MitraBhayangkara.my.id, Surabaya - Aliansi Madura Indonesia (AMI), sebagai lembaga sosial kontrol, akan menggelar demonstrasi besar-besaran di Kantor Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Permukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur, Gedung Grahadi, dan Kantor Inspektorat Provinsi Jawa Timur terkait dugaan praktik mark up dengan berbagai modus di UPT Rusun Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.
Aksi demonstrasi tersebut direncanakan berlangsung pada tanggal Selasa hingga Jum'at, 27-30 Agustus 2024. Beberapa tuntutan utama AMI dalam aksinya antara lain:
1. Pencopotan dan pemecatan Kepala Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.
2. Pencopotan dan pemecatan Kepala UPT Rusun Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur.
3. Permintaan kepada Penjabat (PJ) Gubernur Provinsi Jawa Timur untuk segera mencopot Kepala Dinas dan Kepala UPT Rusun.
4. Meminta aparat penegak hukum segera memanggil dan memeriksa Kepala Dinas serta Kepala UPT Rusun terkait dugaan mark up di Dinas Perumahan Rakyat.
AMI juga akan secara resmi melaporkan kasus dugaan mark up di UPT Rusun Dinas Perumahan Rakyat, Kawasan Pemukiman, dan Cipta Karya Provinsi Jawa Timur ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Mereka berkomitmen untuk terus mengawal perkembangan kasus tersebut hingga diusut hingga tuntas.
(Redho Fitriyadi)
