MitraBhayangkara.my.id — Kondisi infrastruktur jalan di Desa Sihusapi, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, kembali menjadi sorotan. Jalan yang menjadi akses penting bagi aktivitas warga disebut telah lama mengalami kerusakan, hingga masyarakat terpaksa menggalang dana secara swadaya untuk melakukan perbaikan.
Kondisi tersebut menjadi perhatian setelah Charles Simarmata mengunggah informasi mengenai aksi gotong royong warga memperbaiki jalan kabupaten menggunakan dana masyarakat. Menindaklanjuti informasi itu, MitraBhayangkara.my.id melakukan penelusuran langsung ke lokasi pada Senin (24/8/2026).
Jalan Rusak, Warga Pilih Patungan
Perjalanan menuju Desa Sihusapi dari Jalan Raya Pangururan-Simanindo masuk melalui wilayah Desa Simarmata. Sekitar dua kilometer pertama dari simpang menuju Sihusapi, kondisi jalan masih relatif baik karena telah mendapat pengaspalan.
Namun, setelah melewati ruas tersebut, kondisi jalan mulai berubah. Lapisan aspal terlihat mengelupas di sejumlah titik, batu-batu bermunculan di permukaan jalan, sementara lubang tersebar di beberapa bagian.
Kerusakan semakin terlihat hingga menuju Gereja Katolik. Penelusuran kemudian dilanjutkan dari simpang Gereja HKBP melalui ruas penghubung Sihusapi-Sidaji. Di ruas tersebut, kondisi permukaan jalan tampak memprihatinkan dengan banyak bagian aspal yang terkelupas dan dipenuhi kerikil.
Di salah satu ruas menanjak, masyarakat bahkan terlihat mengerjakan rabat beton secara swadaya. Karena beton masih dalam proses pengeringan, kendaraan harus melintas melalui sisi jalan.
Di sekitar lokasi juga terlihat sebuah tiang listrik dalam kondisi roboh.
Charles Simarmata, warga setempat, mengatakan masyarakat terpaksa mengumpulkan dana sendiri karena jalan tersebut merupakan akses vital bagi kehidupan sehari-hari.
“Karena ini kebutuhan vital masyarakat Sihusapi, karena belum ada tanggapan dari pemerintah Kabupaten Samosir maka kami dalam keadaan terpaksa demi kebutuhan masyarakat Sihusapi, kami sebagai masyarakat Sihusapi mengadakan swadaya mengumpulkan dana,” ujar Charles.
Menurutnya, persoalan kerusakan jalan bukan terjadi baru-baru ini. Ia menyebut perbaikan terakhir dilakukan sekitar satu dekade lalu.
“Kondisi jalan sebelumnya kurang lebih sepuluh tahun tidak ada perbaikan. Dulu pada waktu Pak Hatorangan menjabat Sekda masih ada perbaikan, tapi sesudah dia pensiun, ganti pemerintahan, pemerintahan Bapak Bupati sekarang ini belum ada perbaikan,” katanya.
Anak Sekolah dan Warga Disebut Pernah Terjatuh
Kerusakan jalan juga dinilai mulai berdampak langsung terhadap keselamatan warga.
Charles menyebut sejumlah pengendara, termasuk anak-anak dan ibu-ibu yang mengantar anak sekolah, pernah terjatuh ketika melintasi jalan tersebut.
“Udah sering, anak-anak berjatuhan di sini bahkan untuk ibu-ibu pun yang mengantar anak sekolah sering kejadian,” ungkapnya.
Menurut Charles, persoalan tersebut telah disampaikan melalui berbagai tingkatan pemerintahan, mulai dari desa, kecamatan hingga kabupaten.
“Sudah sering kami mintakan baik ke pemerintahan desa melalui Musrenbang, kecamatan, ke kabupaten sudah kami sampaikan tapi kami tetap berharap ada perhatian dari pemerintah Kabupaten Samosir untuk memperbaiki jalan ini,” ujarnya.
Ia berharap pemerintah tidak hanya menunggu usulan formal melalui Musrenbang, tetapi juga melihat langsung kondisi infrastruktur di lapangan.
Warga Enggan Berharap kepada Wakil Rakyat
Menariknya, di tengah kondisi tersebut, sebagian warga mengaku mulai enggan meminta bantuan kepada para wakil rakyat.
Bukan karena masyarakat tidak membutuhkan dukungan politik maupun aspirasi melalui lembaga legislatif, tetapi karena muncul kekecewaan terhadap pengalaman sebelumnya yang dinilai membuat warga hanya didatangi atau didengar ketika momentum pemilihan berlangsung.
“Kami juga sebenarnya enggan meminta bantuan kepada para wakil rakyat. Kami merasa mereka hanya mendengar ketika akan pemilihan saja. Setelah itu, kondisi kami seperti ini kembali,” ungkap salah seorang warga.
Kekecewaan tersebut menjadi salah satu alasan masyarakat memilih menggalang dana secara mandiri daripada terus menunggu.
Meski demikian, warga berharap pernyataan tersebut tidak dimaknai sebagai penolakan terhadap fungsi DPRD. Masyarakat tetap berharap para wakil rakyat dapat menjalankan fungsi pengawasan dan memperjuangkan aspirasi warga secara berkelanjutan, bukan hanya ketika memasuki tahun politik.
Rabat Beton Dibiayai Swadaya Warga
Charles menjelaskan, dana perbaikan dikumpulkan masyarakat Desa Sihusapi, khususnya dari Dusun II, Dusun III dan sebagian Dusun I.
Pengerjaan rabat beton yang telah dilakukan warga baru mencapai lebih dari 15 meter. Perbaikan akan dilanjutkan ke titik jalan yang dinilai lebih parah apabila dana kembali terkumpul.
