandatangani dokumen tersebut.
Isu tersebut kemudian menjadi perbincangan di tengah masyarakat dan memunculkan persepsi yang berbeda-beda.
Untuk memastikan kebenaran informasi, awak media dari Artha-News.com bersama Mitra Bhayangkara menghubungi Kepala Desa Sipinggan Lumban Siantar guna meminta penjelasan secara langsung.
Dalam keterangannya kepada media, Kepala Desa membantah adanya tindakan pemaksaan maupun ancaman yang dilakukan oleh jurnalis. Ia menyatakan bahwa informasi tersebut tidak benar.
Pernyataan Kepala Desa tersebut menjadi bagian penting dari prinsip keberimbangan pemberitaan agar publik memperoleh informasi dari seluruh pihak yang terkait.
Profesionalisme Pejabat Publik Dipertanyakan
Terlepas dari bantahan Kepala Desa, sejumlah pemerhati tata kelola pemerintahan desa menilai komunikasi antara pejabat publik dengan media seyogianya dilakukan secara langsung, terbuka, dan profesional.
Pelibatan pihak lain yang tidak memiliki kewenangan formal dalam proses komunikasi dengan jurnalis dikhawatirkan dapat memunculkan kesalahpahaman, memperkeruh situasi, bahkan menimbulkan persepsi negatif terhadap independensi pemerintah desa.
Dalam praktik pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan informasi, akuntabilitas, dan pelayanan publik merupakan prinsip yang wajib dijaga oleh setiap penyelenggara pemerintahan.
Di sisi lain, insan pers memiliki hak untuk memperoleh informasi dan melakukan konfirmasi sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial yang dijamin oleh Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
Pers Dilindungi Undang-Undang
Undang-Undang Pers memberikan perlindungan kepada wartawan dalam menjalankan tugas jurnalistik secara profesional.
Konfirmasi kepada pejabat publik bukanlah bentuk intimidasi, melainkan bagian dari mekanisme jurnalistik untuk memastikan informasi yang disampaikan kepada masyarakat tetap akurat, berimbang, dan dapat dipertanggungjawabkan.
Sebaliknya, pejabat publik juga memiliki hak memberikan klarifikasi maupun hak jawab terhadap pemberitaan yang dianggap belum lengkap atau belum sesuai fakta.
KUHP Baru Berlaku Penuh Tahun 2026
Sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional) berlaku penuh pada tahun 2026, seluruh warga negara dituntut lebih berhati-hati dalam menyampaikan tuduhan maupun informasi yang belum dapat dibuktikan kebenarannya.
Apabila terdapat pihak yang dengan sengaja menyebarkan tuduhan, fitnah, atau informasi yang dapat merugikan kehormatan seseorang tanpa dasar hukum yang jelas, maka konsekuensi hukumnya dapat dinilai berdasarkan ketentuan KUHP Nasional sesuai unsur-unsur delik yang terpenuhi.
Demikian pula apabila terdapat dugaan menghalangi pelaksanaan tugas jurnalistik, setiap peristiwa tetap harus dibuktikan melalui mekanisme hukum yang berlaku dengan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah.
Harapan Masyarakat
Masyarakat berharap Pemerintah Desa Sipinggan Lumban Siantar mampu menjaga netralitas, meningkatkan kualitas pelayanan administrasi, serta membangun komunikasi yang terbuka dengan masyarakat maupun insan pers.
Transparansi dalam pelayanan publik dinilai menjadi salah satu kunci untuk menjaga kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah desa sekaligus mencegah munculnya kesalahpahaman yang berpotensi berkembang menjadi konflik sosial.
Hingga berita ini diterbitkan, belum terdapat keterangan resmi dari Pemerintah Kecamatan Nainggolan maupun instansi pengawas pemerintahan daerah terkait polemik tersebut.
(Andi Naibaho)
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi kepada seluruh pihak yang disebut dalam pemberitaan ini sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers.
