Sidikalang, Dairi - Sumatera Utara MitraBhayangkara.my.idPolimek warga miskin yang seharusnya layak mendapatkan atau menerima bantuan dari Pemerintah seperti BLT ataupun Raskin kian menjadi satu pemberitaan viral yang beredar di media sosial dan juga menjadi topik pandangan khusus kepada pemerintahan untuk tidak salah sasaran dan transparan. Hal ini kembali mencuat yang dirasakan warga Desa Lae Markelang, Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Kabupaten Dairi.
Keluhkan pembagian bantuan yang disalurkan pemerintah Desa yang dinilai tebang pilih terkait pembagian beras yang dirasakan Sinurat dan Gultom warga berasal dari kuta tonga mendatangi langsung ke kantor kepala desa Lae Markelang pada Selasa pada 9 Desember 2025 untuk mempertanyakan dan mendapatkan yang seharusnya menjadi hak mereka mendapatkan bantuan dari Pemerintah berupa beras. Terkesan lempar bola, saat warga mempertanyakannya langsung kepada kepala desa, "jawab nya sudah diserahkan pengurusannya ke kepala dusun.
Kami kan sudah bapak lihat, kami ini jelas masih tergolong miskin atau tidak tidak mampu, kenapa kami tidak pernah dapat bantuan. Padahal kami jela masyarakat bapak dan data status kami lengkap." Ungkap Sinurat kepada awak media mitrabhayangkara.my.id saat dirinya sebelumnya sudah menemui Kepala Desa Lae Markelang. Itu tidak urusan ku,! itu urusan Kepala Dusun, begitu lah jawabannya yang menjadi kekecewaan yang didapatkan Kiriman Sinurat dan Finon Gultom yang belum pernah mendapat bantuan beras yang telah diprogramkan pemerintah untuk warga yang tergolong tidak mampu. Sementara kebanyakan bantuan menjadi milik warga yang tergolong mampu." Ungkapnya dengan nada kesal.
Memastikan pernyataan warga atas keluh kesah yang tidak pernah mendapat bantuan dari Pemerintah melalui Desa, awak media mencoba konfirmasi kekantor kepada Desa untuk menanyakan keterangan tersebut, Martin Marbun Kepala Desa Lae Markelang yang saat ditemui tidak berada di Kantor, melalui operator dan perangkat desa yang saat itu juga ditanyakan menjawab tidak tahu keberadaan Kades dimana, dan masalah bantuan tersebut juga tidak tahu menahu akan hal itu.
Menyikapi apa yang dirasakan warga yang tidak mampu karena tidak mendapatkan hak mereka melalui program pemerintah seperti bantuan menjadi sorotan publik, jabatan pemerintahan kepala Desa Lae Markelang juga dipertanyakan yang pada dasarnya diduga tidak melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang akuntabel, transparan.
Kuat Dugaan bantuan Desa dialihkan kepada pihak yang tidak berhak mendapatkan maka hal ini termasuk sebagai penyalahgunaan wewenang. Pemerintah Kabupaten Dairi, seperti bapak Bupati Dairi Vikner Sinaga diharap turun ke desa untuk meninjau masyarakat yang tergolong tidak mampu karena masih banyak belum merasakan jenis jenis bantuan dari Pemerintah.
(Mangapul Cobro)
