Peristiwa yang terjadi pada pertengahan Mei 2026 itu menjadi sorotan publik setelah sejumlah video memperlihatkan sekelompok remaja menguasai badan jalan di kawasan Batas Kota Taman Serasi, Kabupaten Semarang. Dalam rekaman yang beredar luas, terlihat sejumlah pemuda melakukan konvoi, menghalangi arus lalu lintas, bahkan diduga membawa senjata tajam.
Dalam konferensi pers yang digelar Kamis (11/6/2026), Kasat Reskrim Polres Semarang AKP Bodia Teja Lelana, S.Trk., S.I.K., M.H.Li., mengungkapkan bahwa pihaknya telah mengantongi identitas kelompok yang melakukan aksi tersebut.
"Kami telah mendapatkan petunjuk terhadap kelompok tersebut, dan kelompok tersebut berasal dari luar Kabupaten Semarang," ujar AKP Bodia.
Dari Euforia Kelulusan Menjadi Dugaan Tindak Pidana
Hasil penyelidikan sementara menunjukkan bahwa aksi blokade jalan itu tidak hanya terjadi di kawasan batas kota Kabupaten Semarang. Kelompok yang sama diduga melanjutkan aksinya di kawasan Jembatan Jalur Lingkar Ambarawa, sehingga memperluas potensi gangguan terhadap keamanan, keselamatan, ketertiban, dan kelancaran lalu lintas.
Menurut penyidik, alasan yang melatarbelakangi aksi tersebut adalah "show of force" atau unjuk kekuatan yang dikaitkan dengan euforia kelulusan sekolah. Namun demikian, aparat menegaskan bahwa motif perayaan tidak dapat dijadikan alasan pembenar terhadap tindakan yang berpotensi membahayakan keselamatan masyarakat.
"Mereka melakukan show of force dan euforia kelulusan sekolah. Ada yang alumni dan ada yang masih bersekolah saat kejadian. Namun yang membawa senjata tajam merupakan pelaku yang sudah dewasa," jelasnya.
Temuan ini menimbulkan pertanyaan serius mengenai pola pergaulan kelompok remaja yang menjadikan ruang publik sebagai arena unjuk kekuatan, terlebih dengan adanya dugaan penggunaan senjata tajam di jalan raya.
Empat Pelaku Diduga Membawa Sajam, Terancam 7 Tahun Penjara
Polres Semarang memastikan status penanganan perkara akan ditingkatkan dari penyelidikan ke penyidikan. Langkah tersebut diambil setelah penyidik menemukan indikasi kuat adanya tindak pidana yang dilakukan sejumlah pelaku.
Dari hasil analisis video dan alat bukti yang dikumpulkan, sedikitnya empat orang diduga terbukti membawa senjata tajam saat aksi berlangsung.
Jenis senjata yang dibawa disebut berupa "cobek" atau "cocor bebek", salah satu jenis senjata tajam yang kerap dimodifikasi untuk digunakan sebagai alat penyerangan.
Yang lebih mengkhawatirkan, senjata tersebut diduga diperoleh melalui transaksi daring (online) yang dilakukan melalui berbagai platform media sosial.
"Kepada para pelaku akan kita sangkakan Pasal 307 KUHP Tahun 2023 dengan ancaman pidana maksimal tujuh tahun penjara," tegas AKP Bodia.
Potensi Pelanggaran Hukum Berlapis
Selain dugaan pelanggaran Pasal 307 KUHP Baru (UU Nomor 1 Tahun 2023) yang telah berlaku penuh sejak tahun 2026, para pelaku juga berpotensi dijerat dengan sejumlah ketentuan hukum lainnya apabila dalam proses penyidikan ditemukan unsur pidana tambahan.
Aksi menghalangi jalan umum yang menyebabkan terganggunya pengguna jalan dapat dikaji dari aspek keselamatan lalu lintas dan ketertiban umum. Sementara kepemilikan maupun penggunaan senjata tajam tanpa hak juga dapat menjadi objek pendalaman penyidik berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
Para pengamat keamanan menilai fenomena konvoi kelulusan yang berubah menjadi aksi intimidatif harus menjadi perhatian serius seluruh pihak. Sebab, penggunaan senjata tajam di ruang publik tidak hanya menimbulkan keresahan sosial, tetapi juga berpotensi memicu bentrokan antar kelompok yang dapat berujung pada korban jiwa.
Polisi Dalami Jaringan dan Asal Senjata
Polres Semarang saat ini masih melakukan pengembangan untuk mengungkap kemungkinan keterlibatan pelaku lain, termasuk menelusuri jalur distribusi senjata tajam yang digunakan.
Penyidik juga mendalami apakah aksi tersebut dilakukan secara spontan atau telah direncanakan sebelumnya melalui koordinasi kelompok tertentu di media sosial.
Langkah ini dinilai penting untuk mencegah munculnya aksi serupa yang berpotensi mengganggu keamanan dan ketertiban masyarakat (Kamtibmas), khususnya di wilayah Kabupaten Semarang dan sekitarnya.
Polres Semarang menegaskan komitmennya untuk menindak tegas setiap bentuk tindakan yang mengancam keselamatan masyarakat di ruang publik.
Masyarakat juga diimbau untuk segera melaporkan setiap aktivitas yang berpotensi mengganggu Kamtibmas melalui layanan darurat Kepolisian di nomor 110 agar dapat segera ditindaklanjuti.
(Irawan)
