 |
| Hasto Kristiyanto |
TERSANGKA YG DIPAKSAKAN
Penetapan Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku patut diduga sebagai upaya kriminalisasi dan politisasi hukum berdasarkan pesanan pihak tertentu. Beberapa indikasi dan catatan yang menjadi sorotan dalam hal ini antara lain:
- Kasus Harun Masiku Sejak Awal Terindikasi Sebagai Amunisi Politik: Kasus ini terindikasi digunakan sebagai alat untuk menyerang Hasto Kristiyanto sebagai Sekjen PDI Perjuangan dan PDI Perjuangan sebagai partai. Isu ini muncul secara periodik, terutama saat terjadi peristiwa politik penting atau ketegangan di tingkat nasional.
- Puncak Politisasi Hukum dan Kriminalisasi: Puncak dari upaya politisasi hukum dan kriminalisasi terhadap Sekjen PDI Perjuangan ini terjadi setelah pertemuan Hasto Kristiyanto dengan keluarga Felicia Tissue. Pertemuan ini menimbulkan ketakutan dan kemarahan dari pihak tertentu yang khawatir rahasia busuknya terbongkar. Masalah ini tidak hanya menyangkut perilaku dan etika yang buruk, tetapi juga dugaan gratifikasi dalam jumlah besar dan keterlibatan oknum petinggi kepolisian. Sekitar sebulan yang lalu, Hasto sudah mendapatkan informasi bahwa sudah ada pesanan untuk menetapkan dirinya sebagai tersangka.
- Tekanan dan Paksaan dari Oknum: Ketika isu pemecatan Jokowi, Gibran, Bobby, dan 27 kader PDI Perjuangan mencuat ke publik, tekanan terhadap Hasto meningkat. Informasi menyebutkan bahwa oknum Komisioner KPK diminta oleh pihak yang sebelumnya sangat berkuasa untuk segera menetapkan Hasto sebagai tersangka. Isu pemecatan ini ternyata sangat menyakitkan hati mantan orang berkuasa tersebut, sehingga KPK akhirnya dipaksa membuat sprindik penetapan tersangka melalui tekanan. Upaya untuk mendorong pengunduran diri Hasto sebagai "tawar menawar" kasus hukum juga terjadi. Selama lebih dari seminggu, demonstrasi besar-besaran berlangsung di depan kantor KPK, yang diduga didorong oleh pihak tertentu untuk mendesak penetapan tersangka terhadap Sekjen PDI Perjuangan.
- Upaya Mengacak-acak PDI Perjuangan: Kabar pemecatan tersebut juga mendorong pihak tertentu untuk melakukan upaya mengacak-acak (mengawut-awut) PDI Perjuangan melalui penyebaran spanduk di berbagai wilayah di Jakarta. Spanduk-spanduk ini memuat narasi bahwa PDI Perjuangan adalah partai yang ILEGAL dan TIDAK SAH, serta mendorong opini bahwa pemecatan Jokowi dan keluarganya tidak sah. Hal ini terjadi di tengah persiapan Kongres PDI Perjuangan pada awal tahun depan. Dorongan yang kuat dari pihak tertentu untuk mengganti Sekjen PDI Perjuangan, yang selalu vokal dan kritis terhadap penegakan hukum, demokrasi, dan konstitusi, semakin terasa.
- Penolakan Kenaikan PPN dan Serangan Balik: Perkembangan politik baru muncul dengan semakin derasnya penolakan masyarakat terhadap pemberlakukan kenaikan PPN 12%. Isu ini pertama kali diangkat oleh anggota Fraksi PDI Perjuangan dalam Rapat Paripurna DPR RI. Isu ini kemudian meluas dan menjadi isu politik panas yang memicu penolakan massal di media sosial, media massa, para anggota DPR, dan terakhir melalui petisi di dunia maya yang telah mencapai hampir 200.000 tanda tangan. Meningkatnya eskalasi penolakan kenaikan PPN ini disikapi secara negatif oleh partai-partai koalisi dengan menyerang dan mengeroyok langsung PDI Perjuangan.
- Penetapan Tersangka yang Cepat dan Misterius: Situasi ini mendorong salah seorang pimpinan partai besar untuk menekan KPK agar Sekjen Hasto segera dijadikan tersangka. Hanya dalam hitungan tiga hari, perintah tersebut langsung dilaksanakan oleh KPK dengan menyebarkan Surat Penyidikan (SPDP) yang bersifat rahasia kepada media massa, sebelum KPK sendiri memberikan keterangan resmi.
Kesimpulan: Urut-urutan kejadian ini menunjukkan adanya kriminalisasi terhadap Sekjen PDI Perjuangan. Hal ini membuktikan bahwa hukum di negara ini bisa dipesan dan semua orang berisiko menghadapi kriminalisasi, terutama para politisi. Potensi ini juga dapat dialami oleh masyarakat luas yang bersikap kritis dan menentang keputusan pemerintah.
Konferensi Pers DPP PDI Perjuangan
