SAMOSIR, MitraBhayangkara.my.id – Pemerintah Kabupaten Samosir resmi membuka Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2026 di Sopo Bolon, Pangururan, Selasa (23/4/2025). Acara ditandai dengan pemukulan Gondang oleh Wakil Bupati Samosir Ariston Tua Sidauruk, bersama perwakilan Gubernur Sumatera Utara, Ketua DPRD, dan jajaran Forkopimda.
Mengangkat tema “Transformasi Pembangunan Sumber Daya Manusia di bidang Pertanian, Pariwisata, Ekonomi Kreatif Berbasis Pemberdayaan Masyarakat,” Musrenbang ini menjadi momen strategis dalam menyelaraskan rencana kerja kabupaten dengan program provinsi dan pusat.
"Kita tidak bisa membangun hanya dengan banyak bicara, yang dibutuhkan adalah aksi nyata. Mari cintai Samosir dengan kerja yang berdampak,” tegas Wabup Ariston dalam sambutannya.
Selaras dengan Visi Nasional dan Daerah
Wabup menegaskan, perencanaan ini merupakan bagian penting dari proses penyusunan dokumen RPJMD dan RKPD, yang menjadi pijakan pembangunan Samosir ke depan. Kegiatan ini juga merupakan implementasi dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, yang menegaskan bahwa perencanaan pembangunan dilakukan secara partisipatif, terpadu, dan berkelanjutan.
Empat isu tematik menjadi fokus RKPD Samosir 2026:
-
Peningkatan kualitas dan budaya SDM.
-
Pertumbuhan ekonomi serta optimalisasi sumber daya alam.
-
Peningkatan layanan infrastruktur berkelanjutan.
-
Tata kelola pemerintahan yang inovatif dan kolaboratif.
Apresiasi Provinsi: Samosir Semakin Unggul
Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Sumatera Utara, Naslindo Sirait, yang mewakili Gubernur Sumut, menyatakan apresiasinya terhadap capaian makro Samosir, seperti pertumbuhan ekonomi dan indeks pembangunan manusia (IPM) yang terus membaik. Bahkan, Samosir mencatat tingkat pengangguran terbuka hanya 0,89%, salah satu yang terendah di Indonesia.
"Samosir telah menjadi satu dari 25 destinasi wisata terbaik di Asia. Ini bukti bahwa potensi pariwisata lokal punya nilai global," ungkap Naslindo.
Lebih lanjut, ia mendorong Pemkab Samosir untuk membangun ekosistem pariwisata berbasis pentahelix — kolaborasi antara pemerintah, swasta, akademisi, komunitas, dan media.
Dorongan Kelembagaan Ekonomi Desa
Dalam kesempatan tersebut, Naslindo juga mengusulkan pembentukan koperasi desa “Merah Putih” sebagai langkah memutus ketergantungan petani dan nelayan pada tengkulak, sekaligus menggerakkan ekonomi lokal. Hal ini sejalan dengan Permendagri No. 15 Tahun 2023 tentang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Melalui Kelembagaan.
"Dengan koperasi yang sehat, desa bisa menjadi lokomotif pertumbuhan ekonomi. Kita harus ciptakan pemerataan, bukan ketimpangan," tambahnya.
.jpeg)
Legislatif dan Bappeda Dorong Sinergi
.jpeg)
Ketua DPRD Samosir Nasip Simbolon menyatakan bahwa perencanaan yang matang adalah fondasi keberhasilan pembangunan.
“Perlu kesepahaman antara eksekutif dan legislatif untuk memastikan program menyentuh langsung kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala Bappeda Litbang Samosir, Rajoki Simarmata, menekankan bahwa Musrenbang ini akan menyempurnakan dokumen akhir RKPD melalui forum lintas perangkat daerah.
Bantuan untuk UMKM dan Seruan Kolaborasi
Sebagai bentuk dukungan konkret, Pemprov Sumut menyerahkan bantuan sarana usaha kepada lima pelaku UMKM di Samosir. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mewujudkan ekonomi inklusif dan pemberdayaan masyarakat berbasis potensi lokal.
Arah Baru Samosir: Unggul, Inklusif, Berkelanjutan
Musrenbang RKPD 2026 juga menjadi momentum konsolidasi menuju visi jangka panjang Kabupaten Samosir 2025-2045, yakni “Samosir Unggul, Inklusif, dan Berkelanjutan”, yang mengacu pada arah pembangunan nasional dalam kerangka RPJPN “Indonesia Emas 2045.”
“Dengan data yang akurat, strategi yang tepat, serta kolaborasi lintas sektor, Samosir tidak hanya akan bertahan, tapi akan melesat,” pungkas Ariston.
Pewarta: Kirman
