Dhahana menggarisbawahi bahwa mitra pengemudi merupakan bagian penting dari ekosistem bisnis perusahaan seperti Gojek, Grab, Blue Bird, dan lainnya. Oleh karena itu, menghormati hak-hak mereka, seperti hak untuk menyuarakan aspirasi, hak atas informasi yang transparan, dan hak untuk mendapatkan imbalan yang layak, menjadi bagian penting dalam kebijakan perusahaan.
Menanggapi beberapa aksi demonstrasi yang dilakukan oleh mitra pengemudi, Dhahana mengimbau agar perusahaan menaati aturan dalam UU Ketenagakerjaan dan UU Cipta Kerja.
“Kami memandang para mitra pengemudi yang melakukan aksi damai sebagai hak setiap warga negara dalam menyampaikan aspirasi tentu harus dihormati. Namun, kami juga mendorong agar setiap masalah yang muncul diselesaikan melalui dialog yang konstruktif dan inklusif antara pihak perusahaan dan mitra pengemudi," ujar Dhahana.
Dhahana juga menekankan bahwa bisnis yang bertanggung jawab dan berkelanjutan tidak boleh mengesampingkan perlindungan hak-hak pekerja dan mitra, termasuk hak atas kondisi kerja yang layak, upah yang adil, dan akses terhadap jaminan sosial.
Keterbukaan untuk berdialog dan kerjasama yang baik antara perusahaan dan mitranya menjadi kunci untuk mencapai solusi yang adil dan berkelanjutan.
Dhahana berharap perusahaan di bidang transportasi dapat memastikan bahwa setiap perubahan kebijakan yang berdampak pada mitra kerja dilakukan dengan partisipasi aktif dari para mitra, sesuai dengan prinsip-prinsip United Nations Guiding Principles on Business and Human Rights (UNGPs) yang telah diadopsi oleh Indonesia.
Sementara itu, Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono mengatakan bahwa pemerintah tengah mendorong implementasi HAM di dunia usaha dengan disahkannya Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Bisnis dan HAM. Pihaknya sedang membangun sinergi dan memperkuat kerjasama dengan berbagai kementerian dan lembaga terkait untuk memberikan panduan, pelatihan, dan dukungan kepada perusahaan-perusahaan dalam mengadopsi prinsip HAM yang tertuang dalam Peraturan Presiden tersebut.
"Mudah-mudahan apa yang tengah diupayakan ini dapat mendukung pertumbuhan ekonomi nasional yang berkelanjutan dan inklusif," pungkas Heni.
(Redho)
