Jakarta | MitraBhayangkara.my.id— Seiring berkembangnya kabar mengenai penggeledahan kediaman RN di Jakarta, sekelompok masyarakat yang menamakan diri Ahli Waris bersama perwakilan warga Kabupaten Mempawah, Kalimantan Barat, berencana menggelar aksi demonstrasi di depan Gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK RI), Kebayoran Baru, Jakarta Selatan, pada (7 November 2025).
Aksi tersebut digelar untuk mendesak KPK agar segera menindaklanjuti dugaan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (KKN) yang disebut-sebut melibatkan mantan Bupati Mempawah yang kini menjabat sebagai Gubernur Kalimantan Barat, RN.
Menurut Koordinator Aksi, Mahadir, sejumlah proyek yang dianggap bermasalah menjadi sorotan publik, di antaranya proyek Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kijing yang mangkrak serta proses pembebasan lahan proyek yang hingga kini belum diselesaikan kepada pihak ahli waris.
“Gubernur Kalimantan Barat, RN, tidak boleh lepas dari pengawasan KPK. Rekam jejak buruknya selama dua periode menjabat Bupati Mempawah harus menjadi peringatan serius bagi penegak hukum. Sekali korupsi, selanjutnya akan terus korupsi,” ujar Mahadir di Jakarta.
Ia menambahkan, selain proyek SPAM Kijing, terdapat pula dugaan KKN pada proyek pembangunan Jalan Sekabuk di Kabupaten Mempawah.
“Kami menduga kuat ada keterlibatan mantan Bupati RN dalam proyek jalan tersebut. KPK harus turun tangan, memeriksa, dan menindak RN. Jangan biarkan uang rakyat terus dijarah,” tegasnya.
Mahadir mengungkapkan bahwa RN beberapa kali pernah dihadirkan sebagai saksi dalam sejumlah proyek ketika masih menjabat sebagai Bupati. Namun, dugaan keterlibatannya dalam kasus baru justru semakin menimbulkan keresahan publik.
“Sekarang RN menjabat Gubernur Kalbar, tapi kembali disebut-sebut dalam kasus dugaan korupsi. Ini tidak bisa dibiarkan. KPK dan Kejagung harus bertindak cepat, tegas, dan memproses hukum tanpa pandang bulu,” katanya.
Lebih lanjut, Mahadir menyebut bahwa masyarakat Mempawah merupakan pihak yang paling dirugikan akibat proyek-proyek bermasalah tersebut.
“Pembangunan tanpa kualitas dan hanya berorientasi pada bagi-bagi proyek menyebabkan kerugian besar bagi masyarakat. Jalan cepat rusak, air tidak mengalir, tapi mereka yang terlibat justru menikmati hasilnya,” ungkapnya dengan nada geram.
Mahadir juga menegaskan, perjuangan yang mereka lakukan merupakan bentuk kekecewaan terhadap sikap RN yang dinilai tidak mencerminkan pemimpin yang berpihak pada rakyat.
“Kasus yang kami perjuangkan adalah bukti nyata dari tabiat seorang Ria Norsan. Bagaimana mungkin ia berbicara tentang memperjuangkan hak rakyat, sementara kami sendiri terus dibohongi. Aksi di KPK ini adalah bentuk ketidakpercayaan kami terhadap kepemimpinannya,” ujarnya.
Ia menambahkan, bila KPK menemukan cukup bukti, pihaknya mendorong agar RN segera ditetapkan sebagai tersangka.
“Seorang gubernur yang terindikasi korupsi dan melakukan perampasan tanah rakyat tidak pantas terus memimpin. Ini berbahaya bagi kebijakan publik dan masa depan rakyat Kalbar,” tegasnya.
Mahadir menegaskan bahwa aksi demonstrasi akan terus digelar hingga KPK benar-benar menindaklanjuti laporan masyarakat.
“Kami tidak akan berhenti menyuarakan aspirasi. Ini demi keadilan dan pemberantasan korupsi di Kabupaten Mempawah khususnya, dan Kalimantan Barat pada umumnya,” tandasnya.
(Juwono/Tim)
