Dairi, Sumatera Utara - MitraBhayangkara.my.id - Praktik ilegal logging di Kabupaten Dairi semakin menggejala dan menimbulkan kecemasan di kalangan masyarakat. Hasil investigasi MitraBhayangkara.my.id dan Ketua DPD LSM MPHI (Monitoring Penegakan Hukum di Indonesia) wilayah Sumut 2 (21/10), Norris Hutapea mengungkapkan keprihatinannya terhadap lambannya kinerja KPH 15 Kabanjahe dalam menangani perambahan hutan lindung.
"Perambahan hutan di kawasan Lae Pondom, khususnya di Desa Barisan Nauli, Kecamatan Sumbul, Kabupaten Dairi, terjadi secara terang-terangan. Pelaku yang diketahui bermarga Girsang bersama sekitar 50 orang sudah cukup lama beroperasi di dalam hutan lindung tersebut," ujar Norris Hutapea.
Norris menuding KPH 15 Kabanjahe, yang dipimpin oleh Ramlan Barus, terkesan membiarkan praktik ilegal logging ini terjadi. "Ada dugaan kuat bahwa KPH 15 Kabanjahe kongkalikong dengan para pelaku perambah hutan," tegasnya.
.jpeg)
Dugaan kongkalikong ini semakin kuat ketika awak media mencoba menghubungi Ramlan Barus melalui nomor telepon 0813 7084 87xx. Namun, Ramlan Barus dari Dinas kehutanan KPH Kabanjahe memblokir nomor telepon awak media, hal yang sama juga terjadi ketika awak media mencoba menghubungi Kadis Hut Provinsi Sumatera Utara, Yuliani Siregar, melalui nomor telepon 0821_6275-99XX, ibu Yuliani Siregars juga ikut memblokir nomor telepon awak media.
"Sangat miris, semua pihak yang berkompeten yang seharusnya bisa terbuka menerima segala info masukan apa yang terjadi di lapangan, ini justru tertutup dan alergi terhadap LSM dan pers," kata Norris dengan kecewa.
LSM MPHI mendesak aparat penegak hukum dan KPH 15 Kabanjahe untuk segera menindak tegas para pelaku ilegal logging dan oknum yang membekingi aktivitas tersebut. "Jangan biarkan hutan lindung kita terus dihancurkan oleh tangan-tangan yang tidak bertanggung jawab demi keuntungan pribadi. Hutan lindung merupakan aset penting bagi kelestarian lingkungan dan ketahanan ekosistem," tegas Norris Hutapea.
(Baslan Naibaho)
