Mitrabhayangkara.my.id ,Bojonegoro — Pemerintah Kabupaten Bojonegoro menyelenggarakan Forum Konsultasi Publik (FKP) Rancangan Awal RKPD Tahun 2027, Jumat (23/1/2026), di Ruang Pertemuan Angling Dharma. Forum ini menjadi langkah awal penyusunan arah pembangunan daerah yang partisipatif dan berbasis kebutuhan masyarakat.
FKP dihadiri Bupati Bojonegoro Setyo Wahono, Wakil Bupati Nurul Azizah, pimpinan DPRD, perwakilan Bappeda Provinsi Jawa Timur, jajaran OPD, Forkopimda, akademisi, tokoh masyarakat, organisasi kemasyarakatan, serta media.
Bupati Setyo Wahono menegaskan RKPD 2027 harus disusun secara inklusif dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. “Perencanaan pembangunan harus mendengar kebutuhan warga sejak awal,” ujarnya.
Tema pembangunan 2027 diarahkan pada penguatan pelayanan dasar, khususnya infrastruktur dan layanan publik, sebagai fondasi pembangunan berkelanjutan. Fokus kebijakan meliputi pengentasan kemiskinan, penurunan stunting, ketahanan pangan, pengendalian inflasi, digitalisasi layanan, kebencanaan, dan reformasi birokrasi.
Sejumlah capaian pembangunan turut disampaikan, di antaranya penurunan angka kemiskinan menjadi 11,49 persen, peningkatan IPM menjadi 73,74—tertinggi se-Jawa Timur—serta penurunan Tingkat Pengangguran Terbuka menjadi 3,90 persen.
Ketua DPRD Kabupaten Bojonegoro Abdullah Umar menyampaikan bahwa 809 usulan kegiatan DPRD telah terverifikasi dalam aplikasi SIPD RI dan diharapkan dapat mengakomodasi kebutuhan masyarakat.
Forum berlangsung dinamis dengan berbagai masukan terkait pemerataan pembangunan, peningkatan kualitas SDM, ekonomi lokal, dan infrastruktur dasar. Pemerintah Kabupaten Bojonegoro memastikan seluruh aspirasi akan menjadi bahan penyempurnaan RKPD 2027.
(Muklasin)
