Kayong Utara,Kalbar,MitraBhayangkara.my.id – Dalam rangka mendukung Program Swasembada Pangan Berkelanjutan, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara menggelar Rapat Koordinasi Percepatan Luas Tambah Tanam (LTT) bersama Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Kementan RI) dan Pemerintah Kabupaten Ketapang, Aula Kantor Dinas Pertanian dan Pangan Kabupaten Kayong Utara, Sukadana, Selasa (15/7/2025).
Rapat Koordinasi ini dibuka langsung oleh Wakil Bupati Kayong Utara Amru Chanwari dan turut dihadiri langsung Sekretaris Direktorat Jenderal Tanaman Pangan Kementerian Pertanian RI, Ahmad Musyafak serta tamu undangan lainnya.
Dalam kesempatan ini, Wabup Amru mengucapkan terima kasih kepada semua pihak atas dukungan dalam upaya percepatan luas tambah tanam khususnya di Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang.
"Terima kasih kepada Kementerian Pertanian dan semua pihak, telah mendukung untuk percepatan luas tambah tanam Kabupaten Kayong Utara dan Ketapang, mudah-mudah apa yang kita upayakan, kita ikhtiar kan bersama bisa membuahkan hasil bahwa swasembada pangan yang merupakan bagian dari program strategis nasional, kewajiban kita semua untuk mendukung secara penuh, secara totalitas," ungkap Amru.
Ia juga menyoroti ahli fungsi lahan yang semakin berkembang. Kendati begitu, Pemerintah Kabupaten Kayong Utara telah menerbitkan Perbup No. 49 tahun 2022 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan.
Untuk itu, Wabup Amru berharap rakor ini menjadi langkah strategis pemerintah daerah dalam mencapai target LTT yang telah ditentukan.
"Jadi kendala kita hari ini, bagaimana merubah pola pikir masyarakat, yang sudah terbiasa bertani secara tradisional, bagaimana kita meyakinkan, menyadarkan mereka untuk dapat menanam padi secara modern. Untuk itu, melalui rakor ini percepatan LTT diharapkan bisa sebagai langkah cepat area luas tanam khususnya padi di Kayong Utara dan Ketapang," tutupnya.
Kegiatan ini juga sekaligus menjadi bukti nyata komitmen Pemerintah Kabupaten Kayong Utara dalam menyukseskan agenda swasembada pangan nasional, dengan menjadikan sektor pertanian sebagai pilar ekonomi daerah yang inklusif dan berkelanjutan.
(San)
