Suasana kantor dinas tersebut tampak lebih dinamis saat Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Asosiasi Wartawan Internasional (ASWIN) Kalimantan Barat melakukan kunjungan silaturahmi sekaligus dialog. Pertemuan ini tidak sekadar seremonial, tetapi menjadi forum terbuka membahas dampak kebijakan efisiensi anggaran yang kini dirasakan langsung oleh pemerintah daerah.
Ketua ASWIN Kalbar, Budi Gautama, hadir bersama Wakil Ketua Irfan Tiago Usman, Kepala Bidang Hubungan Luar Negeri Sy. Muksin, serta perwakilan DPC ASWIN Kota Pontianak, Berenda Agata. Rombongan disambut Kepala Dinas Pangan dan Hortikultura Sintang, Martin Nandung, didampingi Sekretaris Sonya Puspasari.
Fokus pembahasan mengerucut pada implementasi Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 yang digulirkan oleh Prabowo Subianto. Kebijakan tersebut menargetkan efisiensi anggaran negara hingga Rp306,69 triliun dan berdampak langsung pada struktur belanja di daerah.
Di Kabupaten Sintang, kebijakan ini diterjemahkan dalam pengurangan anggaran operasional dinas yang kini berkisar sekitar Rp5 juta per tahun. Nominal tersebut digunakan untuk kebutuhan dasar seperti listrik, alat tulis kantor, dan administrasi.
“Ruang gerak memang semakin terbatas, tetapi pelayanan tidak boleh berhenti,” ujar Martin Nandung dengan tegas.
Ia memastikan bahwa program pendampingan kepada masyarakat, khususnya di sektor ketahanan pangan, tetap berjalan meski harus menyesuaikan metode dan intensitas di lapangan.
“Ada penyesuaian teknis, namun kami tetap hadir untuk masyarakat,” tambahnya.
Sekretaris dinas, Sonya Puspasari, menekankan bahwa efisiensi tidak hanya dimaknai sebagai pemangkasan anggaran, tetapi juga transformasi dalam pengelolaan sumber daya.
“Kami dituntut lebih adaptif dan efektif. Setiap langkah harus terukur agar pelayanan publik tetap optimal,” ujarnya.
Sementara itu, ASWIN Kalbar memandang kunjungan ini sebagai bagian dari fungsi kontrol sosial dan jurnalisme lapangan untuk menangkap realitas kebijakan di tingkat akar rumput.
“Transparansi seperti ini penting agar publik memahami kondisi riil di daerah. Pers harus hadir menyampaikan fakta, bukan sekadar angka di atas kertas,” kata Budi Gautama.
Efisiensi anggaran, dalam praktiknya, bukan sekadar kebijakan fiskal. Di daerah seperti Sintang, ia menjadi ujian nyata bagi aparatur dalam menjaga keseimbangan antara keterbatasan anggaran dan tuntutan pelayanan publik.
Di tengah tekanan tersebut, Dinas Pangan Sintang memilih tetap berdiri di garis depan—memastikan kebutuhan pangan masyarakat tetap terjaga, meski dengan sumber daya yang kian terbatas.
(Red)
