Dairi, MitraBhayangkara.my.id — Proyek pembangunan jalan hokmik sepanjang kurang lebih 800 meter di Desa Jambur, Kecamatan Siempat Nempu Hilir, Kabupaten Dairi, menjadi sorotan publik. Pasalnya, hasil pekerjaan di lapangan diduga jauh dari standar teknis konstruksi, terutama pada ketebalan beram jalan, yang menurut pantauan tim jurnalis tampak sangat tipis hingga hampir rata dengan tanah.
Tim wartawan MitraBhayangkara.my.id yang turun langsung ke lokasi pada 15 November 2025 mendapati kondisi mengejutkan. Ketebalan beram jalan yang seharusnya minimal 20 centimeter, justru tampak tidak memenuhi standar tersebut.
Material timbunan di sisi jalan tampak menipis, bahkan di beberapa titik hampir tidak terlihat adanya lapisan penyangga yang memadai sebagaimana lazimnya konstruksi jalan hotmik di desa-desa lain di Kabupaten Dairi.
“Secara visual saja sudah kelihatan tidak sesuai standar. Jika ketebalannya tidak terpenuhi, usia jalan pasti pendek,” ujar salah satu anggota tim jurnalis yang melakukan pengukuran manual di lapangan.
Dua warga Desa Jambur, Silaban (60) dan Manalu (55), dengan lugas mengungkapkan kekecewaan mereka terhadap kualitas pembangunan.
“Jalan sepanjang 800 meter ini kami mengira asal jadi. Tidak seperti jalan hokmik lain yang bagus. Ini sangat tipis, beram jalan pun hampir rata dengan tanah,” ujar Silaban.
Mereka juga mengaku tidak pernah melihat papan informasi proyek terpajang di lokasi, sehingga tidak mengetahui sumber anggaran, nilai proyek, maupun kontraktor pelaksana.
“Kami tidak tau pembangunan ini dari mana, berapa biayanya. Papan proyek pun tidak ada kami lihat,” tambah Manalu.
Ketiadaan papan proyek merupakan pelanggaran terhadap Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 beserta perubahannya tentang pengadaan barang dan jasa, yang mewajibkan setiap proyek pemerintah menampilkan informasi publik terkait pekerjaan.
Untuk memperkaya laporan, MitraBhayangkara.my.id meminta pendapat Ir. R. Sitinjak, MT, seorang ahli konstruksi jalan sekaligus dosen teknik sipil di salah satu universitas negeri di Medan.
Menurutnya, ketebalan beram jalan merupakan elemen vital untuk menjaga struktur jalan agar tidak mudah amblas, retak, atau tergerus.
“Beram jalan berfungsi sebagai lapisan penahan dan pengaman. Jika ketebalannya di bawah 20 cm, maka konstruksi rentan rusak dalam waktu cepat. Selain itu, penipisan beram dapat menyebabkan bahaya bagi pengendara, terutama saat musim hujan,” jelas Sitinjak.
Ia menambahkan bahwa pekerjaan jalan yang tidak memenuhi standar dapat dikategorikan sebagai cacat mutu (bad workmanship), dan pihak kontraktor wajib melakukan perbaikan tanpa biaya tambahan sesuai Pasal 27 dan Pasal 28 UU No. 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi.
Selain dugaan kualitas yang buruk, tidak adanya papan proyek semakin memperkuat dugaan minimnya transparansi. Padahal, papan proyek wajib berisi:
- Nama kegiatan
- Sumber dana
- Anggaran
- Durasi pekerjaan
- Pelaksana dan pengawas
Tidak dipasangnya papan proyek dapat berpotensi melanggar UU No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, dan membuka peluang terjadinya penyelewengan anggaran.
Jika benar pekerjaan dilakukan tidak sesuai spesifikasi, maka hal itu berpotensi mengakibatkan kerugian keuangan negara, sebagaimana dimaksud dalam UU Tipikor Pasal 2 dan 3.
Beberapa tokoh masyarakat Jambur yang enggan disebutkan namanya meminta agar Inspektorat Kabupaten Dairi serta APIP (Aparat Pengawas Internal Pemerintah) segera turun melakukan pemeriksaan lapangan.
Proyek jalan hokmik Desa Jambur menyisakan tanda tanya besar:
- Kualitas pekerjaan diduga tidak sesuai standar
- Ketebalan beram sangat tipis
- Tidak ada papan proyek
- Warga tidak mengetahui sumber anggaran
- Potensi pelanggaran administrasi dan indikasi cacat mutu
Kasus ini perlu diawasi ketat agar tidak menjadi preseden buruk dalam pembangunan desa dan penggunaan anggaran pemerintah.
(Pewarta : Cibro)
