Pontianak,Kalbar,MitraBhayangkara.my.id — Klaim ketersediaan bahan bakar minyak (BBM) yang disebut “aman” kini menuai sorotan tajam. Realita di lapangan justru memperlihatkan kondisi yang memprihatinkan: antrean panjang mengular di sejumlah SPBU di Kota Pontianak selama dua hari terakhir, bahkan hingga melumpuhkan arus lalu lintas dan aktivitas warga.
Ironisnya, demi mendapatkan BBM, sejumlah warga terpaksa bertahan berjam-jam, bahkan ada yang memilih menginap di lokasi SPBU. Fenomena ini memantik pertanyaan serius: benarkah distribusi BBM dalam kondisi aman, atau justru terjadi masalah yang ditutupi?
Asosiasi Wartawan Indonesia Kota Pontianak secara terbuka melontarkan kritik keras terhadap kinerja operasional PT Pertamina (Persero). AWI menilai telah terjadi ketidaksinkronan antara pernyataan resmi dan kondisi riil di lapangan.
“Kalau BBM benar-benar aman, tidak mungkin masyarakat harus antre sampai berhari-hari, bahkan menginap di SPBU. Ini bukan situasi normal, ini indikasi adanya persoalan serius dalam distribusi,” tegas perwakilan AWI Pontianak.
AWI juga mencium adanya potensi masalah sistemik, mulai dari distribusi yang tidak merata, lemahnya pengawasan, hingga dugaan permainan di tingkat lapangan. Kondisi ini dinilai tidak bisa lagi dianggap sebagai gangguan teknis semata.
“Kami mempertanyakan secara serius: di mana letak masalahnya? Apakah ini murni gangguan distribusi, atau ada faktor lain seperti penimbunan atau penyimpangan? Aparat dan pihak terkait harus turun tangan, jangan terkesan tutup mata,” lanjutnya.
Dampak dari antrean panjang ini bukan hanya soal keterlambatan pengisian BBM. Kemacetan panjang terjadi di berbagai titik, aktivitas ekonomi terganggu, dan keresahan masyarakat semakin meningkat, terutama menjelang hari raya.
Lebih tajam lagi, AWI menilai lambannya respons dari pihak terkait menunjukkan lemahnya manajemen krisis dalam pengelolaan energi di daerah.
“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak. Kalau tidak segera ditangani secara transparan dan tegas, kepercayaan publik terhadap pengelolaan energi nasional bisa runtuh,” kritik AWI.
AWI mendesak PT Pertamina (Persero) untuk tidak hanya memberikan pernyataan normatif, tetapi segera membuka data distribusi secara transparan kepada publik. Selain itu, pemerintah daerah dan aparat penegak hukum diminta segera melakukan investigasi menyeluruh untuk memastikan tidak ada praktik curang di balik kelangkaan ini.
Jika kondisi ini terus berlanjut tanpa kejelasan, bukan tidak mungkin gejolak sosial akan semakin meluas, menjadikan krisis BBM di Pontianak sebagai bom waktu yang siap meledak kapan saja.
(Budi Gautama)
