MitraBhayangkara.my.id, Ketapang - Pemerintah Kabupaten Ketapang melalui Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang sedang menjalankan proyek pembangunan tiga rumah dinas di Ketapang, Kalimantan Barat, yang menjadi sorotan publik karena adanya dugaan kerugian negara.
Kegiatan pembangunan tersebut diduga mengalami pemborosan anggaran APBD Kabupaten Ketapang karena pekerjaan dilaporkan tidak sesuai dengan spesifikasi yang seharusnya dilakukan. Di samping itu, kualitas materi yang digunakan juga dipertanyakan karena diduga rendah.
Kenapa demikian,dalam pelaksanaan kegiatan tersebut di duga ada pemborosan anggaran pemerintah daerah APBD kabupaten Ketapang Kalimantan Barat, yang mana pekerjaan kegiatan yang tidak sesuai dengan spek di lapangan serta secara kualitas material barang yang dikerjakan diduga mutunya rendah hal ini menjadi sorotan dan pertanyaan di publik.
Saat tim Ivestigasi awak media melihat langsung kondisi di lapangan pelaksanaan terlihat dari kegiatan pengerjaan proyek bangunan Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman yang dikerjakan perusahan sebagi kontraktor CV.Hafidz Hanief Perkasa, dengan pagu anggaran Rp.1.271.900.000,-, serta Pembangunan Rumah Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, dengan kontraktor pelaksana CV.Arachim Baitul, dengan pagu anggaran sebesar Rp.1.310.020.000, dalam pantauan tim awak media belum ada progres, serta baru berjalannya beberapa persen tetapihasilnya tidak memenuhi kualitas.
Selama investigasi dilakukan, tim awak media melihat langsung kondisi lapangan pelaksanaan proyek pembangunan termasuk proyek pembangunan kantor dinas dan rumah dinas koperasi. Dari pantauan tersebut, terlihat bahwa pembangunan belum mencapai kemajuan yang signifikan dan kualitas hasil pekerjaan juga dipertanyakan.
Hasil investigasi dan keterangan dari narasumber yang dapat dipercaya menunjukkan bahwa pembangunan rumah dinas belum memenuhi standar kualitas yang diharapkan. Dugaan tidak sesuainya material batu quarry yang digunakan untuk pondasi bangunan dapat mengakibatkan ketahanan bangunan yang rendah.
Pembangunan yang tidak memenuhi standar kualitas, ketidaksesuaian dengan anggaran, dan kekurangan penggunaan standar K3 dan ISO untuk keselamatan pekerja merupakan beberapa masalah yang diungkapkan dalam investigasi.
Pertanyaan dan keraguan yang muncul terkait pembangunan ini telah disampaikan kepada instansi terkait agar tindak lanjuti demi mencegah kerugian negara dan menjaga transparansi antara dinas dan kontraktor yang terlibat dalam proyek tersebut.
Tim awak media akan terus memantau perkembangan proyek ini dan mengumpulkan data investigasi lebih lanjut seiring berjalannya waktu hingga proyek selesai, untuk memastikan keterbukaan dan akuntabilitas dalam pelaksanaannya.
Sumber: Tim Awak Media