“Kalau memang masih ada dana kami kumpulkan nanti rencana kami ada juga lewat jembatan ini nanti yang lebih parah lagi rencana mau dilanjutkan juga kalau ada pengumpulan dana,” katanya.
Masron Situmorang, warga lainnya, mengatakan pengerjaan rabat beton sepanjang lebih dari 15 meter tersebut menghabiskan dana sekitar Rp6 juta.
“Kalau ini kurang lebih kemarin habis 6 juta ya, tapi belum, karena ini swadaya. Kalau dihitung masalah ikut upah dana itu tidak mencukupi,” kata Masron.
Ia meminta pemerintah daerah memperhatikan kondisi jalan tersebut dan tidak membiarkan masyarakat menghadapi persoalan infrastruktur secara mandiri.
“Yang rusak ini sekarang Desa Sihusapi semua... saya minta tolong ini harus dinaikkan ini pak,” ujarnya.
Bupati Diminta Lihat Jalan Pelosok
Masron secara khusus meminta Bupati Samosir Vandiko Timotius Gultom melihat kondisi jalan di pelosok desa, bukan hanya jalan utama.
“Bapak Vandiko Gultom itu jangan hanya lintas-lintas itu aja, jangan jalan besar aja ditengok, masuklah ke pelosoknya, inilah pelosoknya terutama di Desa Sihusapi,” katanya.
Menurutnya, kondisi jalan yang rusak membuat kendaraan sulit melintas dan berpotensi membahayakan masyarakat.
“Kalau di sini lebih baguslah naik lembu, kalau naik kendaraan atau kereta menelan korban,” ujarnya.
Ia juga menyampaikan keprihatinannya karena masyarakat harus mengeluarkan uang pribadi untuk mendapatkan akses jalan yang layak.
“Tengoklah warga-warga di sini sampai kayak ginilah masyarakat di sini sampai mengumpulkan dana untuk memperbaiki jalan sendiri. Apa kami itu tidak merdeka, apa kami ini bukan Indonesia,” tegasnya.
TPT Jalan Sidaji-Sihusapi Juga Disorot
Selain kondisi jalan, MitraBhayangkara.my.id turut menelusuri informasi masyarakat mengenai pembangunan Tembok Penahan Tanah (TPT) pada ruas Jalan Sidaji-Sihusapi tahun 2025.
Di lokasi masih terlihat papan proyek pembangunan TPT dengan nilai kontrak Rp199.916.300, penyedia jasa CV Bintang Sabungan, dengan tanggal kontrak 25 November 2025.
Pada papan proyek yang terlihat di lokasi tersebut tidak tercantum volume pekerjaan.
Berdasarkan pantauan lapangan, pembangunan TPT diperkirakan membentang kurang lebih 200 meter. Namun, pada sejumlah bagian sisi jalan tidak terlihat adanya pekerjaan penimbunan setelah pembangunan TPT.
Kondisi tersebut membuat terdapat bagian yang membentuk celah atau jurang cukup dalam antara badan jalan dengan struktur TPT pada sejumlah titik.
Temuan lapangan ini menjadi penting untuk diklarifikasi karena kondisi jalan, konstruksi TPT, serta kebutuhan penimbunan berkaitan dengan keamanan masyarakat yang menggunakan akses tersebut.
Namun, MitraBhayangkara.my.id tidak menyimpulkan adanya pelanggaran atau kesalahan dalam pekerjaan sebelum terdapat pemeriksaan teknis dan keterangan resmi dari pihak terkait.
Pemerintah Diminta Tidak Sekadar Menunggu Musrenbang
Charles berharap Pemkab Samosir segera memberikan perhatian terhadap ruas jalan tersebut karena akses itu berkaitan langsung dengan berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari pendidikan, kesehatan, pertanian hingga mobilitas ekonomi warga.
“Harapan kami dari masyarakat kepada pemerintah Kabupaten Samosir tolong diperhatikan jalan ini... tolong ditingkatkan jalan ini, tolong. Kami sudah bosan ada kata-kata janji,” tambahnya.
Warga juga mempertanyakan apakah terdapat skema anggaran yang memungkinkan pemerintah desa ikut membantu penanganan akses tersebut apabila kewenangan perbaikan berada pada tingkat kabupaten.
Namun, persoalan kewenangan penggunaan anggaran desa maupun status ruas jalan perlu dipastikan terlebih dahulu berdasarkan dokumen resmi dan ketentuan yang berlaku.
Menunggu Penjelasan Pemkab Samosir
Kondisi jalan rusak, aksi swadaya masyarakat, hingga keberadaan TPT pada ruas Jalan Sidaji-Sihusapi menunjukkan bahwa persoalan infrastruktur masih menjadi perhatian serius masyarakat Desa Sihusapi.
Masyarakat berharap pemerintah tidak hanya menerima aspirasi melalui Musrenbang maupun proposal, tetapi juga melakukan pengecekan langsung terhadap kondisi jalan dan menyusun langkah penanganan berdasarkan skala prioritas.
Hingga berita ini ditulis, MitraBhayangkara.my.id masih melakukan penelusuran lebih lanjut mengenai status dan kewenangan ruas jalan tersebut, riwayat penanganannya, pekerjaan TPT tahun 2025, serta respons Pemerintah Kabupaten Samosir.
(Pewarta : Andi Naibaho)
Redaksi membuka ruang hak jawab dan klarifikasi bagi Pemerintah Kabupaten Samosir, pemerintah desa, pihak pelaksana pekerjaan TPT, DPRD Kabupaten Samosir, maupun pihak terkait lainnya untuk memberikan penjelasan secara proporsional.
