Dairi, Sumatera Utara MitraBhayangkara.my.ifDugaan bobroknya pengelolaan anggaran di tubuh Pemerintah Kabupaten Dairi kembali mencuat. Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) atas Keuangan Pemkab Dairi Tahun Anggaran 2022 Nomor 55.A.LHP/XVIII.MDN/05/2023 tertanggal 9 Mei 2023, mengungkap fakta mengejutkan: sebanyak 41 perjalanan dinas ganda terjadi di lingkungan Pemkab Dairi pada T.A 2020.
Meskipun nilai kelebihan anggaran tersebut telah dikembalikan, publik bertanya: mengapa hal ini bisa terjadi jika Inspektorat benar-benar bekerja menjalankan fungsi pengawasan internal? Bukankah tugas lembaga tersebut mencegah kebocoran sejak awal, bukan menunggu BPK membongkar temuan?
41 kali perjalanan dinas ganda bukan angka kecil. Uang rakyat yang seharusnya dialokasikan untuk kesejahteraan masyarakat Dairi malah ‘diputar-putar’ di meja birokrasi. Apakah para pejabat menganggap anggaran itu warisan pribadi yang bebas digunakan sesuka hati?
Jika uang rakyat terus diobok-obok seperti ini, bagaimana mungkin Dairi bisa maju dan bersaing dengan kabupaten lain? Generasi mendatang justru akan mewarisi beban akibat mental korup yang dibiarkan hidup subur di lingkar kekuasaan.
Tim Media dari Karawang, bersama awak Media Biro Dairi, terus menggali fakta ini. Ada dugaan kuat praktik pemalsuan dokumen dalam perjalanan dinas ganda tersebut. Jika bukti menguat, kasus ini akan dilaporkan langsung ke Aparat Penegak Hukum (APH).Pertanyaan publik pun semakin menggelora. Apakah jawaban Sekretaris Daerah Kabupaten Dairi nanti akan sama seperti Direktur RSUD Dairi yang berkilah dengan dalih “ketidakcermatan manajemen”?
Atau malah seperti Dinas Pendidikan Dairi yang hingga kini membisu seribu bahasa menanggapi surat konfirmasi resmi dari media?
Diam bukan berarti bersih, dan bungkam bukan berarti benar. Rakyat Dairi berhak tahu, dan mereka menunggu jawaban resmi, bukan alasan murahan.
(Tim/Baslan Naibaho).
