Martapura, Kalimantan Selatan, Mitra Bhayangkara, My. Id Kamis (22/1/2026) — Anggota DPRD Kabupaten Banjar Komisi IV, Sayyid Abu Bakar Bahasyim, melontarkan kritik keras terhadap tata kelola penanganan banjir di Kabupaten Banjar, usai rapat Paripura pada rabu 21 Januari 2026 siang.
Ia menyoroti adanya dugaan komersialisasi musibah banjir, khususnya terkait pengelolaan dan pendataan warga terdampak yang diduga tidak transparan dan berpotensi disalahgunakan.
Menurut Sayyid Abu Bakar, bencana banjir seharusnya tidak dijadikan alat untuk kepentingan tertentu, apalagi hingga memunculkan dugaan jual beli data masyarakat terdampak demi kepentingan anggaran.
“Musibah jangan dijadikan komersil. Kami melihat ada indikasi dugaan jual beli data warga terdampak banjir. Ini sangat mencederai rasa keadilan masyarakat,” tegas Sayyid Abu Bakar.
Ia menjelaskan, setelah data warga terdampak dikirimkan ke pemerintah pusat, proses penyaluran bantuan kerap tidak lagi dapat dipantau secara maksimal oleh daerah. Akibatnya, bantuan yang turun diduga tidak tepat sasaran.
“Begitu data dikirim ke pusat dan bantuan turun, kita di daerah tidak bisa memantau secara utuh. Faktanya, ada warga yang seharusnya tidak berhak justru menerima bantuan, karena mereka berada di wilayah konstituen tertentu,” ungkapnya.
Sayyid Abu Bakar juga menyinggung kondisi banjir di Kabupaten Banjar yang dinilainya ironis, bahkan terjadi di kawasan yang berdekatan dengan Kantor Bupati Banjar, yang diduga kuat disebabkan oleh pendangkalan sungai.
“Pendangkalan sungai ini sudah lama terjadi, tapi sampai sekarang belum ada tindakan tegas dari pemerintah untuk mengatasinya. Akibatnya, banjir terus berulang,” ujarnya.
"Perbaikan sistem drainase perkotaan karena kawasan Kelurahan Keraton , Desa Pasayangan Barat & Kelurahan Pasayangan merupakan daerah titik terendah / kawasan resapan sehingga kawasan ini mendapatkan suplai kiriman air baik disaat musim penghujan , kiriman dari limbah buangan air kolam ikan disepanjang irigasi juga luapan dari Sungai Martapura," tambahnya lagi.
Lebih lanjut, ia mempertanyakan kejujuran dalam penyusunan dan pengajuan anggaran penanganan banjir. Ia menilai, pengajuan data ribuan warga terdampak ke pemerintah pusat patut diaudit secara menyeluruh.
“Kami masih mempertanyakan kejujuran mereka dalam anggaran-anggaran ini. Data ribuan warga terdampak diajukan ke pusat, tapi di lapangan tidak sesuai. Bahkan, tidak pernah ada laporan rumah-rumah pejabat terdampak banjir,” katanya.
Ia juga menyoroti dugaan keberpihakan dalam distribusi bantuan, yang dinilai tidak murni berbasis kebutuhan, melainkan sarat kepentingan politik.
“Kalau kita lihat polanya, masih ada keberpihakan. Distribusi bantuan banjir diduga berdasarkan basis suara. Pendukung ‘si pulan-si pulan’ saat pilkada yang lebih dulu dibantu,” ujar Sayyid Abu Bakar secara lugas.
Dalam pernyataannya, Sayyid Abu Bakar menegaskan kesiapan dirinya untuk mempertanggungjawabkan seluruh pernyataan yang disampaikannya kepada publik.
“Saya bertanggung jawab atas pernyataan-pernyataan yang saya sampaikan ini,” tegasnya.
Ia pun berharap peran media dapat menjadi pilar kontrol sosial yang kuat dan berani menyuarakan kebenaran demi kepentingan masyarakat luas.
“Saya berharap media berani menyampaikan ini sebagai kritik yang membangun, bukan untuk menyalahkan. Agar mereka yang digaji dari uang rakyat benar-benar menjalankan tugas dan fungsinya, khususnya SKPD terkait,” pungkasnya.
Menurutnya, ke depan harus ada kejelasan terkait mekanisme audit terhadap dana penanganan bencana, agar tidak ada lagi alasan banjir dijadikan pembenaran keluarnya anggaran tanpa pertanggungjawaban yang jelas.
“Jangan hanya karena alasan banjir, dana keluar, tapi siapa yang mengauditnya masih dipertanyakan,” tutup Sayyid Abu Bakar.(ma/dw)
